Poin penting
- Pajak, kepabeanan, dan cukai menyumbang 80,5 persen pendapatan negara 2025 dan 78,8 persen hingga Oktober 2026; PPN sekitar 44 persen penerimaan pajak.
- PPh tahunan orang pribadi Rp19,2 triliun hingga September 2026, dibandingkan Rp189,4 triliun PPh 21 dari gaji karyawan; belum ada pajak kekayaan.
- Belanja yang disorot antara lain 26 anggota Wantimpres, kontrak Rp14,69 miliar dengan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad, dan air premium di rapat MPR.
- Aksi Kamisan mencapai edisi ke-933; 13 dari 17 kasus HAM berat hasil penyelidikan Komnas HAM mandek, kata Menko Yusril.
- DPR menjadi lembaga negara yang paling rendah kepercayaannya dalam survei Indikator Januari 2026.
Sebuah meme yang ramai di Instagram pekan ini menyandingkan dua foto: seorang pejabat dalam rapat dengan tulisan "yang minta pajak", dan seorang pedagang muda mendorong gerobak makanan dengan tulisan "yang bayar pajak". Meme itu viral beberapa hari setelah Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 13 November 2026 meminta dukungan masyarakat untuk mengumpulkan Rp514 triliun yang masih dibutuhkan demi target pajak tahun ini. Komentar di bawah unggahan semacam itu mengulang keluhan yang sama: rakyat membayar, pejabat membelanjakan, dan demo damai jarang mengubah apa pun.
Analisis ini tidak menilai perasaan tersebut. Tulisan ini memaparkan apa yang tercatat untuk tiga pertanyaan: siapa yang menanggung beban pajak, bagaimana belanja pejabat terdokumentasi, dan bagaimana negara menjawab tuntutan publik. Tanggapan resmi dimuat di setiap bagian. Kami sudah memeriksa framing Rp514 triliun dan klaim bahwa orang kaya dan pejabat tidak bayar pajak; tulisan ini melanjutkannya.
1. Siapa yang menanggung beban pajak
Pajak membiayai sebagian besar anggaran. Hingga Oktober 2026, penerimaan pajak ditambah kepabeanan dan cukai mencapai Rp2.064 triliun dari total pendapatan negara Rp2.618 triliun, lapor Antara dari konferensi pers APBN KiTa 13 November. Itu 78,8 persen menurut hitungan NewsWLD; porsinya lebih rendah dari biasanya tahun ini karena penerimaan negara bukan pajak, terdorong harga komoditas, denda penertiban kawasan hutan, dan surplus Bank Indonesia, sudah mencapai Rp551,8 triliun atau 120,2 persen target. Pada 2025 porsi perpajakan 80,5 persen (Rp2.217,9 triliun dari Rp2.756,3 triliun), menurut Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, dan APBN 2026 merencanakan 85,4 persen (Rp2.693,7 triliun dari Rp3.153,6 triliun). Jadi kalimat viral "lebih dari 80 persen pendapatan negara dari pajak" benar untuk realisasi 2025 dan rencana 2026, sedikit di bawah angka itu untuk realisasi 2026 sejauh ini, dan hanya benar bila kepabeanan dan cukai ikut dihitung.
Konsumsi dan gaji menanggung porsi besar. PPN dan PPnBM menghasilkan Rp793,55 triliun hingga Oktober 2026, naik 39,2 persen, kata Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom); itu 44,2 persen dari penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun menurut hitungan NewsWLD. Pada 2025 porsinya 41,2 persen, menurut laporan APBN KiTa triwulan IV. Hingga September 2026, PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan mencapai Rp189,4 triliun, sedangkan PPh tahunan orang pribadi yang dibayar lewat SPT sendiri hanya Rp19,2 triliun, menurut bahan paparan Kemenkeu. PPN dikenakan dengan tarif sama bagi pembeli kaya maupun miskin, karena itu lembaga kajian CELIOS menyebutnya regresif. Saat kenaikan penuh ke 12 persen direncanakan, CELIOS memperkirakan pengeluaran rumah tangga kelas menengah bertambah Rp354.000 per bulan. Presiden Prabowo Subianto kemudian membatasi tarif efektif 12 persen hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025, menurut Sekretariat Kabinet; barang lain tetap efektif 11 persen.
UMKM punya rezim ringan. Berdasarkan PP 20 Tahun 2026, UMKM orang pribadi tidak dikenai PPh atas omzet tahunan sampai Rp500 juta, dan dikenai PPh final 0,5 persen untuk omzet Rp500 juta sampai Rp4,8 miliar, tanpa batas waktu untuk orang pribadi, kata Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pedagang seperti di meme itu sangat mungkin tidak terutang PPh, meski ia membayar PPN atas banyak barang yang ia beli serta pajak dan retribusi daerah.
Orang kaya: penghasilan dipajaki, kekayaan tidak. Rasio pajak Indonesia, termasuk kepabeanan dan cukai, 9,31 persen PDB pada 2025, lapor Bisnis. CELIOS, dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis 12 Oktober 2026, mengusulkan pajak kekayaan tahunan 1 sampai 2 persen bagi individu dengan kekayaan bersih di atas Rp84 miliar, yang menurut hitungannya bisa menambah Rp142,2 triliun per tahun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam media gathering DJP di Bogor pada 12 November mengatakan "memang belum ada pemajakan untuk kekayaan", bahwa konsep kekayaan, penghasilan, dan aset harus dikaji, dan bahwa kekayaan adalah "akumulasi aset dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya", lapor Pikiran Rakyat dan CNBC Indonesia. Ia mendukung kajian bila ada arahan dan menyebut Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) sebagai pihak yang berwenang menjawab. Kami belum menemukan tanggapan publik DJSEF hingga 16 November. Seperti ditunjukkan cek fakta kami sebelumnya, dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dibebaskan dari PPh, dan kenaikan nilai aset yang belum dijual tidak dipajaki, sehingga tidak semua kekayaan sudah melewati pajak penghasilan. Cek klaim kami menilai pernyataan Bimo sebagian benar.
2. Belanja pejabat yang disorot
Pemangkasan anggaran dan sasarannya. Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025 memerintahkan penghematan Rp306,69 triliun: Rp256,1 triliun dari kementerian dan lembaga serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah, menurut inpres tersebut. Instansi diminta memangkas seremoni, kajian, seminar, publikasi, dan perjalanan dinas. Kementerian Pekerjaan Umum terkena pemangkasan terbesar, Rp81,38 triliun, lapor Kompas.
Tunjangan DPR. Demo Agustus 2025 bermula dari tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pada 5 September 2025 bahwa tunjangan itu dihentikan sejak 31 Agustus 2025, dan DPR merilis take home pay Rp65.595.730 per bulan setelah tunjangan lain dipangkas, lapor detikcom.
Wantimpres yang lebih besar. Prabowo melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026 lewat Keppres 107/P Tahun 2026, kata Kementerian Sekretariat Negara. UU 2006 mengatur seorang ketua dan delapan anggota; UU 64 Tahun 2024 menghapus batas itu. Berdasarkan Perpres 15 Tahun 2026, tiap anggota menerima Rp76,5 juta per bulan ditambah fasilitas setara menteri, yang menurut ekonom Achmad Nur Hidayat sekitar Rp23,87 miliar per tahun untuk 26 orang, lapor Investor.id. Seorang warga meminta Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2026 menguji ketiadaan batas jumlah itu, lapor Antara.
Kontrak influencer. Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 menyebut dua kementerian mengontrak delapan paket senilai Rp14,69 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia, terafiliasi dengan presenter Raffi Ahmad yang juga utusan khusus presiden: Rp3,9 miliar dari Kemendikbudristek pada 2024 dan Rp10,79 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 dan 2026. RANS menyatakan kerja sama sesuai prosedur pengadaan, memakai rate card komersial, dan mencakup produksi, perjalanan, serta acara, bukan hanya unggahan, lapor Katadata.
Air di meja, air di botol. Foto rapat gabungan MPR pada 13 November 2026, yang menyiapkan pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur, memperlihatkan botol kaca hijau di meja, sebagaimana tampak di galeri foto detikcom. Warganet menyebutnya Equil, merek lokal premium, dan membandingkannya dengan video siswa SD YPPK Bibikem di Merauke, Papua Selatan, yang minum air waduk keruh. Harga yang dikutip unggahan viral adalah harga eceran swalayan, bukan catatan pengadaan; kami tidak menemukan dokumen pengadaan MPR maupun pernyataan Setjen MPR soal botol itu. Standar biaya masukan 2026 (PMK 32 Tahun 2025) membatasi konsumsi rapat setingkat menteri Rp118.000 per orang untuk makan ditambah Rp53.000 untuk kudapan. Di Bibikem, seorang guru mengatakan kepada detikcom sumur bor bantuan pemerintah sudah lebih dari setahun tidak berfungsi, dan Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo pada 11 November berjanji menugaskan dinas mengecek ke lapangan. Pada 2024, 71,9 persen rumah tangga di Papua Selatan memiliki akses air minum layak, dibandingkan 92,64 persen secara nasional, menurut data BPS yang dikutip Databoks.
Pamer harta dan akuntabilitas. Kasus gaya hidup paling dikenal tetap mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, yang divonis 14 tahun penjara atas gratifikasi dan pencucian uang, dan dikuatkan di tingkat banding, lapor detikcom. Setelah kasus penganiayaan oleh anaknya membuka gaya hidup keluarga itu pada 2023, Kementerian PANRB menyatakan ASN yang pamer harta bisa dikenai sanksi, lapor Kompas.
3. Apakah aspirasi didengar?
Aksi Kamisan. Keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu berdiri diam dengan payung hitam di seberang Istana Merdeka setiap Kamis sejak 18 Januari 2007. Aksi ke-933 pada 12 November 2026 memperingati 28 tahun Tragedi Semanggi I dan mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti berkas Komnas HAM, lapor ANTARA Foto. Negara memang pernah merespons. Presiden Joko Widodo menerima peserta di Istana pada 31 Mei 2018, saat aksi ke-540, dan memerintahkan Jaksa Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM, lapor BBC Indonesia. Pada 11 Januari 2023 ia mengakui 12 pelanggaran HAM berat atas nama negara dan meluncurkan penyelesaian non-yudisial, catat Kompaspedia. Namun tuntutan utama keluarga korban, yaitu pengadilan, sebagian besar belum terpenuhi. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra pada 9 November 2026 mengatakan 13 dari 17 peristiwa yang diselidiki Komnas HAM mandek karena Komnas HAM dan Kejaksaan Agung berbeda pandangan soal alat bukti, dan mengumumkan pokja yang dipimpin Wamenko Otto Hasibuan, kata Bakom. Baru empat yang sampai ke pengadilan HAM; dalam perkembangan terakhir, Mahkamah Agung pada 13 November 2026 membatalkan vonis bebas 2022 dalam kasus Paniai dan menghukum satu-satunya terdakwa lima tahun penjara, lapor Monitor Indonesia. Pada November 2025 pemerintah menetapkan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, keputusan yang sebelumnya diprotes peserta Kamisan, lapor Tirto.
Tuntutan 17+8. Setelah kerusuhan Agustus 2025, koalisi masyarakat sipil merumuskan 17 tuntutan bertenggat 5 September 2025 dan 8 tuntutan bertenggat 31 Agustus 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro pada 6 September 2025 berkata: "Semua ditindaklanjuti. Jangan tanya kapan," lapor Kompas. Pemantau independen bijakmemantau.id lalu mencatat tiga tuntutan jangka pendek dipenuhi, 11 baru mulai, tiga malah mundur, dan delapan belum digubris, lapor Kompas; Tempo kemudian melaporkan hanya tiga tuntutan jangka panjang, yakni reformasi DPR, reformasi perpajakan, dan RUU Perampasan Aset, yang berstatus proses. Bakom kepada BBC Indonesia pada Agustus 2026 menyatakan aspirasi "tidak berhenti pada tahap didengar dan dicatat" dan menunjuk PP 49 Tahun 2025 soal pengupahan, komisi percepatan reformasi Polri, serta dukungan presiden pada RUU Perampasan Aset. Cek fakta kami menilai janji "semua ditindaklanjuti" menyesatkan.
Penanganan demo. Kerusuhan Agustus 2025 menewaskan 11 orang, kata Komnas HAM, dan data polisi yang dikutip lembaga HAM menunjukkan sedikitnya 2.093 anak ditangkap (tinjauan akuntabilitas kami). Pada demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, polisi menyatakan mengamankan 322 orang, 160 di antaranya anak, dan menetapkan 48 tersangka atas perusakan, penganiayaan, dan membawa senjata tajam, menurut Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), yang mencatat total 387 orang ditangkap dan seorang pedagang lansia tewas dianiaya di sekitar lokasi. Setelah demo 10 November 2026 di Yogyakarta, KontraS mengutip LBH Yogyakarta menyebut 47 orang ditahan dan 13 orang saat itu belum diketahui keberadaannya, lapor Suara.com; Polda DIY membantah masuk ke kampus UGM.
Kepercayaan. DPR menjadi lembaga negara yang paling rendah tingkat kepercayaannya dalam survei Indikator Politik Indonesia Januari 2026, dengan 56 persen, lapor Telusur. Dalam forum DPR pada 12 November 2026, anggota DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan "masyarakat tidak selalu melihat DPR sama seperti DPR melihat dirinya sendiri" dan meminta umpan balik atas masukan publik, lapor IDN Times.
Suara warga
"Permintaan kami tidak pernah didengar, apalagi diwujudkan," kata Jumhar, buruh pabrik yang kini menjadi pengemudi ojek daring, kepada BBC Indonesia setahun setelah demo Agustus 2025. Mahasiswi yang ikut Kamisan 12 November, Megha Maharani, mengatakan kepada NU Online ia berharap aksi mingguan itu suatu saat bisa selesai, "tandanya keadilannya sudah tercapai". Sikap pemerintah, dalam kata-kata Bakom kepada BBC Indonesia, adalah "terus membuka ruang dialog" agar aspirasi yang relevan masuk ke perumusan kebijakan.
Yang perlu dipantau
- Apakah upaya penerimaan November dan Desember bertumpu pada gaji dan PPN atau pada langkah baru bagi kekayaan tinggi, dan apakah DJSEF menjawab soal pajak kekayaan.
- Penanganan Mahkamah Konstitusi atas uji materi Wantimpres dan audit atas kontrak RANS yang diminta ICW kepada BPKP.
- Apakah pokja Yusril memajukan salah satu dari 13 kasus HAM berat yang mandek ke tahap penyidikan.
- Temuan Komnas HAM, bila ada, atas demo 27 Agustus dan 10 November 2026.
Sumber
- 1.Antara: Menkeu: Defisit APBN per Oktober 2026 on track, antaranews.com
- 2.Bakom: Pendapatan Negara Tumbuh 24 Persen Per Oktober, bakom.go.id
- 3.DJSEF Kemenkeu: APBN 2025 Tunjukkan Kinerja yang Solid, fiskal.kemenkeu.go.id
- 4.Kemenkeu: APBN KiTa Q4 2025, media.kemenkeu.go.id
- 5.Bisnis: Penerimaan Pajak Sudah 68% dari Target per September 2026, ekonomi.bisnis.com
- 6.Kemenkeu: Konferensi Pers APBN KiTa Oktober 2026 (data per September), media.kemenkeu.go.id
- 7.CELIOS: 12% VAT, a severe blow to Gen Z and the lower middle class, celios.co.id
- 8.Setkab: Presiden Prabowo: PPN 12% Hanya Barang dan Jasa Mewah, setkab.go.id
- 9.DJP: PP 20/2026, Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya, pajak.go.id
- 10.Bisnis: Tax Ratio 2025 Turun Jadi 9,31%, ekonomi.bisnis.com
- 11.Pikiran Rakyat: DJP Buka Suara soal Pajak Orang Super Kaya, pikiran-rakyat.com
- 12.CNBC Indonesia: Bos Pajak Buka Suara soal Usulan Pajak Kekayaan, cnbcindonesia.com
- 13.JDIH Kemenkeu: Inpres 1 Tahun 2025, jdih.kemenkeu.go.id
- 14.Kompas: 5 Kementerian dan Lembaga dengan Efisiensi Anggaran Terbesar, money.kompas.com
- 15.detikJogja: Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Usai Pemangkasan, detik.com
- 16.Setneg: Usai Dilantik, Anggota Wantimpres Siap Berikan Pertimbangan, setneg.go.id
- 17.Investor.id: 26 Wantimpres Prabowo, Berapa Ongkos yang Ditanggung Negara?, investor.id
- 18.Antara: Pakar: Penentuan jumlah Wantimpres kebolehan konstitusional Presiden, antaranews.com
- 19.Katadata: Disorot ICW soal Kontrak Rp14,69 M, RANS Buka Suara, katadata.co.id
- 20.Kompas: Rp 14.7 Billion for Influencers, Citizens Asked to Save, go.kompas.com
- 21.detikcom: MPR Gelar Rapat Gabungan Usai Gibran Mundur (foto), news.detik.com
- 22.DJKN: PMK 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan TA 2026, djkn.kemenkeu.go.id
- 23.detikSulsel: Air Keruh Jadi Pelepas Dahaga Siswa-Guru di Merauke, detik.com
- 24.Bataspapua: Gubernur Apolo Safanpo Respons Krisis Air Bersih di Bibikem, bataspapua.com
- 25.Databoks: Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak 2024, databoks.katadata.co.id
- 26.detikcom: Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara, news.detik.com
- 27.Kompas: Menpan-RB: Ada Sanksi bagi ASN yang Pamer Harta, nasional.kompas.com
- 28.ANTARA Foto: The 933rd Kamisan Action in Jakarta, antarafoto.com
- 29.BBC Indonesia: Jokowi bertemu demonstran Kamisan (2018), bbc.com
- 30.Kompaspedia: Aksi Kamisan, Sejarah dan Perjuangan Melawan Lupa, kompaspedia.kompas.id
- 31.Bakom: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Koordinasi Kejaksaan-Komnas HAM, bakom.go.id
- 32.Monitor Indonesia: Yusril Akui 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masih Mandek, monitorindonesia.com
- 33.Monitor Indonesia: Putusan Kasasi Paniai, monitorindonesia.com
- 34.Setkab: Presiden Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional 2025, setkab.go.id
- 35.Tirto: Massa Aksi Kamisan Serukan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, tirto.id
- 36.Kompas: Istana Pastikan 17+8 Tuntutan Rakyat Akan Ditindaklanjuti, nasional.kompas.com
- 37.Kompas: Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang Telah Dipenuhi, kompas.com
- 38.Tempo: Apa Saja Tuntutan Rakyat 17+8 yang Sudah dan Belum Terpenuhi?, tempo.co
- 39.BBC Indonesia: Setahun demo Agustus 2025, bbc.com
- 40.KontraS/TAUD: Segera Bebaskan Seluruh Korban Penangkapan Sewenang-wenang (31 Aug 2026), kontras.org
- 41.Suara.com: 47 Orang Ditahan, KontraS Soroti Demo Yogya, suara.com
- 42.Telusur: Survei Indikator, DPR Jadi Lembaga Paling Tidak Dipercaya, telusur.co.id
- 43.IDN Times: DPR Now 2026, idntimes.com
- 44.NU Online: Aksi Kamisan 12 November 2026, jakarta.nu.or.id




