Poin penting
- Habiburokhman menyatakan pada 20 November 2026 bahwa UU Perampasan Aset dibahas terbuka: "Jadi, kurang terbuka apa lagi?"
- ICW menyatakan pada 18 dan 19 November bahwa draf terbaru dan naskah akademik tidak tersedia di situs DPR, dan somasi 16 November tidak dijawab.
- UU 13/2022 mewajibkan setiap naskah akademik dan rancangan undang-undang mudah diakses publik.
- Panja membuat 40 perubahan substansi, menghapus 44 DIM, dan menambah 18 DIM baru sebelum pengesahan.
Penilaian: Diperdebatkan. Sebagian keterangan Habiburokhman benar: rapat-rapat pembahasan RUU Perampasan Aset disiarkan dan puluhan pihak didengar. Namun inti klaim keterbukaan, yakni bahwa publik bisa membaca apa yang sedang diputuskan, dibantah dalam catatan yang ada. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan draf terbaru dan naskah akademik tidak tersedia di kanal DPR mana pun hingga hari undang-undang disahkan, dan somasi mereka untuk meminta dokumen tidak dijawab. Undang-undang mewajibkan dokumen itu mudah diakses.
Klaim
Menanggapi aduan etik ICW terhadap dirinya dan Ketua DPR Puan Maharani pada Jumat, 20 November 2026, Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU tersebut (Gerindra), menyatakan undang-undang itu dibahas secara terbuka. Menurut kanal berita resmi DPR, ia mengatakan draf awal RUU telah diunggah di kanal resmi Kementerian Hukum sejak pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan semua rapat terbuka untuk media serta disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan kanal YouTube DPR.
"Jadi, kurang terbuka apa lagi?" katanya. Ia menambahkan Panja memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, mengakomodasi 87 dari sekitar 90 pihak, dan bahwa ICW "justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber" serta "juga tidak mengirim masukan tertulis".
Apa kata catatan
-
ICW menyatakan naskah tidak tersedia untuk publik saat UU disahkan. Pada 19 November 2026, hari DPR mengesahkan UU Perampasan Aset, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan: "Sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website-website milik DPR." Ia menyebut ICW tidak pernah diundang membahas rumusannya. Aduan etik itu menindaklanjuti somasi yang dikirim pada 16 November. (Sumber: Kompas.com)
-
Dokumen masih tidak tersedia sehari sebelum pengesahan. Pada 18 November Ibrahim mengatakan kepada Media Indonesia bahwa publik masih belum bisa mengakses naskah akademik maupun draf resmi terbaru dan somasi kepada Komisi III tidak dijawab. "Meskipun ada 100 kelompok yang diundang oleh DPR dan setiap hari DPR RDPU soal RUU ini kalau RUU-nya tidak pernah dibuka ya sama saja," katanya. (Sumber: Media Indonesia)
-
Naskah akhir berubah banyak di Panja. Pada hari yang sama Habiburokhman melaporkan Panja telah membahas 397 DIM: 160 tetap, 135 berubah redaksional, 40 berubah substansi, 44 dihapus, dan 18 DIM substansi baru ditambahkan. Perubahan sebesar itu hanya bisa diikuti publik bila draf terbaru dibuka. (Sumber: Media Indonesia)
-
Undang-undang mewajibkan draf mudah diakses. Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, untuk memudahkan masyarakat memberi masukan, setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan "dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat". Pasal 96 ayat (1) memberi masyarakat hak memberi masukan dalam setiap tahapan. (Sumber: UU 13/2022, basis data peraturan BPK)
-
Pembelaannya merujuk kanal yang berbeda. Habiburokhman menyebut kanal Kementerian Hukum dan draf awal, bukan situs DPR atau naskah terbaru hasil Panja yang menurut ICW tidak bisa ditemukan. Laporan DPR atas pernyataannya tidak menyebut kapan, atau apakah, naskah akhir dipublikasikan sebelum pengesahan. (Sumber: DPR RI)
Versi DPR
Habiburokhman mengatakan ICW bebas mengadu ke MKD dan DPR menerima kritik. Rapat dengar pendapat umum memang digelar dan disiarkan, dan Panja menyatakan telah mendengar 87 pihak. Soal apakah ICW pernah mengajukan diri atau mengirim masukan tertulis, itu adalah keterangannya; ICW menyatakan tidak pernah diundang. BBC News Indonesia melaporkan ICW berencana mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Mengapa ini penting
Sengketa ini bukan sekadar soal prosedur. ICW dan YLBHI mengkritik apa yang dihapus atau ditambahkan dalam naskah akhir, termasuk hilangnya ketentuan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) yang menurut ICW diminta KPK, dan klausul nonretroaktif yang menurut ICW menutup pintu pemulihan aset dari korupsi masa lalu. Tanpa draf publik, perubahan itu tidak bisa dicermati sebelum pengesahan. Habiburokhman mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa ketentuan kekayaan tidak wajar dihapus setelah menyerap aspirasi akademisi dan masyarakat serta dengan pertimbangan HAM.
Yang belum diketahui
Kami tidak dapat memastikan secara independen apakah, atau kapan, naskah akhir Panja diunggah di kanal Kementerian Hukum atau DPR sebelum 19 November. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum menyatakan apakah akan memeriksa aduan ICW. Kami akan memperbarui cek fakta ini jika DPR atau kementerian menunjukkan unggahan publik bertanggal atas draf akhir.
Sumber
- 1.DPR RI e-Media: Habiburokhman: ICW Berhak Kritik, DPR Telah Buka Proses Pembahasan UU Perampasan Aset (21 Nov 2026), emedia.dpr.go.id
- 2.Kompas.com: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan UU Perampasan Aset (19 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 3.Media Indonesia: ICW Kritik DPR Soal Transparansi Pembahasan RUU Perampasan Aset (18 Nov 2026), mediaindonesia.com
- 4.BPK legal database: Law 13 of 2022 amending Law 12 of 2011 on lawmaking (Article 96), peraturan.bpk.go.id
- 5.BBC News Indonesia: DPR sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang-Undang, mengapa ICW dan YLBHI mengkritisi (19 Nov 2026), bbc.com




