Setelah Gibran mundur, begini cara MPR memilih wakil presiden baru

Indonesia tidak memiliki wakil presiden sejak 12 November 2026. Hari itu Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto, lalu kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Senayan, Jakarta. Konstitusi tidak mengatur pemilu ulang. MPR akan memilih pengganti dari dua calon yang diajukan presiden, dan sidangnya dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026.

Artikel ini merangkum apa yang sudah pasti, apa yang belum jelas, dan tanggal-tanggal penting ke depan. Perkembangan terbaru soal waktu pengajuan nama oleh presiden ada di laporan kami tentang sidang 2 Desember.

Mengapa ini penting

Wakil presiden adalah orang pertama yang menggantikan presiden bila jabatan presiden kosong. Pengganti Gibran akan menjabat sampai akhir masa jabatan 2024 sampai 2029, menurut CNN Indonesia. Berbeda dengan Pemilu 2024, kali ini rakyat tidak memilih langsung. Presiden mengajukan dua nama, lalu anggota MPR memilih satu di antaranya. Terakhir kali MPR sendiri menetapkan wakil presiden adalah pada Juli 2001, ketika Hamzah Haz ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR, seperti dicatat Detik.

Yang sudah diketahui

• Gibran, 39 tahun, putra sulung mantan presiden Joko Widodo, mengajukan pengunduran diri pada 12 November. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan telah menerima surat itu dan menyebut surat yang sama sudah disampaikan kepada presiden, lapor Detik.
• Prabowo menerimanya pada hari yang sama di Istana Kepresidenan. "Dengan berat hati, saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil," kata Prabowo, dikutip Detik.
• Dalam video yang diunggah Sekretariat Wakil Presiden, Gibran mengatakan keputusannya bersifat pribadi dan "tidak berkaitan dengan ijazah". Ia juga menyatakan mengembalikan mandat kepada rakyat, menurut Detik dan CNN Indonesia.
• Dalam rapat gabungan pada 13 November, pimpinan MPR, fraksi-fraksi, dan kelompok DPD sepakat menggelar sidang paripurna pada 2 Desember di Gedung Senayan. Agendanya memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru, menurut MPR.
• MPR berencana mengirim surat kepada Prabowo pada 13 November untuk meminta dua nama. MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang untuk memeriksa persyaratan calon, serta tim ad hoc beranggotakan 36 orang untuk menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wakil presiden terpilih, menurut MPR dan CNBC Indonesia.

Yang belum diketahui

• Siapa dua calonnya. Belum ada nama yang diserahkan ke MPR dan Istana belum mengumumkan siapa pun. Nama-nama yang beredar di media atau disebut politikus partai baru sebatas usulan, bukan pencalonan resmi.
• Tenggat pasti pengajuan nama. Muzani mengatakan presiden punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR, lapor Detik. Namun menurut uraian Detik atas Pasal 46 ayat (2) UU MD3, nama calon harus diterima MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Untuk sidang 2 Desember, kedua tafsir itu menghasilkan tanggal yang berbeda, dan MPR belum menjelaskannya secara terbuka.
• Sikap fraksi di MPR. Belum ada fraksi yang mengumumkan pilihannya, karena pasangan calonnya pun belum ada.

Cara MPR memilih

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, paling lambat dalam 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Muzani mengatakan hitungan 60 hari itu dimulai sejak surat Gibran diterima, sehingga batas akhirnya jatuh pada awal Januari 2027.

Detik menguraikan tahapannya berdasarkan Pasal 46 dan 47 UU MD3. Presiden menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. Kedua calon wajib menyatakan kesediaannya. Dalam sidang paripurna, calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Bila suara sama, pemungutan suara diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, presiden memilih salah satu dari keduanya. MPR kemudian melantik wakil presiden terpilih.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai MPR tidak perlu bersidang untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri itu. "Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain," ujarnya, dikutip Detik. Ia juga menegaskan bahwa pemilihan dua nama sepenuhnya kewenangan presiden.

Latar belakang kekosongan

Pengunduran diri ini didahului dua putusan pengadilan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan soal dokumen pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara SMA, lapor CNBC Indonesia. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam perkara itu.

Pada 30 Oktober, Mahkamah Agung melalui putusan 742 K/TUN/2026 menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian pendidikan pada 2019 dan memerintahkan kementerian mencabutnya, menurut Kompas. Tidak satu pun putusan itu menyatakan ada dokumen yang dipalsukan.

Pada 11 November, pimpinan DPR menerima usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP), langkah awal menuju kemungkinan pemakzulan. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan usulan itu diteken 120 anggota dari delapan fraksi, lapor Detik. Rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB pada 12 November dengan agenda HMP akhirnya dibatalkan setelah Gibran mundur, menurut Antara. Anggota Fraksi PKB Muhammad Khozin, salah satu pengusul, mengatakan usulan itu tidak lagi relevan.

Tanggapan yang tercatat

Prabowo menilai Gibran telah menunjukkan "sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan", lapor Detik.

Joko Widodo, ditemui di kediamannya di Solo pada 12 November, membenarkan sudah berbicara dengan putranya sebelum keputusan itu diumumkan. "Ya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik. Itu biasa," katanya. "Jadi, saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara," lanjut Jokowi, dikutip Kompas. Ia juga menyatakan akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, menurut Al Jazeera.

Dalam pernyataannya, Gibran berkata: "Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi. Karena demokrasi perlu ditata lebih baik," lapor Detik.

Ditanya apakah namanya masuk bursa, Yusril mengatakan publik silakan saja mengusulkan dan ia tidak bisa berkomentar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hanya tertawa saat ditanya hal serupa, lapor Detik. Keduanya belum dicalonkan.

Pengamat politik Universitas Melbourne Vedi Hadiz mengatakan kepada ABC bahwa Prabowo perlu bernegosiasi dengan partai koalisi, partainya sendiri, dan mungkin militer. Menurutnya, siapa pun yang terpilih bisa menjadi pesaing di dalam pemerintahan.

Langkah selanjutnya

Prabowo mengatakan di Palu pada 14 November bahwa ia akan mencari pengganti wakil presiden setelah KTT ASEAN di Manila dan kunjungan ke Shenzhen, China, untuk KTT APEC pada 18 dan 19 November. "Harus dapat bisikan dari yang di atas, yang Maha Kuasa," ujarnya, dikutip CNN Indonesia.

• 18 November 2026: batas akhir pengajuan dua nama jika 14 hari dalam UU MD3 dihitung mundur dari tanggal sidang paripurna, sebagaimana diuraikan Detik.
• 18 sampai 19 November 2026: Prabowo dijadwalkan menghadiri KTT APEC di Shenzhen.
• 27 November 2026: akhir tenggat 14 hari jika dihitung sejak surat permintaan MPR tertanggal 13 November, sesuai penjelasan Muzani.
• Setelah nama diterima: tim verifikasi MPR yang beranggotakan 36 orang memeriksa kelengkapan persyaratan calon.
• 2 Desember 2026: MPR dijadwalkan memilih satu dari dua calon dan melantik wakil presiden baru dalam sidang paripurna yang sama.
• Awal Januari 2027: batas 60 hari menurut konstitusi untuk mengisi jabatan tersebut.