Poin penting
- Suahasil mengatakan pada 13 November bahwa Rp514 triliun masih harus dikumpulkan dan meminta dukungan masyarakat.
- Rp514 triliun adalah selisih realisasi Oktober dengan outlook akhir tahun Rp2.310,8 triliun, bukan pajak yang belum dibayar.
- Outlook itu sendiri sekitar Rp46,9 triliun di bawah target APBN Rp2.357,7 triliun; CORE memproyeksikan shortfall Rp45 triliun sampai Rp80 triliun.
- Piutang perpajakan bruto yang diaudit Rp116,78 triliun pada akhir 2025, bersih Rp68,14 triliun.
- Kesimpulan: menyesatkan.
Pembaruan, 16 November 2026: Kami menambahkan konteks pada cek fakta ini. Verdiknya tidak berubah, karena Rp514 triliun adalah target penghimpunan, bukan tumpukan pajak yang belum dibayar. Namun versi sebelumnya menekankan bahwa penerimaan sedang naik dan tidak menjelaskan bahwa outlook pemerintah sendiri sudah menempatkan penerimaan pajak 2026 di bawah target APBN, atau bahwa ekonom independen mengingatkan angka pertumbuhan itu bisa terdongkrak oleh restitusi yang tertunda. Bagian "Kekurangan yang sudah diperkirakan pemerintah" adalah tambahan baru.
Klaim: "Rp514 Triliun Pajak Belum Dibayar, Menkeu Minta Dukungan", judul reel Instagram yang diunggah sekitar 15 November 2026 oleh akun Ada Salsa Ada Suara.
Kesimpulan: Menyesatkan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memang mengatakan Rp514 triliun masih harus dikumpulkan, dan ia memang meminta dukungan masyarakat. Namun angka itu adalah penerimaan yang masih diperkirakan masuk pada November dan Desember untuk mencapai outlook akhir tahun. Angka itu bukan tumpukan pajak terutang yang gagal dibayar wajib pajak.
Apa yang dikatakan Suahasil
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 13 November 2026, Suahasil berkata: "Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak." Ia menambahkan: "Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak," menurut Detik dan Republika.
CNBC Indonesia melaporkan bahwa ia meminta masyarakat patuh memenuhi kewajiban pajak hingga akhir tahun. Itulah yang dimaksud "minta dukungan": membayar dan melaporkan pajak yang memang terutang, bukan pungutan baru atau sumbangan sekali bayar. Suahasil menjabat Menteri Keuangan sejak 14 September 2026, ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, menurut Sekretariat Negara.
Apa arti angka itu
Menurut data kementerian yang dikutip Detik, penerimaan pajak hingga Oktober 2026 sebesar Rp1.796,8 triliun, atau 76,2 persen dari target APBN Rp2.357,7 triliun. Outlook pemerintah untuk setahun penuh adalah Rp2.310,8 triliun. Selisih outlook dengan realisasi hingga Oktober adalah Rp514 triliun. Terhadap target penuh APBN, selisihnya sekitar Rp560,9 triliun, menurut perhitungan NewsWLD.
Dengan kata lain, Rp514 triliun adalah pajak yang diperkirakan masuk pada dua bulan terakhir, dari pembayaran rutin seperti potongan PPh bulanan, PPN dan angsuran PPh badan, ditambah tambahan yang bisa diperoleh DJP lewat penegakan hukum. Ekonom Universitas Andalas Syarifudin Karimi mengatakan kepada Kompas.com bahwa permintaan itu mencerminkan "tekanan pencapaian penerimaan akhir tahun, bukan kejatuhan pajak".
Penerimaan pajak justru naik. Realisasi hingga Oktober tumbuh 23,2 persen dibanding tahun sebelumnya, lapor Republika. Hingga September kementerian telah mengumpulkan Rp1.607,6 triliun, lapor Bisnis, sehingga sekitar Rp189,2 triliun masuk pada Oktober. Untuk mencapai outlook dibutuhkan rata-rata sekitar Rp257 triliun per bulan pada November dan Desember, menurut perhitungan NewsWLD. Target itu berat, dan karena itulah Menkeu mengimbau masyarakat, tetapi itu target penerimaan, bukan utang.
Kekurangan yang sudah diperkirakan pemerintah
Imbauan itu muncul di tengah kekurangan yang nyata. Target penerimaan pajak APBN 2026 adalah Rp2.357,7 triliun, sedangkan outlook akhir tahun kementerian sendiri Rp2.310,8 triliun, sekitar Rp46,9 triliun lebih rendah menurut hitungan NewsWLD. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memproyeksikan pada 30 Oktober bahwa penerimaan pajak akhir tahun mencapai 96,5 sampai 98 persen dari target, atau shortfall sekitar Rp45 triliun sampai Rp80 triliun, lapor ANTARA. Ia menilai pertumbuhan PPN dalam negeri 51,3 persen diduga turut dipengaruhi pengetatan pembayaran restitusi yang menjadi hak dunia usaha, dan penerimaan bersih bisa tertekan bila restitusi yang tertunda dibayarkan. Ia menyarankan pengawasan difokuskan pada wajib pajak berpenghasilan tinggi dan sektor berkepatuhan rendah, bukan menekan wajib pajak yang sudah patuh.
Rencana Ditjen Pajak
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan dalam konferensi pers yang sama bahwa DJP akan fokus pada sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan serta ekonomi digital, dan memperketat pengawasan pembayaran masa, penegakan hukum, pemeriksaan dan bukti permulaan, lapor Detik. Ia mengatakan DJP akan menguji data perbankan, lembaga keuangan nonbank dan pihak ketiga lain dengan sistem Coretax.
Berapa pajak yang benar-benar belum dibayar
Ukuran resmi yang paling dekat dengan pajak terutang yang belum dibayar adalah piutang perpajakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit. Menurut LKPP 2025 audited yang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), piutang perpajakan bruto pada akhir 2025 sebesar Rp116,78 triliun: Rp83,61 triliun di DJP dan Rp33,17 triliun di Bea dan Cukai. Setelah penyisihan Rp48,64 triliun untuk piutang yang kemungkinan tak tertagih, nilai bersihnya Rp68,14 triliun, lapor Bisnis. Pos terbesar adalah PPh nonmigas dengan piutang bruto Rp36,9 triliun, Rp20,2 triliun di antaranya dinilai tak tertagih.
BPK menemukan Kementerian Keuangan kembali belum tertib melakukan penagihan aktif. BPK mengidentifikasi 4.740 ketetapan piutang macet senilai Rp5,83 triliun yang belum ditagih secara aktif sesuai batas waktu, lapor Tirto. BPK juga mencatat Rp3,25 triliun piutang yang sudah daluwarsa penagihan per akhir 2025 tetapi belum dihapusbukukan, lapor CNBC Indonesia.
Secara terpisah, DJP mengatakan pada 12 November bahwa 475.698 wajib pajak orang pribadi menghapus bukti potong dari SPT Tahunan 2025, dengan nilai PPh sekitar Rp2,01 triliun, dan DJP telah mengirim email agar mereka membetulkan SPT, lapor CNBC Indonesia. Bimo mengatakan 312.546 di antaranya berada di kelompok Rp100.000 sampai Rp1 juta dan 71 wajib pajak masing-masing di atas Rp1 miliar.
Angka-angka ini menunjukkan pajak yang belum dibayar memang persoalan nyata, tetapi skalanya puluhan triliun rupiah, bukan Rp514 triliun.
Reaksi publik
Komentar di bawah reel itu antara lain meminta gaji pejabat dipotong. Ekonom yang dikutip Suara.com dan Kompas.com meminta pemerintah mengejar tunggakan dan wajib pajak berpenghasilan tinggi, bukan menekan wajib pajak biasa.
Sumber
- 1.Detik: Setoran Pajak Kurang Rp 514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat (13 Nov 2026), finance.detik.com
- 2.Republika: Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun (13 Nov 2026), ekonomi.republika.co.id
- 3.CNBC Indonesia: Setoran Pajak Kurang Rp514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat, cnbcindonesia.com
- 4.Kompas.com: Kemenkeu Kejar Target Pajak 2026, Pengamat Ingatkan Jangan Tekan Wajib Pajak, money.kompas.com
- 5.Bisnis: PPN Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak per September 2026, ekonomi.bisnis.com
- 6.Bisnis: Piutang Pajak Macet Tak Tertagih hingga BLBI Masih Bebani Neraca Pemerintah 2025, ekonomi.bisnis.com
- 7.Tirto: Sistem Penagihan Loyo, Piutang Perpajakan Menumpuk Rp116,78 T, tirto.id
- 8.CNBC Indonesia: BPK Bongkar Utang Pajak Belum Ditagih DJP Membengkak, cnbcindonesia.com
- 9.BPK: LHP SPI dan Kepatuhan LKPP Tahun 2025, bpk.go.id
- 10.CNBC Indonesia: Bos DJP Kirim Surat Peringatan ke 475.698 Wajib Pajak, cnbcindonesia.com
- 11.Setneg: Presiden Prabowo Lantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, setneg.go.id
- 12.Instagram reel by Ada Salsa Ada Suara (lead only), instagram.com




