Cek fakta: Meutya Hafid sebut Komdigi tak minta penurunan konten karhutla

Klaim: "Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan pers pada 21 Oktober 2026.

Penilaian: Diperdebatkan. Komdigi berpegang pada bantahan itu dan menyebut catatan penurunan kontennya bisa diperiksa. Lembaga pemantau masyarakat sipil menyebut sedikitnya lima unggahan soal karhutla menerima notifikasi yang menyebut permintaan Komdigi, dan mereka melaporkan satu unggahan karhutla yang terkena geoblocking sebelum menteri berbicara. Catatan kedua pihak belum dicocokkan secara independen, sehingga bantahan itu masih dipersoalkan, belum terbukti benar maupun salah.

Apa kata menteri

Meutya Hafid menyampaikan pernyataan itu pada 21 Oktober 2026, seperti diberitakan Kompas dan ANTARA. ANTARA melaporkan ia menyebut tidak ada permintaan penurunan konten karhutla kepada platform media sosial mana pun yang beroperasi di Indonesia. Dalam video yang diunggah di Instagram pada hari yang sama, ia mengatakan: "Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla," menurut CNN Indonesia. Ia menyebut informasi publik soal karhutla membantu penanganan, dan meminta platform transparan soal algoritma dan panduan komunitasnya.

Pernyataan itu muncul ketika pengguna mengeluhkan unggahan karhutla dihapus atau jangkauannya turun, dan ketika tangkapan layar chatbot Meta, Meta AI, yang menyebut Instagram memblokir konten atas permintaan Komdigi beredar di Threads. Jawaban chatbot bukan bukti. Komdigi menyatakan hal itu dan meminta klarifikasi kepada Meta, lapor CNN Indonesia pada 23 Oktober. NewsWLD tidak menemukan pernyataan terbuka dari Meta.

Cara mengenali permintaan pemerintah

Komdigi sendiri sudah menjelaskan seperti apa permintaan pemerintah terlihat oleh pengguna. Pada 13 November 2026, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Mediodecci Lustarini mengatakan X mengirim pemberitahuan kepada pengguna bahwa kontennya dihapus atas permintaan Komdigi, dan Meta menampilkan keterangan yang menyebut Komdigi, menurut Detik. Ia mengatakan konten yang dibatasi tanpa notifikasi semacam itu belum tentu dilakukan oleh Komdigi.

Notifikasi semacam itu memang ada dalam kasus lain. BBC News Indonesia melihat pesan "Post not available in Indonesia. This is because we complied with a legal request from KOMDIGI to restrict this content" pada unggahan Magdalene soal penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus pada April 2026, lapor BBC News Indonesia, dan Komdigi membenarkan pihaknya bertindak atas aduan masyarakat, menurut Kompas.

Temuan pemantau soal konten karhutla

SAFEnet dan Remotivi, yang menghimpun aduan pengguna, menyebut dalam rilis tertanggal 12 November 2026 bahwa 94 dari 127 konten termoderasi yang mereka catat antara April dan 8 November dimoderasi atas permintaan Komdigi, dan 13 konten bertopik karhutla.

Khusus konten karhutla, mereka menyebut tiga cuitan X, dua mengkritik penanganan Presiden Prabowo dan satu soal kebakaran di Taman Nasional Way Kambas, menerima notifikasi dugaan pelanggaran hukum Indonesia atas permintaan Komdigi, begitu pula satu unggahan Instagram bersampul foto Prabowo dan satu unggahan Threads yang mengkritik penanganan karhutla Kalimantan, lapor Katadata. Sebagian besar aduan karhutla masuk pada pertengahan Oktober, saat kabut asap menyelimuti Kalimantan.

Sebelumnya, dalam rilis tertanggal 8 September 2026, kedua lembaga menyebut kritik seorang warga Malaysia soal karhutla Kalimantan terkena geoblocking di Indonesia atas permintaan Komdigi. Rilis itu terbit enam pekan sebelum bantahan menteri.

Pemantau juga mencatat penghapusan yang bukan oleh Komdigi: TikTok menghapus video tanam pohon Bupati Siak dan video Nalar Rawat soal karbon monoksida di Kalimantan Tengah berdasarkan panduan komunitasnya sendiri, menurut Katadata. Kasus-kasus itu sejalan dengan poin menteri bahwa platform juga bertindak sendiri.

NewsWLD belum melihat notifikasi pada lima unggahan karhutla itu dan tidak bisa memastikan apakah notifikasinya merujuk pada karhutla, kritik terhadap presiden, atau dasar hukum lain.

Tanggapan Komdigi atas data itu

Komdigi tidak menerima angka tersebut. Pada 13 November Mediodecci mengatakan kementerian tidak menemukan 94 kasus itu dalam catatannya berdasarkan periode dan angkanya "bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya", menurut CNN Indonesia. Ia mengatakan setiap permintaan tercatat secara elektronik, tidak bisa diubah, dan bisa ditelusuri, Komdigi siap mencocokkan catatannya dengan data pemantau, dan akan memperbaiki jika ada kesalahan moderasi, menurut Detik. Ia juga menyebut Komdigi sedang menyiapkan mekanisme notifikasi publik pemutusan akses setelah putusan Mahkamah Konstitusi, menurut Katadata.

Pemantau mengajak Komdigi melakukan uji publik data pada 17 November 2026, lapor CNN Indonesia. Hingga artikel ini terbit, belum ada hasil bersama yang dirilis.

Tambahan dari laporan transparansi platform

Laporan platform menegaskan besarnya permintaan pemerintah di Indonesia, tetapi terlalu agregat untuk menjawab soal ini. Halaman Indonesia Meta, dengan periode terbaru Januari sampai Juni 2026, menyebut Meta membatasi lebih dari 20 juta item atas dugaan pelanggaran hukum lokal, sebagian besar soal judi, termasuk sekitar 16.000 item yang dilaporkan Komdigi soal judi ilegal dan barang yang diatur, serta lebih dari 200 item di Threads, menurut Meta Transparency Center. Data terbaru Google, untuk Januari sampai Juni 2025, menunjukkan 1.794 permintaan dari otoritas Indonesia mencakup 20.190 item, 19.084 di antaranya dengan alasan barang dan jasa yang diatur, berdasarkan pembacaan NewsWLD atas file Google Transparency Report. Keduanya tidak merinci permintaan berdasarkan topik seperti karhutla.

Kesimpulan

Bantahan menteri itu spesifik dan Komdigi menyebut catatannya akan membuktikannya. Di sisi lain, dua lembaga hak digital menyebut pengguna menunjukkan kepada mereka notifikasi yang menyebut Komdigi pada sedikitnya lima unggahan karhutla, dan pejabat Komdigi sendiri menyatakan notifikasi semacam itu adalah cara mengenali permintaan pemerintah. Selama catatan itu belum dicocokkan secara terbuka, atau platform belum membuka permintaan tersebut, klaim bahwa Komdigi tidak pernah meminta penurunan konten karhutla masih diperdebatkan. NewsWLD akan memperbarui cek fakta ini setelah uji data 17 November atau jika platform membuka informasinya.

Terkait: Cek fakta: tak ada bukti Komdigi minta video karhutla Msbreewc diturunkan.