Unjuk rasa Agustus 2025: seperti apa akuntabilitasnya sejauh ini

Sebelas orang meninggal dalam rangkaian unjuk rasa yang melanda Indonesia pada akhir Agustus 2025, menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Data kepolisian yang dikutip lembaga-lembaga HAM nasional menunjukkan sedikitnya 2.093 anak ditangkap. Dari tujuh anggota polisi yang terkait dengan kematian seorang pengemudi ojek daring di Jakarta, satu dipecat, satu didemosi dan dua diwajibkan meminta maaf. Tiga anggota DPR dinonaktifkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Lima belas bulan kemudian, keputusan-keputusan formal itulah yang membentuk sebagian besar catatan akuntabilitas publik. Analisis ini menguraikan apa yang diputuskan lembaga resmi, apa yang masih tertunda, dan apa yang bisa diperiksa pemilih. Analisis ini memakai catatan di halaman isu kami, Unjuk rasa Agustus 2025 di Indonesia.

Bagaimana unjuk rasa membesar

Unjuk rasa bermula dari soal gaji dan tunjangan anggota DPR. Pada 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di Jakarta Pusat, menurut The Jakarta Post. Kematiannya memicu demonstrasi di berbagai daerah.

Angka korban resmi

Komnas HAM awalnya mencatat sedikitnya 10 korban meninggal dalam kerusuhan. Pada 12 September 2025, Komnas HAM membentuk tim independen pencari fakta bersama lima lembaga HAM nasional lain, menurut Katadata: Komnas Perempuan, KPAI, LPSK, Ombudsman dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

Pada 7 November 2025, komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan jumlah korban meninggal bertambah menjadi 11 orang, menurut Investortrust. Sembilan orang meninggal dalam unjuk rasa pada 25, 28, 29, 30 dan 31 Agustus 2025 di sejumlah daerah. Dua lainnya diidentifikasi dari kerangka yang terbakar di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta.

Enam lembaga itu memaparkan temuannya pada 20 April 2026, setelah pemantauan sejak 27 Agustus 2025 hingga 27 Januari 2026 di 20 provinsi, menurut ANTARA. Mereka menemukan indikasi pelanggaran HAM yang meluas dan menyatakan aparat keamanan cenderung menggunakan kekuatan berlebih, dengan pola yang terlalu seragam untuk dianggap sebagai insiden terpisah. Data kepolisian yang dikutip dalam laporan itu menunjukkan sedikitnya 2.093 anak ditangkap dan lebih dari 300 di antaranya menjalani proses hukum, menurut CNA Indonesia. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan terduga pelaku harus diproses pidana, "jangan hanya diproses dari sisi etiknya saja". Laporan itu disampaikan kepada presiden, DPR dan kementerian serta lembaga terkait.

Putusan etik terhadap anggota polisi

Komisi Kode Etik Polri bergerak cepat terhadap anggota di dalam kendaraan yang menewaskan Affan Kurniawan.

• Pada 3 September 2025, komisi memberhentikan tidak dengan hormat Cosmas Kaju Gae atas pelanggaran berat kode etik. Ia duduk di kursi penumpang kendaraan Brimob tersebut, menurut The Jakarta Post. Karopenmas Polri mengatakan pada 10 September 2025 bahwa ia mengajukan banding, menurut ANTARA.
• Pada 4 September 2025, komisi menjatuhkan sanksi kepada pengemudinya, Rohmat, berupa demosi tujuh tahun dan penempatan khusus 20 hari, serta menyatakan perbuatannya tercela, menurut Kompas TV.
• Pada 29 dan 30 September 2025, komisi mewajibkan dua anggota lain di kendaraan itu, Briptu Danang Setiawan dan Aipda M Rohyani, meminta maaf secara lisan di hadapan sidang dan secara tertulis kepada pimpinan Polri, serta menempatkan keduanya di tempat khusus, menurut Katadata. Saat itu tiga anggota lainnya belum menjalani sidang.

Pada 26 September 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Wakapolri telah memastikan kepadanya bahwa perkara itu akan dilanjutkan ke dakwaan pidana di pengadilan umum, menurut Investortrust. Dalam sumber yang ditinjau untuk analisis ini, kami tidak menemukan putusan pidana yang dipublikasikan atas kematian Affan Kurniawan, maupun hasil banding atas putusan pemberhentian.

Keputusan DPR soal tunjangan

Pada 5 September 2025, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa pimpinan DPR sepakat menghentikan tunjangan perumahan anggota sebesar Rp50 juta per bulan sejak 31 Agustus 2025 dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali untuk memenuhi undangan kenegaraan, menurut ANTARA. Ia mengatakan DPR juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas lain setelah evaluasi, termasuk biaya langganan listrik, jasa telepon, komunikasi intensif dan tunjangan transportasi, serta memperkuat transparansi. Keputusan itu menanggapi "17+8 Tuntutan Rakyat", yang antara lain meminta pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan serta publikasi gaji anggota DPR secara berkala.

Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan

Pada 5 November 2025, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutus perkara lima anggota yang dinonaktifkan partainya selama unjuk rasa, menurut CNN Indonesia dan NU Online:

• Ahmad Sahroni (NasDem) dinyatakan melanggar kode etik dan dinonaktifkan enam bulan tanpa hak keuangan. MKD menilai responsnya atas usul pembubaran DPR seharusnya memakai pilihan kata yang pantas dan bijaksana.
• Eko Patrio (PAN) dinonaktifkan empat bulan tanpa hak keuangan karena memparodikan kritik publik soal gaji DPR di media sosial.
• Nafa Urbach (NasDem) dinonaktifkan tiga bulan tanpa hak keuangan terkait pernyataannya soal tunjangan rumah anggota DPR.
• Adies Kadir (Golkar) dinyatakan tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali.
• Surya Utama, yang dikenal sebagai Uya Kuya, dinyatakan tidak melanggar kode etik dan diaktifkan kembali. MKD menyebutnya korban pemberitaan bohong.

Masa nonaktif dihitung sejak akhir Agustus 2025, saat partai menonaktifkan para anggota tersebut. Putusan ini tercatat di profil masing-masing anggota di direktori pejabat kami.

Apa yang ditunjukkan catatan

• Sanksi formal yang dijatuhkan sejauh ini bersifat administratif atau etik: pemecatan, demosi, permintaan maaf dan penempatan khusus bagi anggota polisi, serta penonaktifan berjangka bagi tiga anggota DPR.
• DPR membatalkan tunjangan perumahan yang memicu unjuk rasa dalam hitungan hari dan mengumumkan pemangkasan lanjutan setelah evaluasi.
• Lembaga-lembaga HAM menyimpulkan penanganan unjuk rasa menunjukkan indikasi pelanggaran yang meluas dan meminta tindak lanjut pidana.
• Angka resmi korban meninggal berubah dari waktu ke waktu, dari sedikitnya 10 menjadi 11, seiring identifikasi jenazah.

Yang masih terbuka

Jalur pidana adalah celah terbesar. Seorang menteri menyatakan pada September 2025 bahwa perkara kematian Affan Kurniawan akan dibawa ke pengadilan umum, tetapi sumber yang kami tinjau tidak melaporkan adanya persidangan atau putusan. Hasil banding atas putusan pemberhentian juga belum dipublikasikan dalam sumber-sumber tersebut. Belum jelas pula bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjuti rekomendasi April 2026, atau apakah pemangkasan tunjangan tambahan yang diumumkan pada September 2025 sudah dijalankan sepenuhnya.

Yang perlu dicermati

Bagi pemilih: periksa sikap wakil Anda soal tunjangan dan tanggapan mereka atas putusan etik. Rekam jejak formal setiap anggota, termasuk putusan etik, ada di direktori pejabat, dan keterkaitan antara lembaga dan tokoh dipetakan di halaman intelijen.

Langkah pengadilan: dakwaan atau putusan apa pun dalam perkara kematian Affan Kurniawan, serta hasil banding atas putusan pemberhentian.

Tindak lanjut laporan: apakah presiden dan DPR menanggapi temuan lembaga-lembaga HAM secara resmi, termasuk soal penangkapan anak.

Misinformasi: saat mahasiswa kembali berunjuk rasa pada 10 November 2026, video asli imbauan tenang Presiden Prabowo Subianto dari unjuk rasa 2025 beredar seolah-olah baru. Kompas.com menilai pembingkaian itu menyesatkan. Halaman klaim kami mencatat pemeriksaan semacam ini.