Poin penting
- Verdik: sebagian benar (diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026).
- PPh atas gaji dan tunjangan tetap pejabat ditanggung APBN berdasarkan PP 80/2010, sehingga tidak mengurangi gaji yang dibawa pulang.
- Indonesia tidak punya pajak kekayaan; CELIOS memperkirakan pajak 1 sampai 2 persen atas orang terkaya bisa menghasilkan Rp142,2 triliun per tahun.
- Hingga September 2026, PPh 21 yang dipotong dari gaji mencapai Rp189,4 triliun, dibanding Rp19,2 triliun dari PPh tahunan orang pribadi.
- Orang kaya tetap membayar PPh, jadi 'tidak bayar pajak sama sekali' berlebihan.
Pembaruan, 16 November 2026: Cek fakta ini direvisi. Kami mengubah verdik dari menyesatkan menjadi sebagian benar dan menulis ulang judulnya. Versi sebelumnya menjadikan pernyataan DJP bahwa pajak pejabat "tetap dibayarkan ke kas negara" sebagai ukuran utama. Dalam praktiknya APBN, yang dibiayai pembayar pajak, membayar pajak itu atas nama pejabat, dan itulah inti keluhan tersebut. Fakta dalam artikel tidak berubah.
Klaim: Unggahan media sosial yang menanggapi imbauan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 13 November 2026 agar masyarakat mendukung pengumpulan pajak Rp514 triliun menyebut rakyat biasa tercekik, sementara kalangan atas dan pejabat bebas pajak.
Kesimpulan: Sebagian benar. Soal pejabat, klaim itu mendekati kenyataan. PPh atas gaji dan tunjangan tetap mereka dibayar APBN atas nama mereka, bukan dipotong dari gaji, sehingga tidak mengurangi penghasilan yang dibawa pulang, berbeda dengan pekerja swasta bergaji sama. Soal orang kaya, klaim itu berlebihan: orang kaya tetap membayar pajak penghasilan. Namun Indonesia tidak punya pajak kekayaan, dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dibebaskan, dan PPh tahunan orang pribadi jauh lebih kecil dibanding pajak yang dipotong dari gaji karyawan, menurut data Kemenkeu. Bagian klaim soal rakyat biasa yang tercekik mencerminkan ketimpangan itu.
Konteksnya
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta pada 13 November, Suahasil, yang menjabat Menteri Keuangan sejak 14 September 2026, mengatakan Rp514 triliun masih harus dikumpulkan untuk mencapai outlook pajak akhir tahun dan meminta dukungan "seluruh masyarakat, seluruh media", lapor Detik. Ekonom dan tokoh publik menanggapi bahwa beban seharusnya lebih dulu dipikul kelompok berpenghasilan tinggi. Komika Abdur Arsyad mengutip usulan CELIOS soal pajak kekayaan bagi orang terkaya dan atas kekayaan pejabat, lapor JawaPos. Komentar di unggahan media sosial tentang imbauan itu antara lain meminta gaji pejabat dipotong.
Pejabat: kena pajak, tetapi negara yang membayar
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 80 Tahun 2010, PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD "ditanggung oleh Pemerintah" atas beban anggaran tersebut. Ketentuan ini mencakup pejabat negara, termasuk anggota DPR, menteri dan pejabat daerah, serta PNS, TNI dan Polri, lapor Kompas.com pada Agustus 2025 ketika tunjangan DPR memicu kemarahan publik.
DJP saat itu menyatakan, "Pajak penghasilan anggota DPR maupun pejabat negara tetap dibayarkan ke kas negara, tidak ada pembebasan pajak," menurut Kompas.com. Pernyataan itu akurat sebatas yang disebutnya: pajaknya dihitung dan disetor. Namun itu pernyataan pemerintah, dan tidak menyebut siapa yang membayar. Namun karena dibayar sebagai tunjangan tambahan dari anggaran, pajak itu tidak mengurangi gaji yang dibawa pulang pejabat. Pekerja swasta dengan gaji yang sama akan dipotong pajaknya dari gajinya sendiri. Secara substansi, PPh gaji pejabat dibayar dari uang publik, sehingga bagian klaim ini kami nilai sebagian besar akurat.
Dari sisi transparansi, pejabat juga wajib melaporkan harta kekayaan ke KPK. Untuk tahun pelaporan 2025, 96,24 persen wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN hingga 31 Maret 2026, tetapi sektor legislatif tertinggal di 82,21 persen, atau 16.729 dari 20.348 orang, kata KPK menurut Antara. LHKPN bukan SPT pajak, tetapi kesenjangan ini menunjukkan kepatuhan pelaporan yang belum merata di kalangan legislator.
Orang kaya: penghasilan dipajaki, kekayaan tidak
Indonesia memajaki penghasilan, bukan kekayaan. CELIOS mengusulkan pajak 1 persen atas kekayaan bersih Rp84 miliar sampai Rp506 miliar dan 2 persen di atasnya, yang menurut perhitungannya bisa menghasilkan Rp142,2 triliun per tahun, lapor Antara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pada 15 Oktober bahwa "itu kan hitungan mereka, asumsi mereka" dan pemerintah punya data sendiri, meski kajian itu bisa menjadi masukan kebijakan.
Komposisi penerimaan mendukung kekhawatiran pengkritik bahwa sistem bertumpu pada gaji dan konsumsi. Hingga September 2026, PPh 21 yang dipotong dari karyawan mencapai Rp189,4 triliun atau 11,8 persen penerimaan pajak neto, sedangkan PPh orang pribadi, yang mencakup penghasilan di luar potongan gaji, hanya Rp19,2 triliun atau 1,2 persen, lapor Bisnis dari data kementerian. PPN dan PPnBM, yang dibayar konsumen, mencapai Rp793,55 triliun hingga Oktober, naik 39,1 persen, lapor Republika.
Insentif pajak juga berpengaruh. Laporan Belanja Perpajakan 2024 Kementerian Keuangan mencatat total belanja perpajakan Rp400,1 triliun. Belanja PPh sebesar Rp140,7 triliun, dan pos terbesarnya, 23,7 persen, adalah pembebasan PPh atas dividen bagi wajib pajak dalam negeri, lapor DDTCNews. Nilainya sekitar Rp33 triliun, menurut perhitungan NewsWLD. Insentif besar lain menguntungkan rumah tangga dan usaha kecil, seperti pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok (17,7 persen dari belanja PPN Rp227,8 triliun) dan pengecualian pengusaha kena pajak bagi UMKM (24,4 persen).
Apakah masyarakat tercekik?
Tarif PPN naik menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025, tetapi Presiden Prabowo Subianto membatasi tarif efektif 12 persen hanya untuk barang mewah yang dikenai PPnBM; barang dan jasa lain tetap dikenai tarif efektif 11 persen, menurut Sekretariat Kabinet. Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pada 2026 bahwa tarif PPN tidak akan dinaikkan maupun diturunkan.
Upaya kepatuhan terbaru DJP memang menyasar banyak wajib pajak kecil. Dari 475.698 orang yang dikirimi email karena menghapus bukti potong dari SPT 2025, 312.546 bernilai Rp100.000 sampai Rp1 juta, sedangkan 71 wajib pajak masing-masing di atas Rp1 miliar, kata Bimo pada 12 November menurut CNBC Indonesia.
Rasio perpajakan Indonesia, termasuk kepabeanan dan cukai, sebesar 9,31 persen PDB pada 2025, turun dari 10,08 persen pada 2024, lapor Bisnis.
Kesimpulan
Orang kaya tetap membayar pajak penghasilan menurut hukum, jadi menyebut mereka "tidak bayar pajak" keliru. PPh gaji pejabat memang disetor, tetapi oleh APBN, bukan dari gaji mereka sendiri, sehingga pada poin itu klaimnya sebagian besar benar. Tidak ada pajak atas kekayaan maupun atas dividen dalam negeri, dan PPh tahunan orang pribadi kecil dibanding potongan gaji dan PPN. Secara keseluruhan klaim itu sebagian benar, dan fakta-fakta itu menjelaskan mengapa banyak orang merasa bebannya tidak merata.
Sumber
- 1.Detik: Setoran Pajak Kurang Rp 514 T, Menkeu: Saya Mohon Dukungan Masyarakat, finance.detik.com
- 2.Kompas.com: Tak Hanya DPR, Semua Pejabat Negara Juga Menikmati Tunjangan PPh 21 (26 Aug 2025), money.kompas.com
- 3.PP 80 Tahun 2010 (text), kemhan.go.id
- 4.Antara: KPK umumkan 96,24 persen penyelenggara negara lapor kekayaan 2025, antaranews.com
- 5.Antara: DJP respons usulan potensi penerimaan pajak kekayaan Rp142,2 triliun, antaranews.com
- 6.Bisnis: PPN Jadi Penyumbang Terbesar Penerimaan Pajak per September 2026, ekonomi.bisnis.com
- 7.Republika: Penerimaan Pajak Capai Rp1.796,8 Triliun, ekonomi.republika.co.id
- 8.DDTCNews: Kemenkeu Rilis Laporan Belanja Perpajakan 2024, Nilainya Rp400,1 T, news.ddtc.co.id
- 9.Setkab: Presiden Prabowo: PPN 12% Hanya Barang dan Jasa Mewah, setkab.go.id
- 10.DDTCNews: Jepang Akan Pangkas Tarif PPN, Purbaya: Kita Steady, news.ddtc.co.id
- 11.CNBC Indonesia: Bos DJP Kirim Surat Peringatan ke 475.698 Wajib Pajak, cnbcindonesia.com
- 12.Bisnis: Tax Ratio 2025 Turun Jadi 9,31%, ekonomi.bisnis.com
- 13.JawaPos: Kejar Pajak Rp 514 Triliun, Abdur Arsyad Usul Pemerintah Sasar 50 Orang Terkaya, jawapos.com




