Prabowo perintahkan minimal 70 persen hasil izin tambang untuk negara

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para menterinya, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, untuk memastikan minimal 70 persen hasil dari semua izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara. Ia menyebut negara dapat menguasai saham perusahaan tambang bila perlu.

"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo pada Sabtu, 14 November, seperti dilaporkan Kompas dan Tirto. Ia berbicara saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, di Palu, Sulawesi Tengah.

Pernyataan dari Istana Kepresidenan menyebut angka 70 persen itu merujuk pada hasil pengelolaan izin usaha pertambangan, menurut laporan Reuters.

Investor boleh balik modal lebih dulu

Prabowo mengatakan investor tetap dipersilakan masuk. "Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukkan modal, boleh. Investasi anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia," ujarnya, seperti dikutip Kompas.

Ia menyebut mekanisme itu sudah mulai dijalankan. "Ini sudah kita tegakkan, dan saya yakin dalam beberapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," kata Prabowo, seperti dikutip Kompas.

Ekspor lewat satu pintu

Prabowo juga mengatakan seluruh ekspor kini harus melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah, agar volume yang dilaporkan sesuai dengan yang dikirim. "Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton," ujarnya, menurut ANTARA. ANTARA melaporkan ia menyebut gubernur di banyak daerah juga melaporkan masalah serupa.

Dalam pernyataan yang dilaporkan media tersebut, Prabowo tidak menyebut nama lembaganya. Pemerintah memulai masa transisi pada 1 Juni 2026, ketika eksportir batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy wajib melaporkan aktivitas ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), seperti dilaporkan Kompas saat itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika itu mengatakan tujuannya adalah mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Kompas, nilai ekspor ketiga komoditas itu sekitar 66,13 miliar dollar AS pada 2025, atau 23,4 persen dari total ekspor Indonesia.

Kementerian Perdagangan menyatakan pada 10 November bahwa mulai 1 Januari 2027 DSI akan menjadi perantara tunggal ekspor komoditas tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026, sementara eksportir tetap bernegosiasi dan meneken kontrak langsung dengan pembeli.

Argumen konstitusi

Prabowo mengatakan kebijakan itu mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, lapor ANTARA. "Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita," katanya, menurut ANTARA.

Ia menyebut selama puluhan tahun sebagian pemegang hak guna usaha (HGU), IUP, dan izin hutan tanaman industri (HTI) mengaku warga negara Indonesia saat mengurus izin, tetapi membawa keuntungannya ke luar negeri, seperti dilaporkan ANTARA dan Tirto. Prabowo mengatakan akan menggunakan sisa masa jabatannya untuk memperbaiki sistem ekonomi yang menurutnya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, menurut ANTARA dan CNBC Indonesia.

Usulan serupa pernah dibatalkan

Angka 70 persen bukan hal baru. Awal tahun ini, sejumlah media lokal mengutip Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung melaporkan bahwa pejabat telah membahas skema gross split untuk sektor mineral dan batu bara, dengan 70 persen hasil produksi untuk pemerintah dan 30 persen untuk operator tambang, menurut Reuters. Bahlil kemudian mengatakan pada Juni bahwa usulan itu dibatalkan setelah berkonsultasi dengan Prabowo, lapor Reuters.

Pada Mei, Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan pola yang dipakai di sektor migas, seperti cost recovery dan gross split, dengan tetap mempertahankan sistem konsesi, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Saat itu, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo meminta pemerintah tidak terburu-buru, dengan alasan kepastian regulasi penting bagi investor yang membandingkan Indonesia dengan negara lain.

Yang belum diketahui

Selain pernyataan Istana bahwa angka itu merujuk pada hasil pengelolaan izin tambang, laporan yang ditelaah NewsWLD tidak menjelaskan apakah 70 persen dihitung dari pendapatan, laba, atau hasil produksi, instrumen hukum apa yang akan dipakai untuk menerapkannya, atau bagaimana penerapannya pada izin yang sudah beroperasi.