Poin penting
- Pigai mengatakan kepada Komisi XIII DPR pada 17 November 2026 bahwa kementeriannya nomor satu di dunia dalam pendidikan HAM sehingga tidak boleh dikritik.
- Rekor Guinness yang ia sebut menghitung 2.008 peserta dalam satu pelajaran di Jawa Barat pada 21 Agustus 2026, melampaui 1.772 milik kepolisian Ekuador.
- Tidak ada peringkat internasional pendidikan HAM yang menempatkan Indonesia di urutan pertama; Pigai hanya menyebut rekor itu.
- Indeks HAM 2025 SETARA turun dan memberi skor 1 dari 7 untuk kebebasan berekspresi.
Penilaian: Menyesatkan. Kementerian HAM memang meraih rekor Guinness World Records, tetapi rekor itu menghitung jumlah peserta satu kali pelajaran pada satu hari. Rekor itu bukan peringkat pendidikan HAM antarnegara, dan tidak ada rekor yang bisa membuat program pemerintah kebal kritik.
Klaim
Dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa, 17 November 2026, Menteri HAM Natalius Pigai memaparkan capaian kementeriannya, termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan 2025 dan rekor Guinness World Records kategori "Largest Human Rights Lesson".
"Kami pecahkan rekor dunia dan sekarang di seluruh dunia kami nomor satu," kata Pigai, seperti dikutip Kompas.com dan Tirto. "Jadi tidak ada orang yang bisa kritik, karena dunia ini kami sudah nomor satu dalam pendidikan pelatihan." Ia menambahkan: "Pendidikan pelatihan pemasyarakatan hak asasi manusia di seluruh dunia Kementerian HAM nomor satu, sehingga tidak boleh ada yang kritik karena di dunia ini kami nomor satu berdasarkan rekor dunia."
Ia menyebut kritik atas penanganan kasus HAM tetap boleh, "karena di dunia belum tentu kami nomor satu."
Apa yang sebenarnya diukur rekor itu
-
Rekor itu menghitung peserta satu acara. Guinness World Records mencatat "largest human rights lesson" dengan 2.008 peserta, diraih Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) HAM di Jawa Barat pada 21 Agustus 2026. Halaman rekor itu mengukur jumlah peserta satu pelajaran, bukan mutu, jangkauan, atau hasil pendidikan HAM suatu negara. (Sumber: Guinness World Records)
-
Batas yang dilampaui adalah 1.772 orang. Siaran pers Kementerian HAM tertanggal 21 Agustus 2026 menyebut 2.008 peserta terdiri atas sivitas akademika dan praja di Kampus IPDN Jatinangor, dan pemegang rekor sebelumnya adalah Kepolisian Nasional Ekuador dengan 1.772 peserta pada 2018. Juri Guinness menyampaikan angka yang sama kepada Antara. (Sumber: Kementerian HAM; Antara)
-
Angka yang disebut menteri berubah-ubah. Pada hari pemecahan rekor, Antara mengutip Pigai yang menyebut rekor itu dicapai lewat penyuluhan yang "diikuti sekitar 6.000 peserta", dengan menjumlahkan sesi di provinsi lain dengan 2.300 orang di Sumedang. Pada Juni 2026 ia mengatakan kementeriannya melampaui rekor 3.000 peserta milik Uruguay, menurut Tempo. Rekor yang disahkan adalah 2.008 orang di satu lokasi, melampaui 1.772 milik Ekuador. (Sumber: Antara; Tempo English)
-
Rekor bukan peringkat. Kami tidak menemukan indeks internasional yang memeringkat pendidikan HAM antarnegara dan menempatkan Indonesia di urutan pertama, dan Pigai tidak menyebut indeks semacam itu: satu-satunya dasar yang ia sebut dalam rapat adalah rekor Guinness. Kompas.com melaporkan ia menyebut kementeriannya peringkat satu dunia "bila dilihat dari skalanya", dan Tempo menulis "dari segi jumlah peserta". (Sumber: Kompas.com; Tempo English)
-
Penilaian independen atas situasi HAM di Indonesia justru menunjukkan arah sebaliknya. Indeks HAM 2025 SETARA Institute, yang dirilis Desember 2025, turun 0,1 poin dari tahun sebelumnya, dengan kebebasan berekspresi mendapat skor 1 dari skala 1 sampai 7, terendah dari 11 indikator. Pada Oktober 2026 Amnesty International Indonesia memberi "rapor merah" untuk dua tahun pertama pemerintahan Prabowo, dengan menyoroti pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas dan menyempitnya ruang sipil. Saat itu Pigai mempertanyakan penilaian Amnesty dan kembali menyebut pendidikan HAM Indonesia "nomor satu di dunia". (Sumber: Tempo; Tempo)
Konteks
Pendidikan HAM adalah salah satu tugas kementerian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, dan rekor Guinness itu nyata serta dinilai juri independen. Kementerian juga memperoleh opini WTP atas laporan keuangan 2025, yang disebut menteri dalam rapat yang sama. Itu fakta yang mendukung pemerintah.
Namun kementerian yang mengurus HAM tetap harus bertanggung jawab kepada DPR dan publik atas seluruh kerjanya, termasuk program pendidikan: berapa biayanya, siapa yang dijangkau, dan apakah ada perubahan yang dihasilkan. Rekor kehadiran satu hari tidak menjawab pertanyaan itu. Pernyataan bahwa suatu program "tidak boleh dikritik" bertentangan dengan fungsi pengawasan komisi yang sedang dihadapi Pigai.
Yang belum diketahui
Kementerian belum memublikasikan total jumlah orang yang dijangkau program pendidikan HAM pada 2025 dan 2026, berapa biayanya, atau bagaimana dampaknya diukur. Kami tidak menemukan evaluasi program itu oleh lembaga independen. Kami akan memperbarui cek fakta ini jika kementerian memublikasikan data tersebut.
Sumber
- 1.Kompas.com: Menteri Pigai: Pelatihan HAM Kami Nomor Satu di Dunia, Tidak Ada yang Bisa Kritik (17 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 2.Tirto: Pigai: Pendidikan HAM Indonesia Nomor 1 di Dunia, Jangan Kritik (17 Nov 2026), tirto.id
- 3.Tempo English: Indonesia Ranks First Globally in Human Rights Education, Says Minister (17 Nov 2026), en.tempo.co
- 4.Guinness World Records: Largest human rights lesson, guinnessworldrecords.com
- 5.Kementerian HAM: KemenHAM Pecahkan Rekor Dunia Guinness World Records Largest Human Rights Lesson (21 Aug 2026), kemenham.go.id
- 6.Antara Babel: KemenHAM pecahkan rekor dunia melalui pendidikan hak asasi manusia (21 Aug 2026), babel.antaranews.com
- 7.Tempo: Rilis Indeks HAM 2025, SETARA Institute: Hak Kebebasan Berekspresi Jadi Indikator Paling Rendah (10 Dec 2025), tempo.co
- 8.Tempo: Rapor Merah HAM, Menteri Pigai Bicara Capaian Pemerintah (24 Oct 2026), tempo.co




