Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November. Keputusan ini merupakan perkembangan penting dibanding pembahasan legislatif awal pekan. Persetujuan tersebut dilaporkan ANTARA, CNN Indonesia, dan Reuters. Aturan ini menyangkut aset yang terkait korupsi dan tindak pidana lainnya, termasuk mekanisme perampasan tanpa putusan pidana terlebih dahulu dalam keadaan tertentu. Persetujuan DPR telah terkonfirmasi, tetapi naskah lengkap yang diundangkan, tanggal mulai berlaku, dan aturan pelaksana belum diperiksa secara independen untuk laporan ini.
Apa yang diputuskan hari ini
Rapat Paripurna ke-13 DPR masa sidang 2026-2027 yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani menyetujui pengesahan RUU. CNN Indonesia melaporkan 361 dari 573 anggota DPR hadir atau menandatangani daftar hadir dan fraksi yang mengikuti rapat menyetujui keputusan tersebut. Angka kehadiran ini tidak sama dengan hasil pemungutan suara satu per satu yang mencatat jumlah setuju dan menolak.
Pada 18 November, Komisi III dan pemerintah baru menyelesaikan pembahasan tingkat I dan sepakat membawa RUU ke paripurna. Penjelasan DPR menyebut 397 daftar inventarisasi masalah dan sepuluh pokok pengaturan. Dengan demikian, persetujuan hari ini adalah keputusan baru, bukan sekadar pengulangan kesepakatan komisi kemarin.
Memulihkan hasil kejahatan sekaligus melindungi pemilik sah
Pendukung kebijakan menilai mekanisme pemulihan diperlukan ketika hasil kejahatan disembunyikan, dialihkan, atau sulit dikembalikan melalui proses pemidanaan biasa. Penjelasan DPR menyebut penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan dan putusan pengadilan. DPR juga menyebut pengembalian aset kepada korban, pengawasan independen, dan perlindungan pihak ketiga beriktikad baik.
Dampaknya tidak terbatas pada terdakwa. Keluarga, kreditur, pekerja, dan mitra usaha bisa memiliki hak sah atas harta yang diperiksa. Pemblokiran rekening sebelum putusan akhir dapat mengganggu pembayaran gaji atau kegiatan usaha. Pertanyaan pentingnya ialah standar bukti yang harus dipenuhi, seberapa cepat pemilik dapat menggugat pemblokiran, bagaimana harta pihak yang tidak bersalah dikembalikan, dan siapa menanggung kerugian akibat kekeliruan aparat.
Perampasan tanpa putusan pidana bukan berarti pemilik aset telah terbukti melakukan tindak pidana. Persetujuan DPR juga tidak berarti seluruh harta yang dicurigai otomatis boleh dirampas. Batasan dan pengecualian harus diuji berdasarkan bunyi undang-undang final.
Dokumen dan perlindungan yang masih perlu diperiksa
DPR menyatakan rancangan memuat pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga beriktikad baik, serta pengawasan pengelolaan aset. Itu merupakan uraian hasil pembahasan parlemen, belum verifikasi pasal demi pasal terhadap undang-undang final. Koalisi masyarakat sipil sebelumnya meminta keterbukaan dokumen pembahasan agar perlindungan hak dapat dinilai publik. Tuntutan transparansi itu tetap relevan setelah pengesahan.
Belum ada estimasi terverifikasi mengenai jumlah uang yang akan dipulihkan. Harta yang dikembalikan kepada korban perorangan tidak boleh otomatis dihitung sebagai pendapatan bebas bagi negara. News WLD akan menelusuri naskah resmi final, pengundangan, pengawasan hakim, lembaga pelaksana, dan kemungkinan pengujian konstitusional.
Laporan ini memperbarui analisis News WLD pada 17 November, ketika aturan tersebut masih berupa RUU. Statusnya berubah setelah persetujuan paripurna 19 November.
Sumber
- 1.ANTARA: DPR setujui pengesahan RUU Perampasan Aset, 19 November, antaranews.com
- 2.CNN Indonesia: DPR resmi sahkan RUU Perampasan Aset, 19 November, cnnindonesia.com
- 3.DPR: Komisi III dan pemerintah sepakat bawa RUU ke paripurna, emedia.dpr.go.id
- 4.Reuters: Indonesia parliament passes asset forfeiture bill, reuters.com




