Pemerintah daerah menghadapi tenggat 21 November untuk menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2027. Penetapan itu menggunakan kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang menempatkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai pertimbangan. Menjelang pengumuman angka di setiap provinsi, keterbukaan perhitungan menjadi persoalan penting bagi pekerja dan pengusaha.
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan pada 16 November bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi berdasarkan Pasal 137 sampai 139 UU tersebut. Penetapan upah minimum kabupaten/kota serta sektoral kabupaten/kota disesuaikan dengan kebijakan gubernur. Menteri Yassierli menjelaskan bahwa perhitungan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan indikator ketenagakerjaan. Naskah undang-undangnya tersedia dalam basis data resmi JDIH BPK sehingga dasar hukumnya dapat diperiksa secara terpisah dari penjelasan pejabat.
Apa yang sudah diputuskan?
Kerangka hukum dan jadwal telah diumumkan. Namun, pengumuman menteri bukanlah penetapan nominal UMP 2027 untuk seluruh provinsi. Bisnis Indonesia pada 17 November melaporkan adanya indeks tertentu dengan rentang 0,5 sampai 1 dalam formula yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rentang indeks tersebut bukan persentase kenaikan upah yang otomatis sama di semua daerah. Hasil akhirnya bergantung pada data daerah, proses pembahasan, dan keputusan gubernur.
Kemnaker menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah dan dewan pengupahan sudah berlangsung. Pernyataan itu perlu diuji dengan risalah rapat, daftar keterwakilan pekerja dan pengusaha, serta publikasi masukan yang diterima. Banyaknya pertemuan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh keberatan telah dipertimbangkan dalam keputusan akhir.
Kepentingan yang berbeda
Bagi pekerja bergaji mendekati upah minimum, pertanyaan utamanya ialah apakah kenaikan nominal mampu mengimbangi biaya makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan dasar lain. Upah dalam rupiah dapat naik tetapi daya beli tetap melemah bila pengeluaran rumah tangga meningkat lebih cepat. Bagi pengusaha, terutama usaha kecil padat karya, biaya penggajian yang lebih tinggi dapat memengaruhi margin, perekrutan, dan kepatuhan. Kedua dampak itu belum dapat dipastikan tanpa angka upah dan bukti ekonomi per provinsi.
Menurut Bisnis Indonesia, kelompok buruh mengusulkan kenaikan 7,5 sampai 9,5 persen. Angka itu merupakan tuntutan, bukan besaran kenaikan yang telah disahkan. Pengusaha dan pemerintah daerah mungkin memiliki penilaian berbeda mengenai produktivitas, investasi, serta kesempatan kerja. Perbedaan pendapat harus dibandingkan dengan statistik resmi, bukan dijadikan bukti bahwa salah satu pihak pasti benar.
Dokumen yang harus dibuka
Ujian akuntabilitas pertama adalah apakah gubernur memublikasikan keputusan yang ditandatangani, tanggal berlakunya, dan perhitungan yang dapat diulang oleh publik. Kedua, apakah survei kebutuhan hidup layak dan data statistik yang digunakan tersedia, termasuk perbedaan kondisi perkotaan dan pedesaan. Ketiga, apakah upah minimum sektoral dan keputusan tingkat kabupaten/kota memberikan perlindungan berarti di wilayah dengan biaya hidup lebih tinggi.
JDIH BPK mencatat UU Nomor 27 Tahun 2026 sebagai undang-undang pelindungan ketenagakerjaan. JDIH Kemnaker juga mencatat PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan masih berlaku, meskipun penerapan ketentuannya bersama undang-undang yang lebih baru harus diperiksa berdasarkan teks yang berlaku. Pengesahan undang-undang tidak sama dengan penetapan nominal upah suatu provinsi.
Dengan demikian, fakta yang telah terkonfirmasi adalah tenggat penetapan dan kerangka perhitungannya, bukan kenaikan upah nasional dengan satu persentase tertentu. Penilaian mengenai pihak yang diuntungkan atau dirugikan baru layak dilakukan setelah keputusan gubernur, data dewan pengupahan, dan dasar perhitungannya tersedia.




