Pemerintah negara anggota Uni Eropa menyetujui penandatanganan dan penerapan sementara perjanjian perdagangan serta investasi dengan Indonesia pada 18 November 2026. Langkah ini memajukan kesepakatan bilateral besar, tetapi belum mengaktifkan pengurangan tarifnya. Dewan Uni Eropa menyetujui langkah menuju Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Investment Protection Agreement (IPA) yang terpisah.
Perbedaan antara persetujuan prosedural dan pelaksanaan sangat penting. Kedua perjanjian masih harus ditandatangani, dan penerapan sementara baru dapat dimulai setelah kedua pihak saling memberitahukan bahwa prosedur internal masing-masing selesai. Penyelesaian formal memerlukan persetujuan Parlemen Eropa.
Rencana perubahan tarif
Menurut Dewan, CEPA pada akhirnya akan meliberalisasi hingga 98,5% pos tarif, sedangkan 96% tarif Indonesia akan dihapus dalam lima tahun. Bea masuk mobil Uni Eropa ke Indonesia yang saat ini dapat mencapai 50% akan dihapus bertahap selama lima tahun. Pejabat Uni Eropa memproyeksikan penghematan bea masuk sekitar €600 juta per tahun. Angka tersebut adalah perkiraan manfaat potensial, bukan penghematan yang telah terwujud.
Kesepakatan juga mengatur jasa, pengadaan pemerintah, kekayaan intelektual, perdagangan digital, serta kerja sama energi dan bahan baku. Komisi Eropa menyebut minyak sawit, tekstil, dan alas kaki sebagai sektor Indonesia yang dapat memperoleh akses pasar lebih baik. Eksportir pertanian Uni Eropa, termasuk produsen susu dan makanan olahan, juga diperkirakan mendapatkan peluang.
Kesepakatan ini tidak menghapus seluruh hambatan perdagangan. Menurut Dewan, beras, gula, dan etanol tetap dikecualikan dari liberalisasi tarif, sedangkan produk pertanian sensitif lainnya akan dikenai kuota terbatas. Perusahaan tetap harus memeriksa ketentuan per produk, persyaratan regulasi, dan tanggal berlakunya setiap konsesi.
Mengapa jadwal penting
Indonesia dijadwalkan keluar dari skema Generalised Scheme of Preferences Uni Eropa pada 1 Januari 2027. Skema itu kini memberikan perlakuan tarif preferensial untuk sebagian ekspor Indonesia. Dewan menyatakan kedua pihak ingin segera menerapkan perjanjian baru mengingat transisi yang dijadwalkan tersebut.
Namun, pengumuman Dewan tidak otomatis menetapkan tanggal mulai. Dewan secara tegas mengaitkan penerapan sementara dengan penyelesaian prosedur internal dan pemberitahuan timbal balik. Parlemen Eropa akan mempertimbangkan perjanjian setelah penandatanganan, sebelum Dewan dapat merampungkannya secara formal.
Menurut Komisi Eropa, negosiasi dimulai pada Juli 2016 dan selesai pada September 2025. Dengan demikian, keputusan November 2026 merupakan tonggak prosedural penting dalam proses yang berlangsung lebih dari satu dekade, bukan perjanjian yang baru dinegosiasikan.
Signifikansi ekonomi dan aturan investasi
Komisi Eropa melaporkan perdagangan barang bilateral mencapai €28,9 miliar pada 2025. Impor Uni Eropa dari Indonesia mencapai €18,7 miliar, sedangkan ekspornya ke Indonesia €10,2 miliar. Perdagangan jasa mencapai €9,3 miliar pada 2024. Angka-angka tersebut menunjukkan besarnya hubungan ekonomi, tetapi tidak membuktikan seberapa jauh perdagangan akan tumbuh akibat perjanjian ini.
IPA bertujuan melindungi investor dari pengambilalihan aset secara melawan hukum, diskriminasi, dan pembatasan tertentu atas pembayaran terkait investasi. Dewan juga menyatakan hak kedua pihak untuk mengatur demi kepentingan publik, termasuk kesehatan dan perlindungan lingkungan, tetap dipertahankan. Paket perjanjian memuat komitmen mengenai hak pekerja, iklim, dan pembangunan berkelanjutan.
Bagi pelaku usaha, perkembangan langsungnya adalah kejelasan proses persetujuan di Uni Eropa, bukan perubahan seketika di bea cukai. Eksportir dan importir perlu memantau penandatanganan, pemberitahuan penerapan sementara, persetujuan akhir, dan rincian jadwal tarif sebelum mengubah asumsi bisnis.
Sumber: Pengumuman Dewan Uni Eropa, 18 November 2026, Ringkasan perdagangan Komisi Eropa, dan Reuters, 18 November 2026.




