Temuan audit pengadaan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dimensi lain yang lebih serius: penyidik Kejaksaan Agung juga telah menetapkan tersangka dalam perkara pengadaan sepeda motor listrik. Angka-angka yang muncul besar, tetapi berasal dari proses dan kategori berbeda sehingga tidak boleh disamakan sebagai bukti uang yang seluruhnya dikorupsi.
Apa yang ditemukan BPK
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2026 yang mencakup pelaksanaan program tahun anggaran 2025, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat pengadaan sepeda motor serta peralatan teknologi informasi dan komunikasi melebihi standar biaya atau harga wajar sebesar Rp541,64 miliar. BPK juga mencatat denda keterlambatan pengadaan sepeda motor sedikitnya Rp43,89 miliar yang belum dipungut. CNBC Indonesia dan Tirto memberitakan rincian itu pada 14 Oktober dengan mengacu pada IHPS.
Selain itu, BPK menemukan sisa dana MBG Rp34,33 miliar di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2025. Belanja barang Rp20,44 miliar juga dinilai bermasalah dalam volume, waktu atau kepatuhan, sementara denda dan pajak Rp3,91 miliar belum disetor. Setiap angka memiliki jenis temuan, tanggal acuan dan cara penyelesaian berbeda. Menjumlahkan semuanya lalu menyebut hasilnya sebagai nilai korupsi yang sudah terbukti adalah kesimpulan yang tidak didukung audit.
BPK merekomendasikan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memproses pengembalian sisa dana, kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan ke kas negara. Pejabat pembuat komitmen juga diminta lebih cermat menyusun Harga Perkiraan Sendiri. BPK secara resmi mengumumkan penyerahan IHPS kepada DPR pada 6 Oktober. Namun, ringkasan audit tidak menggantikan kebutuhan memeriksa kontrak, bukti serah terima dan laporan tindak lanjut yang lebih rinci.
Penyidik menduga pengadaan dikondisikan
Proses pidana terpisah sudah memasuki tahap penetapan tersangka. Pada 2 Oktober, Kejaksaan Agung melalui juru bicara Anang Supriatna mengumumkan lima tersangka dalam pengadaan motor listrik oleh PT Yasa Artha Trimanunggal. ANTARA melaporkan empat tersangka berasal dari pihak swasta dan satu orang adalah Kolonel Budi Utomo, pejabat BGN yang juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Penyidik menduga ada pengondisian pemenang, spesifikasi, harga perkiraan dan perusahaan pembanding untuk memenangkan pemasok tertentu.
Menurut penjelasan penyidik yang dikutip ANTARA, jumlah awal kontrak 25.644 unit kemudian diubah menjadi 21.801 unit. Saksi disebut menerangkan bahwa hingga 20 Maret 2026 pekerjaan yang benar-benar selesai baru 2.117 unit. Namun, berita acara serah terima diduga menggambarkan 21.801 unit telah selesai sepenuhnya dan kemudian dipakai dalam proses pembayaran. Keterangan tersebut adalah dugaan penyidik, bukan putusan pengadilan. Para tersangka tetap memiliki hak atas praduga tak bersalah dan pembelaan.
Pada 10 Oktober, Bisnis.com dan media lain melaporkan bahwa Kejaksaan menyampaikan perhitungan kerugian negara sekitar Rp863,85 miliar berdasarkan laporan audit bertanggal 5 Oktober. Nilai dalam perkara pidana itu tidak identik dengan temuan BPK Rp541,64 miliar mengenai standar harga ataupun Rp43,89 miliar mengenai denda. Tanpa rincian transaksi dan penjelasan tumpang tindih, ketiganya tidak dapat dijumlahkan sebagai satu total kerugian.
Penjelasan BGN dan perbedaan data
Dalam keterangan resmi 7 April, BGN menyatakan sepeda motor listrik direncanakan pada anggaran 2025 sebagai penunjang mobilitas kepala SPPG. Proses realisasi administratif berlangsung pada 2026 melalui mekanisme rekening penampungan akhir tahun. BGN menyebut 21.801 dari 25.644 unit kontrak telah diselesaikan hingga 20 Maret. Angka penyelesaian versi BGN itu berbeda dengan keterangan saksi yang kemudian dipaparkan penyidik. Perbedaan ini perlu diuji dengan dokumen fisik, pembayaran dan proses hukum. Pernyataan lembaga tidak otomatis membantah dugaan, sementara dugaan penyidik juga belum merupakan vonis.
BGN pada 21 Oktober juga menyatakan telah mengembalikan Rp160,37 miliar, atau 81,75 persen dari temuan Rp196,17 miliar yang terkait rekening virtual account ganda dan pertanggungjawaban anggaran. Pengembalian itu dilaporkan untuk temuan lain. Tidak ada dasar untuk menyebutnya pelunasan temuan pengadaan motor tanpa rekonsiliasi spesifik dari BPK atau bukti kas negara.
Siapa yang terdampak
Tujuan MBG adalah menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Kendaraan dan perangkat teknologi merupakan sarana pendukung, bukan tujuan akhir program. Apabila aset dibeli terlalu mahal, tidak diserahkan atau tidak dapat digunakan, anggaran publik berisiko tidak menghasilkan layanan sesuai rencana. Pengadaan yang bermasalah juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan belanja negara.
Di sisi lain, kebutuhan kendaraan operasional tidak otomatis salah. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah jumlah, spesifikasi, harga, proses persaingan dan bukti penerimaan barang dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi harus memisahkan manfaat operasional yang mungkin ada dari dugaan pelanggaran prosedur dan transaksi tertentu.
Belum tersedia dasar yang memadai untuk mengubah nilai temuan menjadi jumlah porsi makanan yang pasti hilang. Perhitungan demikian membutuhkan biaya riil per porsi, klasifikasi anggaran dan bukti bahwa dana pengadaan dapat langsung dialihkan untuk makanan. Tanpa data itu, klaim jumlah anak yang kehilangan makan hanya spekulasi. Dugaan terhadap pihak tertentu juga tidak berarti semua petugas BGN, pengelola dapur atau penerima manfaat terlibat.
Dokumen yang masih harus dibuka
BPK dan BGN perlu merinci kontrak serta jenis perangkat yang membentuk temuan Rp541,64 miliar, termasuk berapa yang telah dikoreksi atau dikembalikan. Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah denda minimal Rp43,89 miliar sudah ditetapkan, ditagih, dibayar atau disengketakan. Dalam perkara pidana, catatan pengiriman, berita acara serah terima, otorisasi pembayaran dan dasar perhitungan kerugian harus diuji bersama keterangan pembelaan di pengadilan.
Hingga pemeriksaan sumber untuk tulisan ini, belum ada bukti publik yang cukup untuk memastikan status terkini pemungutan kedua nilai temuan BPK tersebut ataupun putusan pengadilan yang menyelesaikan tuduhan pidana. News WLD membedakan temuan audit, penjelasan instansi, dugaan penuntut dan putusan hakim agar pembaca dapat menilai perkembangan berdasarkan bukti.
Sumber: BPK; CNBC Indonesia; Tirto; ANTARA; Bisnis.com; BGN tentang pengadaan; BGN tentang pengembalian.




