Pemerintah Indonesia bergerak menuju sistem pengadaan publik yang lebih terpusat. Namun, dokumen hukum yang disebut menjadi dasar perubahan kelembagaan itu belum dapat diperiksa secara independen.
Dalam pembahasan perencanaan legislasi DPR pada 17 November, anggota DPR Misbakhun menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan presiden untuk mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. CNBC Indonesia melaporkan pernyataan tersebut pada 18 November. Ia juga menyebut Komisi XI DPR sedang menyiapkan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Perbedaannya penting: pernyataan anggota DPR membuktikan bahwa klaim itu disampaikan, tetapi bukan pengganti dokumen keputusan bernomor dan ditandatangani beserta pasal-pasalnya. NewsWLD belum dapat memverifikasi nomor, naskah, tanggal berlaku, maupun kewenangan yang dialihkan melalui keputusan tersebut. RUU yang dibicarakan juga belum menjadi undang-undang.
Arah kebijakan sudah terdokumentasi
Transformasi LKPP bukan gagasan yang baru muncul. Pada September, LKPP mengumumkan pembahasan kajian transformasi kelembagaan dan daftar inventarisasi masalah. LKPP mengaitkannya dengan arahan Presiden pada 14 Agustus untuk mengonsolidasikan pengadaan antarlembaga. Keputusan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2026 tertanggal 23 Februari membentuk tim transformasi kelembagaan. Keputusan Nomor 48 Tahun 2026 kemudian mengubah pengaturan tim itu. Dokumen-dokumen ini menunjukkan persiapan, bukan bukti bahwa Keppres terbaru yang diberitakan sudah berlaku.
Menurut laporan 18 November, Misbakhun menyatakan RUU akan membahas pengadaan yang terfragmentasi, ketergantungan rantai pasok, penyelesaian sengketa, produk dalam negeri, UMKM dan koperasi, transformasi digital, serta bentuk kelembagaan. Ia menyebut Badan Keahlian DPR menyiapkan naskah akademik setelah audiensi dengan LKPP pada 29 Oktober. NewsWLD belum memperoleh naskah akademik lengkap maupun pasal-pasal RUU.
Dampaknya bagi masyarakat dan penyedia
Pengadaan terpusat berpotensi meningkatkan daya tawar melalui pesanan besar, mempermudah perbandingan harga, dan mengurangi pekerjaan administrasi yang berulang. Itu manfaat yang mungkin dicapai, bukan penghematan yang telah terbukti. Hasil sebenarnya bergantung pada desain tender, mutu barang dan jasa, serta pembandingan harga dengan dasar yang dapat diuji.
Sentralisasi juga memiliki risiko tata kelola. Kontrak yang sangat besar dapat menyulitkan penyedia lokal yang tidak mampu mengikuti tender skala nasional. Pemusatan kewenangan membuat keputusan pengadaan tertentu semakin menentukan, sehingga audit independen, keterbukaan perubahan kontrak, mekanisme pengaduan dan informasi pemilik manfaat perusahaan menjadi penting. Ini risiko yang perlu diuji, bukan tuduhan bahwa pelanggaran telah terjadi.
UMKM dan koperasi mungkin diuntungkan oleh pasar nasional yang lebih sederhana, sebagaimana diharapkan pemerintah. Namun mereka juga dapat kehilangan kesempatan bila paket pengadaan terlalu besar. Pemerintah daerah mungkin memperoleh harga standar yang lebih baik, tetapi kehilangan keluwesan memenuhi kebutuhan lokal. Dampak tersebut belum bisa dinilai tanpa mengetahui pengecualian, batas nilai dan sistem pengawasan dalam rancangan aturan.
Celah akuntabilitas digital
Dashboard kinerja LKPP memberi gambaran awal. Berdasarkan data pengadaan per 4 November, laporan November mencatat digitalisasi proses pengadaan sebesar 61,46%. LKPP mengakui sebagian pengadaan langsung dan penunjukan langsung dilakukan atau dicatat di luar sistem sehingga belum terhitung sebagai proses digital. Hal itu bukan bukti transaksi tersebut melanggar hukum. Namun, data ini menunjukkan mengapa pengadaan terpusat harus dinilai berdasarkan cakupan transaksi nyata, bukan hanya janji keterbukaan.
Publik perlu mengetahui batas kewenangan badan baru, peran kementerian dan pemerintah daerah, akses data pengadaan, hak keberatan penyedia, pencegahan konflik kepentingan, serta jaminan audit kontrak.
Hal yang belum terverifikasi
NewsWLD telah memeriksa jejak persiapan transformasi LKPP dan laporan mengenai pernyataan anggota DPR. Namun, Keppres yang disebut terbaru, naskah akademik lengkap, dan rancangan pasal final belum berhasil diautentikasi. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah badan baru secara hukum sudah menggantikan LKPP, kapan peralihan berlangsung, atau jenis pengadaan apa saja yang akan dipusatkan. Jawaban semestinya bersumber dari publikasi keputusan bertanda tangan dan naskah RUU, bukan kesimpulan dari pernyataan politik.




