Sebuah unggahan viral menduga wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon sengaja dibuat untuk membuka jalan bagi pertambangan emas. Dugaan itu mendapat perhatian karena memang pernah ada tambang emas dekat taman nasional dan pemerintah menerbitkan keputusan wilayah pertambangan Banten pada 2026. Namun, bukti yang tersedia belum menunjukkan rencana menambang di dalam taman nasional ataupun hubungan sebab-akibat antara relokasi badak dan kepentingan mineral.
Apa yang beredar?
Unggahan Lambe Saham pada 15 November menyatakan PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha ANTAM, menambang emas di Pandeglang sejak 2010; operasi berhenti pada 2020 karena emas habis; pertambangan bisa merambah Ujung Kulon apabila status taman nasional hilang setelah badak dipindahkan; serta kandungan emas Ujung Kulon setara Freeport. Ini empat klaim terpisah yang memerlukan pembuktian masing-masing. Unggahan tersebut sendiri menyebut narasinya sebagai “teori liar”.
Tambangnya nyata, tetapi tanggal penutupan dipersoalkan
Laporan tahunan ANTAM 2022 mencatat CSD sebagai anak usaha dengan izin pertambangan di Cibaliung, Banten, dan menyebut izin itu dicabut sementara perusahaan mengajukan keberatan. Laporan Katadata pada 16 November menyebut CSD beroperasi di lahan sekitar 1.340 hektare di sebelah timur taman nasional, memulai produksi pada 2010, dan memasuki kegiatan pascatambang pada 2021. Laporan lain menempatkan akhir produksi pada Mei 2022. Informasi tersebut tidak membenarkan pernyataan viral bahwa tambang tutup pada 2020 semata-mata karena emas habis. Akhir produksi, pencabutan izin, dan kegiatan pascatambang harus dibedakan.
Keberadaan tambang di luar taman nasional bukan bukti izin menambang di dalamnya. Upaya memulihkan izin yang dicabut juga bukan bukti perusahaan akan memasuki kawasan konservasi.
Apakah pemindahan badak menghapus status taman nasional?
Tidak ada mekanisme otomatis seperti itu yang ditunjukkan. Status taman nasional merupakan penetapan hukum atas kawasan, bukan status yang langsung berakhir saat satwa dipindahkan. Pada 16 November, Kementerian Kehutanan menegaskan penjajakan habitat kedua tidak mengubah fungsi perlindungan Ujung Kulon. Kementerian juga menyatakan gagasan Alas Purwo masih memerlukan kajian ilmiah, tanpa rencana teknis yang ditetapkan mengenai jumlah badak, metode, maupun jadwal.
Pemerintah beralasan habitat kedua dapat mengurangi risiko bencana yang mengancam seluruh populasi badak jawa yang tersisa di satu lokasi. Alasan ini tetap perlu diuji secara ilmiah dan independen, termasuk kelayakan habitat, risiko pemindahan, serta pilihan memperkuat perlindungan habitat saat ini. Pernyataan pemerintah saja tidak menyelesaikan perdebatan kebijakan tersebut.
Benarkah emasnya setara Freeport?
Keberadaan mineralisasi emas di sekitar Cibaliung tidak membuktikan besaran atau kelayakan ekonomi cadangan di dalam Ujung Kulon. Kementerian Kehutanan menyebut estimasi cadangan membutuhkan data geologi terverifikasi dan penilaian Badan Geologi. Tidak ditemukan estimasi sumber daya atau cadangan terbuka yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perbandingan “setara Freeport” dalam sumber yang diperiksa. Klaim itu belum terverifikasi.
Mengapa peta tambang 2026 tetap penting?
Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari mengatur wilayah pertambangan Banten. Abstrak resminya membedakan wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara. Pemberitaan mengenai lampiran peta menyebut perairan sekitar Ujung Kulon masuk wilayah usaha pertambangan. Ini persoalan serius bagi perencanaan dan pengawasan, tetapi penetapan tersebut bukan izin operasi dan tidak membuktikan penambangan terjadi di dalam taman nasional.
Organisasi lingkungan WALHI secara terbuka mempertanyakan apakah gagasan relokasi memiliki kepentingan tambang tersembunyi. Kekhawatiran ini patut dijawab dengan dokumen, tetapi kecurigaan belum sama dengan bukti adanya rencana terkoordinasi.
Dokumen yang harus dibuka pemerintah
Jawaban yang dapat diuji publik membutuhkan peta pertambangan lengkap dengan koordinat, permohonan izin atau konsesi di sekitar Ujung Kulon, status dan batas izin CSD yang dicabut, kajian lingkungan, serta dasar ilmiah independen pemilihan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua. Dokumen itu penting agar publik dapat menguji jaminan pemerintah, bukan sekadar mempercayainya.
Penilaian: Riwayat tambang Cibaliung dan keputusan wilayah pertambangan Banten merupakan fakta terdokumentasi. Dugaan bahwa status taman nasional otomatis hilang, cadangan emas setara Freeport, atau badak akan dipindahkan demi tambang belum terbukti. News WLD akan memperbarui penilaian bila muncul dokumen yang dapat diverifikasi.
Sumber
- 1.ANTAM annual report 2022, antam.com
- 2.Forestry Ministry statement, 16 Nov 2026, kehutanan.go.id
- 3.Energy Ministry decree 65.K/MB.01/MEM.B/2026, jdih.esdm.go.id
- 4.Katadata investigation 16 Nov 2026, katadata.co.id
- 5.WALHI concern reported by RMOL, rmol.id
- 6.ANTAM permit and operations reported by Portal Energi, portalenergi.id




