Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memasukkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dalam peta wilayah usaha pertambangan, berdasarkan keputusan menteri dan pemberitaan pada 16 November. Penetapan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian perencanaan mineral dengan perlindungan kawasan konservasi yang sangat penting.
Isi keputusan menteri
Basis data hukum Kementerian ESDM mencatat Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 sebagai penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten yang masih berlaku. Keputusan itu menggantikan aturan tahun 2022. Menurut pembacaan peta lampiran oleh Tirto dan IDN Times, perairan sekitar Ujung Kulon diberi kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Klasifikasi perencanaan ini bukan bukti bahwa izin tambang telah diterbitkan atau penambangan sudah dimulai.
Penjelasan pemerintah daerah
Kepala Dinas ESDM Banten Ari James Faraddy mengonfirmasi penetapan tersebut kepada wartawan. Ia menyatakan kegiatan tambang tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Penjelasan itu tidak berarti konsesi tertentu telah mendapat persetujuan.
Mengapa perlu diawasi
Taman Nasional Ujung Kulon penting secara internasional sebagai habitat badak jawa yang berstatus sangat terancam punah. Penetapan wilayah perencanaan di dekat kawasan lindung perlu diteliti, tetapi laporan yang tersedia tidak membuktikan kegiatan tambang telah berlangsung di dalam taman nasional atau status perlindungan hukumnya dicabut. Belum ada bukti bahwa rencana pemindahan badak terkait dengan pertambangan.
Pertanyaan yang belum terjawab mencakup koordinat WUP dibandingkan zona perairan taman nasional yang dilindungi, kajian lingkungan dan tata ruang yang telah dilakukan, serta apakah sudah ada permohonan izin. News WLD akan membedakan keputusan yang terdokumentasi dari rencana kegiatan yang belum disetujui.




