Nikel Raja Ampat: empat izin dicabut, kontrak karya Gag Nikel dipertahankan

Indonesia menambang sekitar 2,6 juta ton nikel pada 2025, kira-kira dua pertiga dari perkiraan produksi dunia sebesar 3,9 juta ton, menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS). Cadangannya diperkirakan 62 juta ton, terbesar di antara negara dalam tabel survei itu. Pada Juni 2025 pemerintah mencabut empat izin tambang nikel di Raja Ampat, kepulauan di Papua Barat Daya yang diakui UNESCO sebagai Geopark Global dan cagar biosfer, sementara izin kelima, milik anak usaha BUMN tambang PT Aneka Tambang Tbk (Antam), tetap dipertahankan.

Keputusan yang terbelah itu, ditambah dimulainya kembali tambang yang tersisa tiga bulan kemudian, adalah ujian paling jelas sejauh ini tentang cara Indonesia menimbang ambisi nikelnya dengan kawasan lindung di pulau-pulau kecil. Profil isu ini ada di halaman Tambang nikel di Raja Ampat.

Penghentian, lalu keputusan

Pada 5 Juni 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghentikan sementara operasi PT Gag Nikel di Pulau Gag sambil menunggu verifikasi lapangan, menanggapi keluhan publik tentang dampak tambang terhadap kawasan wisata Raja Ampat, menurut siaran pers kementerian. Menteri mengatakan Raja Ampat memiliki sekitar lima izin tambang tetapi hanya Gag Nikel yang beroperasi. Kementerian menyatakan hasil verifikasi lapangan akan diumumkan kepada publik.

Pada 10 Juni, setelah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto, Bahlil mengumumkan bahwa presiden memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel, lapor Antara.

Yang tercatat

Dicabut pada 10 Juni 2025. Keempat izin itu milik PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Kawei Sejahtera Mining. Pemerintah menyatakan perusahaan-perusahaan itu tidak memenuhi standar perlindungan lingkungan serta melanggar aturan tata kelola pulau kecil dan kawasan lindung Geopark Raja Ampat, lapor Antara. Bahlil mengatakan keputusan itu diambil setelah evaluasi menyeluruh atas kepatuhan lingkungan.

Dipertahankan. PT Gag Nikel memegang kontrak karya, jenis izin yang berbeda, seluas 13.136 hektare, menurut kementerian. Bahlil mengatakan evaluasi kementerian menemukan penambangannya sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan lokasinya berada di luar geopark, sekitar 40 kilometer dari Piaynemo, lapor Kontan. Dari sekitar 13.000 hektare itu, 260 hektare telah dibuka dan 130 hektare di antaranya sudah direklamasi, lapor Kontan. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang disetujui sebesar 3 juta ton bijih basah. Kontrak ditandatangani pada 1998 dan produksi dimulai pada 2018.

Kembali beroperasi pada 3 September 2025. Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kementerian, mengatakan kepada DPR bahwa operasi dimulai kembali karena audit lingkungan menyeluruh "harus dalam kondisi operasi," lapor Kontan. Ia mengatakan keputusan itu melibatkan beberapa kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bahwa perusahaan memperoleh peringkat hijau dalam program penilaian kinerja lingkungan PROPER. Ia menambahkan presiden meminta pengawasan AMDAL dan reklamasi diperketat.

Pencabutan itu adalah keputusan pemerintah. Ini bukan putusan pengadilan, dan pernyataan publik tidak merinci pelanggaran spesifik tiap perusahaan.

Mengapa status konservasi penting di sini

UNESCO menetapkan Raja Ampat sebagai Geopark Global pada Mei 2023, lapor Antara, dan memasukkannya ke jaringan cagar biosfer pada 27 September 2025 dengan luas 13,5 juta hektare, lapor Mongabay. Dalam dokumen Agustus 2025, komite penasihat UNESCO meminta Indonesia memberikan informasi rinci tentang lokasi konsesi dan dampak lingkungannya sebelum menyetujui pengusulan itu, lapor Mongabay.

Batas geopark berperan nyata dalam keputusan Juni. Pemerintah menyebut geopark saat mencabut empat izin, dan menyebut letak Gag di luar geopark saat mempertahankan izin kelima. Penetapan UNESCO sendiri tidak melarang tambang. Kekuatan hukumnya berasal dari aturan nasional, dan pemerintah belum memublikasikan evaluasi lengkap di balik setiap keputusan.

Kelompok lingkungan membantah bahwa Gag tidak berdampak. Laporan Auriga Nusantara dan Earth Insight menyebut operasi Gag Nikel "telah merusak tutupan hutan dan terumbu karang," lapor Mongabay, dan Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia mendesak pencabutan semua izin nikel yang "terus mengancam" kawasan itu. Ini adalah penilaian kelompok-kelompok tersebut, bukan temuan resmi. Posisi kementerian tetap bahwa Gag patuh pada AMDAL-nya.

Artinya bagi industri nikel

Pencabutan itu tidak menghilangkan produksi yang sedang berjalan. Gag adalah satu-satunya tambang yang beroperasi di Raja Ampat saat penghentian diperintahkan, menurut kementerian energi.

Arti pentingnya terletak pada preseden. Pemerintah menunjukkan bahwa ia akan mencabut izin nikel yang tumpang tindih dengan kawasan lindung di pulau kecil, dan melakukannya dalam hitungan hari setelah tekanan publik. Pemerintah juga menunjukkan bahwa produsen milik negara dengan kontrak karya dan peringkat lingkungan yang baik dapat terus beroperasi di bawah pengawasan. Bahlil menyebut aset Gag sebagai aset negara yang harus diawasi ketat, lapor Kontan.

Bagi pembeli nikel Indonesia, kasus ini menunjukkan bahwa izin di kawasan sensitif dapat ditarik setelah tekanan publik. Hasil audit Gag akan menunjukkan seberapa tinggi standar bagi tambang yang tetap beroperasi.

Yang masih terbuka

• Audit. Kementerian energi belum memublikasikan hasil audit lingkungan menyeluruh itu, maupun jadwalnya. Pada Juni 2025 kementerian menyatakan hasil verifikasi lapangan akan diumumkan kepada publik.
• Perusahaan yang izinnya dicabut. Pemberitaan publik yang kami telaah tidak menunjukkan apakah ada di antara empat perusahaan itu yang menggugat pencabutan di pengadilan, atau apa yang terjadi pada wilayah konsesi mereka.
• Klaim kerusakan. Temuan Auriga dan Earth Insight tentang kerusakan hutan dan terumbu karang belum diuji oleh penyelidikan resmi yang hasilnya dipublikasikan.
• Izin lain. Belum jelas apakah ada izin mineral lain yang tumpang tindih dengan cagar biosfer yang baru ditetapkan.

Yang perlu dicermati

• Publikasi audit Gag Nikel dan syarat apa pun yang dilekatkan pada operasinya.
• Gugatan hukum dari empat perusahaan yang izinnya dicabut, jika ada.
• Apakah tinjauan berkala UNESCO atas geopark dan cagar biosfer menyinggung soal tambang.
• Apakah pemerintah menerapkan ukuran yang sama pada izin nikel di pulau-pulau kecil lain.

Pejabat yang disebut di sini tercantum di direktori pejabat, dan keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut dipetakan di halaman intelijen.