Poin penting
- Aksi Kamisan digelar setiap Kamis sejak 18 Januari 2007; aksi ke 933 berlangsung 12 November 2026.
- Jokowi menemui peserta pada 2018 dan mengakui 12 pelanggaran HAM berat pada Januari 2023.
- Yusril pada 9 November 2026 menyebut 13 dari 17 kasus yang diselidiki Komnas HAM mandek.
- MA menghukum terdakwa Paniai lima tahun penjara pada 13 November 2026.
- Penilaian: sebagian benar.
Klaim
Saat kemarahan soal pajak dan belanja pejabat menyebar di media sosial bulan ini, satu kalimat yang kerap muncul di unggahan dan komentar adalah bahwa protes damai tidak membawa hasil di Indonesia: "demo anteng kaya Kamisan gapernah didengar, rusuh salah". Klaim ini menyangkut Aksi Kamisan, aksi diam setiap Kamis di seberang Istana Merdeka, Jakarta. Pemeriksaan ini melihat apa yang ditunjukkan catatan tentang cara negara menanggapinya.
Penilaian: sebagian benar. Kamisan pernah menghasilkan pertemuan, pengakuan presiden, dan program pemulihan non yudisial, sehingga "tidak pernah didengar" tidak akurat. Namun tuntutan utamanya, yaitu pengadilan bagi pelanggaran HAM berat, sebagian besar belum terpenuhi setelah hampir 19 tahun, dan itulah yang tercermin dalam rasa frustrasi di balik klaim ini.
Apa itu Kamisan
Keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu, yang sejak awal antara lain dipimpin Maria Catarina Sumarsih, ibu dari mahasiswa yang tertembak dalam Tragedi Semanggi I 1998, berdiri berpakaian hitam di bawah payung hitam di seberang Istana setiap Kamis sejak 18 Januari 2007, catat Kompaspedia. Aksi ke 933 digelar pada 12 November 2026; aksi itu menandai 28 tahun Tragedi Semanggi I dan mendesak Jaksa Agung menindaklanjuti berkas Komnas HAM, lapor ANTARA Foto. (NU Online menyebut aksi yang sama sebagai aksi ke 993; kami memakai hitungan ANTARA.)
Cara negara menanggapi
- Pertemuan di Istana. Presiden Joko Widodo menerima peserta Kamisan di Istana pada 31 Mei 2018, saat aksi ke 540, dan mengatakan akan meminta Jaksa Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM, lapor BBC Indonesia.
- Pengakuan resmi. Pada 11 Januari 2023, Jokowi atas nama negara mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat dan meluncurkan program pemulihan non yudisial bagi korban, catat Kompaspedia.
- Tim kerja baru. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pada 9 November 2026 bahwa pemerintah membentuk tim untuk mengoordinasikan Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, dipimpin Wakil Menteri Otto Hasibuan, lapor Bakom.
- Putusan pengadilan. Pada 13 November 2026, Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas 2022 dalam kasus penembakan Paniai 2014 dan menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada satu satunya terdakwa, lapor Monitor Indonesia. Komnas HAM mendesak Jaksa Agung mengusut atasan dalam rantai komando.
Di mana tuntutan belum terpenuhi
- Kasus mandek. Yusril sendiri mengatakan 13 dari 17 peristiwa yang diselidiki Komnas HAM mandek karena perbedaan pandangan soal alat bukti antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, lapor Monitor Indonesia. Baru empat yang sampai ke pengadilan HAM.
- Tanpa tenggat. Tim kerja diumumkan tanpa target atau jadwal publik, menurut pernyataan Bakom.
- Soeharto. Pada November 2025 pemerintah menetapkan mantan presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional, kata Sekretariat Kabinet, keputusan yang secara terbuka ditolak peserta Kamisan, lapor Tirto.
- Suara di aksi. Mahasiswi Megha Maharani mengatakan kepada NU Online dalam aksi 12 November bahwa ia berharap Kamisan suatu hari bisa berakhir karena keadilan sudah tercapai.
Benarkah aksi rusuh selalu disalahkan?
Bagian kedua kalimat itu adalah penilaian, bukan fakta yang bisa diperiksa. Yang ditunjukkan catatan adalah setelah kerusuhan Agustus 2025, negara mengabulkan sebagian tuntutan, seperti menghentikan tunjangan perumahan DPR, sekaligus menangkap banyak orang, termasuk sedikitnya 2.093 anak, seperti dicatat tinjauan akuntabilitas kami. Janji pemerintah soal tuntutan 17+8 kami periksa terpisah: Benarkah semua tuntutan 17+8 sudah ditindaklanjuti?
Mengapa sebagian benar
"Tidak pernah didengar" terlalu mutlak: pemerintah demi pemerintah pernah menemui peserta, mengakui pelanggaran masa lalu, dan membuat skema pemulihan, dan pengadilan baru saja menghukum terdakwa dalam satu kasus. Namun didengar dan dipenuhi adalah dua hal berbeda. Tuntutan inti keluarga korban, yaitu agar pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat diadili, baru terpenuhi dalam sedikit kasus, dan menteri pemerintah sendiri menyebut sebagian besar kasus mandek. Klaim ini menangkap kesenjangan itu, tetapi melebih lebihkannya.
Yang perlu dipantau
- Apakah tim kerja Otto Hasibuan membawa satu saja dari 13 kasus yang mandek ke penyidikan resmi Kejaksaan Agung.
- Apakah Jaksa Agung menindaklanjuti desakan Komnas HAM untuk mengusut komandan dalam kasus Paniai.
Terkait: analisis kami Siapa membayar, siapa membelanjakan, siapa mendengar.
Sumber
- 1.ANTARA Foto: The 933rd Kamisan Action in Jakarta, antarafoto.com
- 2.Kompaspedia: Aksi Kamisan, Sejarah dan Perjuangan Melawan Lupa, kompaspedia.kompas.id
- 3.BBC Indonesia: Jokowi bertemu demonstran Kamisan (2018), bbc.com
- 4.Bakom: Pemerintah Bentuk Tim Khusus Koordinasi Kejaksaan-Komnas HAM, bakom.go.id
- 5.Monitor Indonesia: Yusril Akui 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat Masih Mandek, monitorindonesia.com
- 6.Monitor Indonesia: Putusan Kasasi Paniai, monitorindonesia.com
- 7.Setkab: Gelar Pahlawan Nasional 2025, setkab.go.id
- 8.Tirto: Massa Aksi Kamisan Serukan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, tirto.id
- 9.NU Online: Aksi Kamisan 12 November 2026, jakarta.nu.or.id




