Najib, keluarga Shinawatra, dan Duterte: apa yang diputuskan pengadilan Asia Tenggara

Dalam dua tahun terakhir, pengadilan dan lembaga resmi di empat negara Asia Tenggara mengeluarkan keputusan terhadap sejumlah tokoh politik paling menonjol di kawasan ini. Seorang mantan perdana menteri Malaysia menerima vonis kedua, lalu pengampunan bersyarat dari raja. Dua perdana menteri Thailand dicopot oleh hakim dalam dua tahun berturut-turut. Seorang mantan presiden Filipina menunggu persidangan di Mahkamah Pidana Internasional, dan politikus oposisi paling dikenal di Singapura kehilangan jabatan parlementernya setelah divonis bersalah dalam perkara pidana.

Analisis ini memaparkan apa yang diputuskan setiap pengadilan atau lembaga resmi, kapan, dan apa yang belum tuntas. Tulisan ini hanya membahas putusan, keputusan resmi, dan tahapan formal di pengadilan. Perkara yang masih berjalan disebut sebagai perkara yang belum diputus.

Malaysia: dua perkara Najib Razak terkait 1MDB

Najib Razak menjabat perdana menteri sekaligus menteri keuangan Malaysia sejak 2009 hingga koalisinya kalah dalam pemilu Mei 2018. Ia meluncurkan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad, yang dikenal sebagai 1MDB, pada 2009 dan memimpin dewan penasihatnya, menurut kronologi skandal tersebut yang disusun Al Jazeera.

Perkara pertamanya menyangkut SRC International, perusahaan yang dulu merupakan bagian dari 1MDB. Pada 2020, Pengadilan Tinggi menyatakan Najib bersalah atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran amanah pidana, dan pencucian uang yang melibatkan dana SRC sebesar RM42 juta. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Mahkamah Persekutuan, pengadilan tertinggi Malaysia, menguatkan vonis itu pada 2022, lapor The Vibes.

Pada Februari 2024, Dewan Pengampunan Wilayah Persekutuan memangkas hukuman penjaranya menjadi enam tahun dan mengurangi dendanya menjadi RM50 juta. Malay Mail saat itu melaporkan bahwa keputusan tersebut menetapkan pembebasannya pada 23 Agustus 2028 jika denda dibayar.

Perkara kedua menyangkut 1MDB itu sendiri. Pada 26 Desember 2025, Pengadilan Tinggi di Putrajaya menyatakan Najib bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Hakim Collin Lawrence Sequerah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda RM11,38 miliar, lima kali lipat dari jumlah dana yang terlibat, lapor The Vibes. Hakim memerintahkan agar hukuman penjara yang baru itu baru dimulai setelah hukuman perkara SRC selesai, dan menolak dalih pembela bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari Arab Saudi. Pengacara Najib telah mengajukan banding, yang hingga kini belum diputus.

Pada September 2026, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, memberikan pengampunan bersyarat kepada Najib. Berdasarkan pengampunan itu, ia menjalani sisa hukuman perkara SRC sebagai tahanan rumah hingga Agustus 2028 dan wajib membayar denda RM50 juta, lapor kantor berita nasional Bernama. Bernama juga melaporkan bahwa Malaysia belum memiliki undang-undang khusus tentang tahanan rumah dan bahwa kabinet telah menyetujui secara prinsip penyusunan rancangan undang-undangnya.

Setelah Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur memutuskan bahwa ia boleh menjalani sisa hukumannya di rumah, Najib pindah ke kediamannya di ibu kota pada November 2026. Pada 10 November, Anthony Loke, sekretaris jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP), salah satu mitra dalam pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mengundurkan diri sebagai menteri perhubungan dan berlaku seketika, dengan alasan putusan pengadilan tersebut, lapor Malay Mail.

Thailand: tiga perdana menteri yang terkait keluarga Shinawatra dicopot hakim

Mahkamah Konstitusi Thailand telah mencopot tiga perdana menteri yang terkait dengan keluarga Thaksin Shinawatra, yang memimpin negara itu pada 2001 sampai 2006.

Adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, perdana menteri perempuan pertama Thailand, dicopot oleh mahkamah pada Mei 2014 dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan, lapor CNN. Pada September 2017, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman lima tahun penjara secara in absentia kepadanya terkait program gadai beras pemerintahannya, menurut Al Jazeera.

Srettha Thavisin, eksekutif properti dari Partai Pheu Thai, menjadi perdana menteri pada Agustus 2023. Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan suara 5 banding 4 untuk mencopotnya karena mengangkat Pichit Chuenban, mantan pengacara keluarga Shinawatra yang pernah dipenjara karena penghinaan terhadap pengadilan pada 2008, sebagai menteri. Para hakim menyatakan Srettha "melanggar standar etika secara berat", lapor The Star.

Paetongtarn Shinawatra, putri bungsu Thaksin, menjadi perdana menteri pada akhir bulan yang sama. Pada 29 Agustus 2025, mahkamah yang sama memutuskan dengan suara 6 banding 3 bahwa masa jabatannya berakhir. Mahkamah menilai ia melanggar etika terkait percakapan telepon yang bocor dengan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen saat konflik perbatasan, ketika ia memanggil Hun Sen "paman" dan menyebut seorang komandan senior Angkatan Darat Thailand sebagai "lawan", lapor Al Jazeera.

Thaksin sendiri diperintahkan menjalani hukuman penjara. Pada September 2025, Mahkamah Agung memerintahkannya menjalani hukuman satu tahun penjara dan menolak klaim terkait penyakitnya, lapor Bangkok Post.

Putusan mahkamah juga menjangkau pihak di luar satu keluarga. Pada Agustus 2024, mahkamah membubarkan partai oposisi Move Forward, yang kemudian berdiri kembali sebagai Partai Rakyat. Anutin Charnvirakul dari Bhumjaithai menjabat perdana menteri sejak September 2025, dan Pheu Thai bergabung dengan koalisinya pada Maret 2026.

Filipina: Rodrigo Duterte di ICC, Sara Duterte di hadapan Senat

Rodrigo Duterte, presiden pada 2016 sampai 2022, diserahkan kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Maret 2025 dalam perkara yang berakar dari kampanyenya melawan narkoba ilegal, menurut mahkamah tersebut. Pada April 2026, Kamar Pra-Peradilan I ICC mengukuhkan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadapnya dan meneruskan perkaranya ke persidangan. Itu merupakan tahapan prosedural, bukan putusan. Persidangannya belum digelar dan Duterte dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya.

Putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte, menghadapi dua upaya pemakzulan. Pada Juli 2025, Mahkamah Agung menyatakan pemakzulan pertama tidak konstitusional, dan Senat kemudian memutuskan untuk mengarsipkan perkara itu, lapor Inquirer. Pada Mei 2026, Dewan Perwakilan kembali memakzulkannya, lapor BusinessWorld, yang menyebutnya sebagai calon presiden potensial.

Sidang pemakzulannya di Senat belum selesai dan belum ada putusan. Persidangan itu telah berlangsung selama 31 hari sidang per 29 September 2026, menurut kelompok pemeriksa fakta VERA Files, yang juga menemukan bahwa jaksa dari Dewan Perwakilan telah menyampaikan bukti untuk tiga dari empat pasal pemakzulan. VERA Files membantah unggahan media sosial yang secara keliru menyebut Mahkamah Agung telah menolak perkara itu; menurut VERA Files, mahkamah hanya memutus permohonan terpisah tentang prosedur.

Singapura: vonis Pritam Singh dan gelar pemimpin oposisi

Pritam Singh, sekretaris jenderal Partai Pekerja, dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Distrik pada Februari 2025 atas dua dakwaan berbohong kepada Komite Hak Istimewa Parlemen dan didenda S$14.000. Pengadilan Tinggi menolak bandingnya pada Desember 2025.

Pada 14 Januari 2026, Parlemen memutuskan untuk menyatakan penyesalan atas perilakunya dan menyatakan bahwa vonis serta perilakunya membuat ia tidak layak lagi menjadi Pemimpin Oposisi. Perdana Menteri Lawrence Wong mengakhiri penunjukan itu keesokan harinya, berlaku seketika, dan mengundang Partai Pekerja untuk mencalonkan anggota parlemen terpilih lain untuk peran tersebut, kata Kantor Perdana Menteri. Singh tetap menjabat sekretaris jenderal menurut daftar pengurus partai untuk periode 2026 sampai 2028.

Apa arti putusan-putusan ini bagi akuntabilitas di kawasan

Secara keseluruhan, perkara-perkara ini menunjukkan pengadilan di kawasan mengeluarkan keputusan terhadap pemimpin, baik yang sudah lengser maupun yang masih menjabat. Perkara-perkara ini juga menunjukkan bahwa putusan pengadilan jarang menjadi kata akhir.

Di Malaysia, vonis pidana yang dikuatkan pengadilan tertinggi kemudian diringankan oleh Dewan Pengampunan dan selanjutnya diubah menjadi tahanan rumah lewat keputusan raja. Pengampunan merupakan kewenangan konstitusional yang berada di luar pengadilan. Meski begitu, tahanan rumah itu kini menjadi perselisihan politik di dalam koalisi pemerintah, hingga seorang menteri senior mengundurkan diri.

Di Thailand, tak satu pun dari tiga pencopotan perdana menteri itu didahului persidangan pidana. Srettha dan Paetongtarn dicopot atas dasar etika, sedangkan pencopotan Yingluck pada 2014 merupakan putusan penyalahgunaan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi berulang kali menentukan siapa yang boleh memegang jabatan tertinggi negara, sementara Mahkamah Agung menangani pertanggungjawaban pidana dalam perkara terpisah.

Di Filipina, perkara paling serius terhadap seorang mantan kepala negara disidangkan oleh pengadilan internasional, bukan pengadilan dalam negeri. Perkara terhadap wakil presiden yang masih menjabat berjalan melalui Kongres, sebuah proses politik yang pernah sekali dikoreksi Mahkamah Agung.

Di Singapura, sanksinya berupa denda pidana yang disusul keputusan parlemen. Singh kehilangan gelar, bukan kursinya di parlemen atau jabatannya di partai.

Benang merahnya, langkah formal telah diambil dalam setiap perkara, tetapi sejumlah hasil akhirnya masih bergantung pada banding, pengampunan, atau persidangan yang masih berjalan.

Yang perlu dicermati

• Banding Najib dalam perkara 1MDB. Banding atas vonis Desember 2025 belum diputus. Hukuman 15 tahun itu baru akan dimulai setelah hukuman perkara SRC berakhir, yang menurut pengampunan jatuh pada Agustus 2028.
• Undang-undang tahanan rumah di Malaysia. Bernama melaporkan kabinet menyetujui secara prinsip penyusunan RUU Tahanan Rumah. Isinya akan menunjukkan apakah pengaturan yang diberikan kepada Najib juga bisa berlaku bagi narapidana lain.
• Persidangan Duterte di ICC. Mahkamah telah meneruskan perkara mantan presiden itu ke persidangan; dimulainya sidang merupakan tahapan formal berikutnya.
• Putusan Senat atas Sara Duterte. Pengadilan pemakzulan belum memberikan suara. Hasilnya penting bagi politikus yang disebut BusinessWorld sebagai calon presiden potensial.
• Politik koalisi di Thailand. Pheu Thai, yang para pemimpinnya kehilangan jabatan lewat putusan pengadilan, kini menjadi mitra dalam pemerintahan Anutin.

Pembaca dapat mengikuti para pejabat yang disebut dalam tulisan ini beserta jabatan mereka saat ini di direktori pejabat kami, termasuk halaman untuk Malaysia dan Singapura.