Poin penting
- Setidaknya tiga mantan terpidana korupsi menduduki kursi hasil Pemilu 2024: Nurdin Halid (DPR), Desy Yusandi (DPRD Banten), dan Irman Gusman (DPD); ICW mencatat 56 eks napi korupsi di surat suara 2024, Perludem 81 pada 2019 dengan delapan terpilih.
- Anggota DPR Satori dan Heri Gunawan, tersangka KPK sejak 7 Agustus 2025, belum ditahan dan masih menjabat per 11 November 2026.
- Kasus fasilitas istimewa di penjara terdokumentasi dari Sukamiskin 2018 hingga 'klaster mewah' Lapas Cibinong yang ditemukan Ombudsman pada 23 September 2026.
- ICW: rata-rata vonis korupsi 2024 3 tahun 3 bulan; hanya sekitar 4,8 persen dari kerugian Rp330,9 triliun yang pulih.
- Vonis inkrah Silfester Matutina sejak 2019 belum dieksekusi, padahal ia tampil di depan publik dan dua kali diangkat jadi komisaris BUMN.
Keluhan yang sering kami dengar dari pembaca: hukuman korupsi di Indonesia berhenti ketika kamera dimatikan. NewsWLD menguji keluhan itu dengan catatan pengadilan, data pemilu, laporan inspeksi penjara, dan pernyataan resmi. Catatan menunjukkan penangkapan dan vonis memang ada. Namun catatan yang sama memperlihatkan sistem tempat mantan terpidana korupsi kembali ke parlemen, anggota dewan berstatus tersangka tetap duduk di kursinya lebih dari setahun, petugas penjara menjual kenyamanan kepada napi korupsi, vonis ringan dan aturan remisi dilonggarkan, serta putusan berkekuatan hukum tetap terhadap seorang relawan politik tidak dieksekusi sekitar tujuh tahun.
Tulisan ini melanjutkan analisis kami sebelumnya, Prabowo berjanji mengejar koruptor sampai Antartika. Apa kata catatannya, yang menurut pembaca terlalu bertumpu pada angka penindakan versi resmi.
Dari penjara kembali ke parlemen
Hukum Indonesia membolehkan mantan terpidana, termasuk terpidana korupsi, mencalonkan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi 87/PUU-XX/2022 menetapkan syarat utamanya: mantan terpidana harus menunggu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan wajib mengumumkan statusnya secara terbuka, menurut ringkasan Perludem. Desakan masyarakat sipil agar terpidana korupsi dilarang sama sekali belum menjadi undang-undang.
Jumlahnya tidak besar, tetapi terus berulang. Perludem mencatat 81 mantan terpidana korupsi menjadi caleg pada 2019, dan delapan terpilih, termasuk Desy Yusandi ke DPRD Banten dan Abdullah Puteh ke DPD, lapor Kompas. Untuk 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 56 mantan terpidana korupsi di daftar calon tetap: 27 caleg DPR, 22 caleg DPRD, dan tujuh calon DPD, menurut Kompas.
Setidaknya tiga di antaranya memenangi kursi yang mereka duduki sekarang:
- Nurdin Halid (Golkar), divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung pada 2007 dalam kasus distribusi minyak goreng Bulog, memenangi kursi DPR dari Dapil Sulawesi Selatan II dengan 70.681 suara, lapor Republika, dan dilantik untuk periode 2024 sampai 2029.
- Desy Yusandi (Golkar), divonis pada 2016 dalam kasus pembangunan puskesmas Tangerang Selatan, terpilih kembali ke DPRD Banten, lapor Kompas.
- Irman Gusman, mantan Ketua DPD yang divonis dalam kasus suap, memenangi kursi DPD Sumatera Barat setelah pemungutan suara ulang pada Juli 2024, lapor Kompas dan Antara.
Untuk pilkada, ICW menyebut 138 calon kepala daerah pada Pilkada 2024 punya keterkaitan dengan kasus korupsi, mulai dari tersangka dan terdakwa hingga terpidana dan nama yang disebut di persidangan. NewsWLD tidak menemukan data nasional berapa di antara mereka yang menang.
Tersangka yang tetap duduk di kursi
Celahnya lebih lebar untuk anggota dewan aktif yang sedang diusut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra) sebagai tersangka pada 7 Agustus 2025 dalam kasus dana sosial (CSR) Bank Indonesia dan OJK, lapor Antara. Keduanya tetap anggota DPR periode 2024 sampai 2029. Hingga 11 November 2026, lebih dari 15 bulan kemudian, KPK belum menahan keduanya, lapor Tribunnews, sementara KPK menduga keduanya menerima total Rp28,38 miliar. Keduanya berhak atas praduga tak bersalah.
Formappi meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memberhentikan sementara keduanya. Aturannya memberi MKD ruang sempit: Pasal 244 UU MD3 hanya memberhentikan sementara anggota DPR setelah ia menjadi terdakwa perkara tindak pidana khusus seperti korupsi, bukan saat masih tersangka. NewsWLD tidak menemukan keputusan MKD soal keduanya. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu pada 2 Juni 2026 menyatakan belum ditahannya mereka bukan karena tekanan politik, lapor Tribunnews, dan KPK menyebut penelusuran aliran dana serta aset menjadi tantangan utama. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai penjelasan itu tidak masuk akal lagi setelah lebih dari setahun.
Kemewahan di balik jeruji: pola yang sama, berjarak delapan tahun
Poin kedua pembaca, bahwa penangkapan tak banyak berarti bila napi hidup nyaman di dalam, didukung rangkaian kasus yang terdokumentasi, masing-masing diikuti janji pembenahan.
- Sukamiskin, 2018. KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husen yang menerima suap dari napi Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap, termasuk sebuah Mitsubishi Triton. Sebagai imbalannya Fahmi mendapat sel lebih baik, boleh memakai ponsel, dan izin keluar. Wahid divonis delapan tahun pada 2019, lapor BBC News Indonesia. Dua bulan setelah penangkapan itu, pada September 2018, Ombudsman masih menemukan kamar napi korupsi tidak digembok serta lebih luas dan lebih lengkap dibanding kamar lain.
- Setya Novanto, 2019. Mantan Ketua DPR yang menjalani hukuman kasus e-KTP itu terfoto di toko bangunan di Padalarang bersama istrinya saat izin berobat pada Juni 2019, lapor Detik. Ia lalu dipindah ke Lapas Gunung Sindur yang berpengamanan maksimum.
- Rutan KPK, 2019 sampai 2023. Lima belas petugas Rutan KPK memungut Rp6,3 miliar dari tahanan dengan imbalan ponsel dan fasilitas lain pada Mei 2019 sampai Mei 2023. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mereka empat sampai lima tahun pada 13 Desember 2024, lapor Detik, dan KPK memecat 66 pegawai terkait praktik itu, lapor Kompas.
- Cibinong, 2026. Pada 23 September 2026 Ombudsman menemukan "klaster mewah" di Lapas Cibinong, Bogor: lebih dari sepuluh hunian berfasilitas ala apartemen, tempat fitnes, kolam, dan simulator golf yang sedang dibangun, di bantaran Sungai Ciliwung. Inspektorat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menyatakan pria yang terekam berusaha menghindar saat sidak adalah Jimmy Masrin, yang menjalani hukuman 10 tahun dalam kasus korupsi kredit LPEI, dan miras yang ditemukan adalah miliknya, lapor Detik. Inspektorat menyebut bangunan itu tak berizin, tidak dibiayai APBN, dan tidak tercatat sebagai barang milik negara, serta menyimpulkan ada penyalahgunaan wewenang.
Respons kementerian cepat. Sepuluh bangunan dibongkar pada 30 September, kepala lapas diberhentikan sebagai ASN, dan 17 pegawai dijatuhi sanksi, lapor Kompas. Lapas Sukamiskin mencopot AC dan panel kayu di area umum setelah instruksi Dirjen Pemasyarakatan tertanggal 24 September. Dirjenpas Mashudi menyatakan semua warga binaan diperlakukan sama. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai sanksi administratif tidak cukup dan kasusnya harus dibawa ke ranah pidana agar ada efek jera. Hingga pertengahan November 2026 NewsWLD tidak menemukan laporan penyidikan pidana soal siapa yang membangun dan membiayai hunian di Cibinong.
Vonis ringan, pemulihan kecil
Vonisnya sendiri ringan. Laporan tren vonis ICW terbaru, dirilis 4 Desember 2025 untuk data 2024, menemukan rata-rata pidana penjara terdakwa korupsi 3 tahun 3 bulan dengan rata-rata denda Rp180 juta, lapor Kompas. Dari kerugian negara Rp330,9 triliun yang dihitung dalam putusan itu, hanya Rp16,58 triliun atau sekitar 4,8 persen yang dipulihkan lewat uang pengganti. Hanya 63,56 persen terdakwa dijatuhi uang pengganti, hanya seperempat dijerat pasal pencucian uang, 70 divonis bebas, dan hanya 110 dari 1.869 terdakwa yang berasal dari anggota legislatif, kepala daerah, atau pejabat BUMN. ICW juga mencatat lebih dari separuh dari 3.605 putusan korupsi tahun itu tidak dipublikasikan di Direktori Putusan MA.
Jalan keluar yang lebih cepat
Jalan keluar dari penjara juga makin pendek. Pada Oktober 2021 Mahkamah Agung membatalkan ketentuan PP 99/2012 yang mewajibkan napi korupsi menjadi justice collaborator sebelum mendapat remisi atau pembebasan bersyarat, lapor Kompas. UU Pemasyarakatan 2022 kemudian menyamakan syarat bagi semua narapidana. Pada 6 September 2022, 23 napi korupsi bebas bersyarat pada hari yang sama, termasuk mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, lapor Kompas.
Setya Novanto, yang divonis 15 tahun, mendapat potongan hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan lewat PK pada Juni 2025, menerima remisi total 28 bulan 15 hari, dan keluar dengan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025, kata Ditjenpas kepada Antara. Pada HUT RI 2026, 303 napi korupsi di Jawa Barat dan 83 di Banten menerima remisi, menurut kantor wilayah pemasyarakatan yang dikutip Kompas dan BantenNews.
Pengampunan dari puncak
Jalan keluar yang paling mencolok datang dari presiden. Pada 1 Agustus 2025 Prabowo memberi amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun dalam kasus suap terkait Harun Masiku, dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula, setelah DPR menyetujui keduanya. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut tujuannya persatuan dan rekonsiliasi. Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa sepanjang pengetahuan ICW belum pernah ada terpidana korupsi yang menerima amnesti atau abolisi, dan menilainya preseden buruk. Kedua putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Pada Desember 2024 Prabowo mengatakan di hadapan mahasiswa di Kairo bahwa koruptor yang mengembalikan hasil curiannya "mungkin kita maafkan", lapor Kompas, pernyataan yang kemudian disebut Menko Yusril Ihza Mahendra sebagai strategi pemulihan aset.
RUU Perampasan Aset, yang dituntut masyarakat sipil lebih dari satu dekade, akhirnya bergerak. Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan pada 10 November 2026 bahwa pembahasan memasuki tahap akhir dan tim perumus segera dibentuk, lapor Parlementaria DPR. RUU itu belum disahkan.
Putusan yang menunggu tujuh tahun
Celah penegakan hukum juga terlihat di luar kasus korupsi, ketika pihak yang terlibat punya kedekatan politik. Silfester Matutina, Ketua Umum relawan Solidaritas Merah Putih dan wakil ketua di Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada 2024, divonis Mahkamah Agung pada 2019 (putusan 287 K/Pid/2019) 1 tahun 6 bulan penjara karena memfitnah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hukuman itu tak pernah dijalankan.
Ia tidak sulit dilihat. Pada 4 Agustus 2025 ia berbicara kepada wartawan di Polda Metro Jaya usai diperiksa sebagai saksi dan mengatakan "enggak ada masalah" bila dipenjara, lapor Kompas. Ia diangkat menjadi komisaris independen BUMN pangan ID Food pada 2025 dan komisaris independen PT Pelindo Jasa Maritim pada 18 September 2026, sebelum dicopot lima hari kemudian, lapor Tirto. Namun jaksa menyatakan tidak bisa menemukannya. Kejaksaan Agung menyatakan pada 31 Desember 2025 masih mencarinya, dan pada Januari 2026 anggota DPR Fraksi NasDem Machfud Arifin bertanya kepada Jaksa Agung dalam rapat: "Silfester itu siapa, Pak? Enggak berani, Pak?", lapor Kompas. Pada 25 September 2026 Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut eksekusi "sepenuhnya kewenangan" jaksa eksekutor Kejari Jakarta Selatan dan pihaknya akan berkoordinasi lagi, lapor Sindonews. Mantan Kajari Jakarta Selatan mengatakan pada 2025 bahwa surat perintah eksekusi sudah terbit setelah putusan, tetapi Silfester "sempat hilang" lalu datang pandemi, dan membantah ada tekanan politik, lapor Detik.
Apa yang bisa menutup celah
Kelompok masyarakat sipil menunjuk perbaikan konkret: melarang terpidana korupsi menduduki jabatan publik atau memperpanjang masa jeda, memberi MKD kewenangan memberhentikan sementara anggota yang menjadi tersangka, memidanakan petugas lapas yang menjual fasilitas, memublikasikan semua putusan korupsi, mengesahkan UU Perampasan Aset, dan membatasi amnesti serta abolisi untuk kasus korupsi. Belum satu pun berlaku hari ini. Selama itu belum terjadi, catatan yang ada mendukung pembaca yang menilai hukuman bagi pihak berkuasa terlalu sering tampak seperti formalitas.
Sumber
- 1.Kompas: Infografik 56 bekas terpidana korupsi masuk DCT, kompas.com
- 2.Kompas: KPU diminta atur masa jeda eks koruptor (Perludem 2019 data), nasional.kompas.com
- 3.Perludem: Putusan MK 87/PUU-XX/2022, perludem.or.id
- 4.Republika: Mantan terpidana kasus korupsi terpilih jadi anggota DPR, news.republika.co.id
- 5.Kompas: Satu caleg mantan napi korupsi kembali jadi anggota DPRD Banten, regional.kompas.com
- 6.Kompas: KPU tetapkan eks koruptor Irman Gusman lolos DPD, nasional.kompas.com
- 7.Antara: KPK panggil anggota DPR Satori, antaranews.com
- 8.Tribunnews: Kasus CSR BI-OJK belum tuntas, tribunnews.com
- 9.Pasal 244 UU 17/2014 (MD3), pasal.id
- 10.BBC Indonesia: Eks Kalapas Sukamiskin divonis delapan tahun, bbc.com
- 11.Ombudsman: Lapas Sukamiskin belum berbenah (2018), ombudsman.go.id
- 12.Detik: Novanto pelesiran ke toko bangunan Padalarang, news.detik.com
- 13.Detik: Vonis 15 terdakwa pungli Rutan KPK, news.detik.com
- 14.Kompas: KPK pecat 66 pegawai pungli rutan, nasional.kompas.com
- 15.Ombudsman: Kluster mewah Lapas Cibinong, ombudsman.go.id
- 16.CNN Indonesia: Investigasi sementara Imipas Lapas Cibinong, cnnindonesia.com
- 17.Detik: Napi kabur saat sidak Ombudsman adalah Jimmy Masrin, news.detik.com
- 18.Kompas: Pembongkaran fasilitas mewah Lapas Cibinong dinilai tak selesaikan masalah, nasional.kompas.com
- 19.Kompas: Lapas Sukamiskin bersih-bersih fasilitas, bandung.kompas.com
- 20.Kompas: Potret suram pemidanaan korupsi 2024 (ICW), nasional.kompas.com
- 21.Kompas.id: Vonis korupsi 2024 temuan ICW, kompas.id
- 22.Kompas: MA cabut PP 99/2012, nasional.kompas.com
- 23.Kompas: 23 koruptor bebas bersyarat 6 September 2022, nasional.kompas.com
- 24.Antara: Setnov dapat remisi 28 bulan sebelum bebas bersyarat, antaranews.com
- 25.Kompas: 20.500 napi di Jabar terima remisi HUT ke-81, bandung.kompas.com
- 26.BantenNews: 83 koruptor terima remisi HUT RI ke-81, bantennews.co.id
- 27.BBC Indonesia: Tom Lembong dan Hasto bebas, bbc.com
- 28.CNN Indonesia: Alasan Prabowo beri abolisi dan amnesti, cnnindonesia.com
- 29.Kompas: Kembalikan yang kau curi, mungkin kita maafkan, nasional.kompas.com
- 30.Kompas: Yusril sebut pernyataan Prabowo strategi pemulihan aset, nasional.kompas.com
- 31.DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset masuki tahap akhir, emedia.dpr.go.id
- 32.Kompas: Silfester siap ditahan, di Polda Metro Jaya, megapolitan.kompas.com
- 33.Tirto: Silfester 5 hari jadi komisaris Pelindo JM, tirto.id
- 34.Kompas: Anggota DPR kritik Kejagung belum tangkap Silfester, nasional.kompas.com
- 35.Sindonews: Kejagung buka suara soal eksekusi Silfester, nasional.sindonews.com
- 36.Detik: Eks Kajari Jaksel ungkap alasan Silfester tak dieksekusi, news.detik.com




