Pemerintah Provinsi Papua Tengah memasuki pekan-pekan terakhir 2026 dengan laporan penyerapan anggaran yang belum mencapai separuh pagu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keterlambatan program, layanan publik, dan konsistensi data yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah.
Dalam rapat evaluasi di Nabire pada 17 November, sambutan Gubernur Meki Nawipa yang dibacakan pejabat Setda Victor Fun menyebut penyerapan anggaran 44,99% per 16 November. Sejumlah media lokal mengutip angka itu dan instruksi gubernur agar perangkat daerah mempercepat kegiatan. Namun, laporan lain dari evaluasi yang sama menyebut 48,48%, berdasarkan realisasi Rp2,0455 triliun dari pagu Rp4,214 triliun. Kedua angka tidak boleh diperlakukan sebagai laporan akhir yang sudah diaudit secara independen.
Apa yang benar-benar diketahui
Salam Papua, Fajar Papua, dan Timika Express memberitakan arahan gubernur dengan angka 44,99% yang merujuk laporan per 16 November. Evaluasi dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida. Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengidentifikasi hambatan, mempercepat pengadaan sesuai hukum, dan memperbaiki pelaporan melalui sistem pemantauan elektronik pemerintah provinsi.
Sementara itu, Nabire.Net pada 17 November mengutip Sekretaris Bapperida Jemmy Gerson Adii dengan rincian realisasi keuangan Rp2.045.507.065.511,16 dari pagu Rp4.214.049.281.422,39. Perhitungan langsung atas angka tertulis itu menghasilkan sekitar 48,54%, sedikit berbeda dari persentase 48,48% yang diberitakan. Selisih aritmetika kecil ini juga perlu dicocokkan dengan tabel sumber. Laporan yang sama mengutip sambutan gubernur yang menyebut sekitar 44,90%, sedangkan data Bapperida disebut sekitar 48%.
Ada kemungkinan perbedaan tanggal pencatatan, cakupan program, atau definisi indikator, tetapi penjelasan mana yang benar belum dapat dipastikan. Pemerintah provinsi perlu menerbitkan buku realisasi bertanggal serta rekonsiliasi apakah angka tersebut mengukur pembayaran kas, progres fisik, komitmen kontrak, atau bagian tertentu dari anggaran.
Mengapa warga perlu peduli
Persentase penyerapan anggaran bukan ukuran langsung mutu pelayanan publik. Sebagian pembayaran memang baru dilakukan pada akhir tahun setelah pekerjaan diperiksa, sedangkan sebagian belanja dapat dibatalkan atau dihemat secara sah. Meski demikian, realisasi yang lambat dapat berarti jalan, ruang kelas, puskesmas, air bersih, atau bantuan sosial tiba lebih lambat dari rencana. Warga yang bergantung pada layanan tersebut, termasuk masyarakat di wilayah jauh dari ibu kota provinsi, berpotensi paling terdampak.
Sebaliknya, upaya menghabiskan anggaran secara tergesa-gesa juga mengandung risiko. Jadwal tender yang dipadatkan, pemeriksaan hasil pekerjaan yang lemah, dan tekanan pencairan menjelang tutup buku bisa menurunkan manfaat setiap rupiah. Ini merupakan risiko tata kelola, bukan tuduhan bahwa pejabat tertentu melakukan pelanggaran. Pemberitaan yang tersedia belum mengidentifikasi kontrak tertentu yang gagal, pasien yang kehilangan layanan, atau sekolah yang tidak selesai akibat angka penyerapan tersebut.
Nabire.Net melaporkan beberapa OPD baru merealisasikan 13-15% anggaran. Evaluasi disebut mencakup 26 OPD, 175 program, 503 kegiatan, dan 1.545 subkegiatan. Rincian ini seharusnya menjadi dasar pemeriksaan yang lebih terarah. Tanpa nama OPD yang tertinggal dan kategori belanjanya, publik belum dapat memastikan apakah keterlambatan terbesar berada pada belanja pegawai, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, atau administrasi.
Penjelasan pemerintah dan pertanyaan yang tersisa
Melalui Victor Fun, gubernur meminta percepatan pengadaan yang tetap mematuhi peraturan, koordinasi antarlembaga, serta laporan kemajuan tepat waktu. Wakil Ketua II DPR Papua Tengah Petrus Izaach Suripatty juga meminta OPD memanfaatkan sisa waktu, sembari menyatakan optimisme realisasi masih bisa ditingkatkan. Pernyataan itu merupakan respons atas masalah, bukan bukti bahwa masalah telah terselesaikan.
Portal SIKD Kementerian Keuangan menyediakan data anggaran pemerintah daerah dan menyebut rekap November 2026 berdasarkan data yang diterima hingga 20 November. Portal ini menjadi jalur pemeriksaan resmi, tetapi ringkasan nasional yang dapat diakses belum cukup untuk merekonsiliasi perbedaan angka khusus Papua Tengah. Perbandingan yang sah harus menggunakan wilayah, tanggal, kategori belanja, dan versi APBD yang sama.
Besaran pagu juga belum seragam dalam pemberitaan. Papuanewsonline menyebut APBD sekitar Rp4,18 triliun, sedangkan Nabire.Net menggunakan Rp4,214 triliun. Perubahan APBD, pembulatan, atau cakupan berbeda mungkin menjelaskan selisih tersebut. Namun, penjelasan itu belum dibuktikan dengan lampiran anggaran provinsi yang disahkan.
Ukuran keberhasilan menjelang akhir tahun
Ada empat informasi yang perlu dibuka agar masyarakat bisa menilai apakah percepatan benar-benar menghasilkan layanan. Pertama, tabel realisasi keuangan dan fisik setiap OPD yang bertanggal serta telah direkonsiliasi. Kedua, daftar proyek prioritas yang terlambat beserta pelaksana, target penyelesaian, dan penerima manfaat. Ketiga, pemisahan antara pembayaran pekerjaan yang sudah diperiksa dan komitmen baru menjelang akhir tahun. Keempat, penjelasan dampak sisa anggaran terhadap pelayanan dan pembiayaan tahun berikutnya.
Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan saat ini lebih terbatas daripada anggapan bahwa semuanya baik-baik saja ataupun tuduhan korupsi. Pemerintah daerah sendiri mengakui penyerapan rendah; sejumlah laporan kredibel mencatat angka yang belum konsisten; dan akibat spesifik bagi warga belum terukur. Ujian sesungguhnya bukan sekadar kenaikan persentase sebelum 31 Desember, melainkan hasil program yang terbuka, dapat diperiksa, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Catatan redaksi: Angka di atas diatribusikan kepada pemberitaan sezaman mengenai pernyataan pejabat. Buku realisasi per OPD yang ditandatangani dan laporan keuangan provinsi yang telah direkonsiliasi belum tersedia untuk verifikasi independen saat penyusunan.
Sumber
- 1.Salam Papua, 17 November: provincial monitoring, salampapua.com
- 2.Nabire.Net, 17 November: financial totals and OPD figures, nabire.net
- 3.Papuanewsonline, 18 November: 44.99% and Rp4.18 trillion, papuanewsonline.com
- 4.Ministry of Finance SIKD APBD portal, djpk.kemenkeu.go.id
- 5.Nabire.Net, 19 November: DPR response, nabire.net




