Dari menteri hingga bupati: vonis korupsi di Indonesia sejak 2019

Sejak 2019, pengadilan tindak pidana korupsi di Indonesia telah menghukum sedikitnya enam mantan menteri kabinet, seorang wakil menteri, dan deretan panjang gubernur, bupati, serta wali kota. Perkaranya mencakup bantuan sosial saat pandemi, ekspor benih lobster, menara telekomunikasi, laptop sekolah, hingga jual beli jabatan di pemerintah daerah. Vonisnya berkisar antara 2 sampai 15 tahun penjara, dan beberapa berubah cukup jauh di tingkat banding.

Analisis ini menghimpun putusan pengadilan yang tercatat di direktori pejabat NewsWLD, masing-masing berdasarkan pemberitaan tentang vonis tersebut. Yang dibahas hanya apa yang diputuskan pengadilan. Jika sebuah putusan kemudian diubah atau perkaranya dihentikan lewat pengampunan, hal itu disebutkan.

Para menteri

Lima dari menteri yang divonis sejak 2019 adalah anggota kabinet yang dilantik Joko Widodo pada Oktober tahun itu.

Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga 2014 sampai 2019 dan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2020 dengan 7 tahun penjara atas suap dana hibah KONI dan gratifikasi, lapor Bisnis.

Juliari Batubara, Menteri Sosial Oktober 2019 sampai Desember 2020 dan politikus PDI-P, divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada 23 Agustus 2021 dengan 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta karena menerima fee sekitar Rp32,48 miliar dari pengadaan bansos Covid-19, lapor Detik dan Hukumonline.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan Oktober 2019 sampai November 2020 dan saat itu politikus Gerindra, divonis 5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 2021 atas suap terkait ekspor benih lobster. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberatnya menjadi 9 tahun, lalu Mahkamah Agung memangkasnya kembali menjadi 5 tahun di tingkat kasasi, lapor Kompas pada Maret 2022.

Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika 2019 sampai Mei 2023 dan politikus NasDem, divonis pada 8 November 2023 dengan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp15,5 miliar atas korupsi proyek menara BTS 4G, lapor Kompas. Ini vonis terberat di antara para menteri dalam catatan kami.

Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian 2019 sampai Oktober 2023, divonis pada 11 Juli 2024 dengan 10 tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti sekitar Rp14,1 miliar ditambah USD 30.000 karena memeras bawahannya di kementerian, lapor Detik. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberatnya menjadi 12 tahun pada tahun yang sama, dan pada Februari 2025 Mahkamah Agung menolak kasasinya sehingga hukuman 12 tahun tetap berlaku, menurut Kontan dan Bisnis.

Nadiem Makarim, pendiri Gojek yang menjabat Menteri Pendidikan 2019 sampai 2024, divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2026 dengan 10 tahun penjara atas korupsi pengadaan laptop Chromebook, lapor CNBC Indonesia. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukumannya menjadi 9 tahun pada September 2026, lapor CNA Indonesia. Catatan kami tidak menunjukkan apakah kasasi sudah diajukan.

Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan di pemerintahan saat ini, divonis pada 4 Juni 2026 dengan 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti sekitar Rp3,4 miliar atas pemerasan dalam sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan bersama-sama, lapor Kompas. Putusan itu berkekuatan hukum tetap setelah KPK menyatakan pada 15 Juni tidak akan banding dan ia menerima vonis tersebut, lapor CNN Indonesia.

Gubernur

Nurdin Abdullah, saat itu Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, divonis Pengadilan Tipikor Makassar pada 29 November 2021 dengan 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta atas suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur. Ia tidak mengajukan banding, lapor Kompas.

Lukas Enembe, Gubernur Papua, divonis Pengadilan Tipikor Jakarta pada 19 Oktober 2023 dengan 8 tahun penjara, denda Rp500 juta, uang pengganti sekitar Rp19,6 miliar, dan pencabutan hak politik 5 tahun atas suap dan gratifikasi, lapor Detik. Detik mencatat tuntutan jaksa tidak terbukti seluruhnya dalam putusan.

Rohidin Mersyah, mantan Gubernur Bengkulu, divonis Pengadilan Tipikor Bengkulu pada 27 Agustus 2025 dengan 10 tahun penjara, denda Rp700 juta, dan uang pengganti sekitar Rp39,6 miliar atas korupsi untuk membiayai pencalonannya kembali pada 2024, lapor Detik.

Abdul Wahid, Gubernur Riau nonaktif, divonis Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 30 Juli 2026 dengan 2 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp1,45 miliar atas pemerasan di Dinas PUPR Provinsi Riau. Jaksa menuntut 8,5 tahun, lapor Kompas. Atas banding jaksa KPK, Pengadilan Tinggi Riau memperberat hukumannya menjadi 4 tahun pada 5 Oktober 2026, lapor Detik.

Bupati dan wali kota

Kepala daerah tingkat kabupaten dan kota merupakan kelompok terbesar dalam catatan kami.

• Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi: 10 tahun, denda Rp1 miliar, dan pencabutan hak politik 5 tahun dari Pengadilan Tipikor Bandung pada Oktober 2022 atas korupsi pengadaan dan lelang jabatan; diperberat menjadi 12 tahun oleh Pengadilan Tinggi Bandung pada Desember 2022 (Detik).
• Ade Yasin, Bupati Bogor: 4 tahun dan denda Rp100 juta pada September 2022 karena menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (Detik).
• Budhi Sarwono, mantan Bupati Banjarnegara: 8 tahun dan denda Rp700 juta dari Pengadilan Tipikor Semarang pada Juni 2022 atas pengadaan pekerjaan umum; dakwaan gratifikasi dinyatakan tidak terbukti (Detik).
• Abdul Gafur Mas'ud, mantan Bupati Penajam Paser Utara: 5 tahun 6 bulan, uang pengganti Rp5,7 miliar, dan pencabutan hak politik 3 tahun pada September 2022 karena menerima suap terkait paket proyek (CNN Indonesia).
• Puput Tantriana Sari, Bupati Probolinggo: 4 tahun atas suap jual beli jabatan kepala desa; Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa dan mempertahankan vonis itu (Detik, Februari 2023).
• Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo: 3 tahun dan uang pengganti Rp250 juta pada Oktober 2020 karena menerima suap Rp600 juta terkait proyek infrastruktur (Kompas).
• Ahmad Muhdlor Ali, juga Bupati Sidoarjo: 4 tahun 6 bulan dan uang pengganti Rp1,4 miliar pada Desember 2024 karena memotong insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (Detik).
• Yana Mulyana, mantan Wali Kota Bandung: 4 tahun dan larangan menduduki jabatan publik hasil pemilihan selama 2 tahun pada Desember 2023 atas pengadaan CCTV dan internet proyek Bandung Smart City (Metro TV News).
• Erik Adtrada Ritonga, Bupati Labuhanbatu: 6 tahun, uang pengganti Rp368 juta, dan larangan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama 3 tahun pada September 2024 (Detik).
• Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo: 6 tahun 6 bulan dan uang pengganti sekitar Rp6,76 miliar dari Pengadilan Tipikor Surabaya pada Agustus 2026 atas suap dan gratifikasi terkait jual beli jabatan dan proyek RSUD; kedua pihak masih mempertimbangkan banding (CNN Indonesia).

Pola dalam perkara-perkara ini

Di mana uang berputar. Di tingkat kementerian, perkara berkumpul di sekitar program belanja atau perizinan besar: bansos pandemi, izin ekspor benih lobster, proyek menara telekomunikasi nasional, pengadaan laptop sekolah, dana hibah olahraga, dan sertifikasi keselamatan kerja. Di daerah, tiga tema berulang: suap proyek infrastruktur dan pengadaan (Sulawesi Selatan, Banjarnegara, Penajam Paser Utara, Bandung), setoran untuk jabatan (kepala desa di Probolinggo, lelang jabatan di Bekasi, Ponorogo), serta tekanan terhadap bawahan atau penghasilan mereka (Kementerian Pertanian, Riau, Sidoarjo).

Jabatan yang sama, perkara berulang. Sidoarjo mencatat dua bupati berturut-turut yang divonis, Saiful Ilah pada 2020 dan Ahmad Muhdlor Ali pada 2024.

Lintas partai. Para menteri yang divonis termasuk politikus PKB, PDI-P, Gerindra, dan NasDem, juga seorang profesional nonpartai. Tidak ada satu partai yang mendominasi daftar ini.

Vonis kerap berubah setelah putusan pertama

Banding menggeser hukuman ke dua arah. Diperberat: Syahrul Yasin Limpo (10 menjadi 12 tahun), Rahmat Effendi (10 menjadi 12), dan Abdul Wahid (2 menjadi 4). Diringankan: Nadiem Makarim (10 menjadi 9). Hukuman Edhy Prabowo naik dari 5 menjadi 9 tahun, lalu kembali menjadi 5 tahun di Mahkamah Agung.

Peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung juga memangkas hukuman bertahun-tahun kemudian. Mantan Ketua DPD Irman Gusman mendapat pengurangan hukuman dari 4,5 tahun menjadi 3 tahun pada 2019 dalam perkara suap kuota impor gula, lapor Detik. Mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang divonis 15 tahun pada 2018 dalam perkara e-KTP, mendapat pengurangan menjadi 12,5 tahun lewat PK pada 2025, lapor Kontan.

Pengampunan adalah jalur lain. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4,5 tahun pada Juli 2025 atas korupsi izin impor gula, dan pada Agustus 2025 perkaranya dihentikan lewat abolisi presiden dengan persetujuan DPR. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun atas suap pada Juli 2025, menerima amnesti dengan persetujuan DPR pada Agustus 2025, lapor The Jakarta Post.

Uang pengganti dan hak politik

Pengadilan kerap menambahkan kewajiban uang pengganti dan pembatasan hak politik di samping hukuman penjara. Uang pengganti terbesar dalam catatan kami adalah Rp39,6 miliar untuk Rohidin Mersyah, Rp19,6 miliar untuk Lukas Enembe, Rp15,5 miliar untuk Johnny G. Plate, dan Rp14,1 miliar ditambah USD 30.000 untuk Syahrul Yasin Limpo. Pencabutan hak politik atau larangan menduduki jabatan dijatuhkan kepada Rahmat Effendi dan Lukas Enembe (5 tahun), Abdul Gafur Mas'ud dan Erik Adtrada Ritonga (3 tahun), serta Yana Mulyana (2 tahun). Sejumlah putusan lain dalam catatan kami tidak memuat larangan semacam itu.

Yang bisa diperiksa pemilih sebelum pemilu berikutnya

Vonis tidak mengakhiri karier politik. Setelah menjalani hukumannya, Irman Gusman terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Barat dalam pemungutan suara ulang Juli 2024. Mahkamah Konstitusi, yang memerintahkan pemungutan suara ulang itu pada Juni 2024, mewajibkannya mengumumkan secara jujur dan terbuka bahwa ia mantan terpidana, lapor Antara. NewsWLD pernah memberitakan aturan yang membolehkan mantan terpidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif setelah masa jeda tertentu, asalkan mengumumkan rekam jejaknya.

Artinya, pemilih sendiri yang harus memeriksa. Sebelum pemilu berikutnya, pembaca dapat:

1. Mencari nama calon di direktori pejabat kami dan membuka profilnya, yang memuat putusan pengadilan, putusan etik, dan riwayat pendidikan beserta tautan ke pemberitaan di balik setiap catatan.
2. Membaca riwayat perkara secara utuh, bukan hanya putusan pertama. Banding dan PK bisa menambah atau mengurangi hukuman bertahun-tahun.
3. Memeriksa apakah hak politik dicabut dan berapa lama, karena hal itu menentukan kapan mantan pejabat bisa mencalonkan diri lagi.
4. Melihat jabatannya, bukan hanya orangnya. Perkara berulang di kementerian atau daerah yang sama menunjukkan lemahnya pengawasan pengadaan dan pengangkatan pejabat, yang akan diwarisi pejabat berikutnya.

Catatan di sini terbatas pada vonis yang telah diberitakan. Penyelidikan, penangkapan, atau hubungan keluarga dengan pejabat yang divonis bukanlah putusan bersalah, dan profil kami mencatat hasil perkara hanya setelah ada putusan pengadilan.