Poin penting
- Prabowo berjanji pada 2019 dan lagi pada Agustus 2024 akan mengejar koruptor 'sampai Antartika'.
- Kejagung menyebut menyelamatkan Rp24,71 triliun (sementara) pada 2025; KPK menetapkan 118 tersangka dan memulihkan Rp1,53 triliun, menurut hitungan lembaga sendiri.
- Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia turun dari 37 menjadi 34 untuk 2025.
- Perkara mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dilimpahkan ke penuntut umum pada 29 September 2026; jadwal sidang belum dilaporkan hingga 16 November.
- Dari lima pemajangan uang Kejagung pada 2026, tiga adalah penyerahan denda dan pajak; hanya perkara PSMI yang belum punya tersangka.
Pembaruan, 16 November 2026: Kami mencatat bahwa angka penindakan Kejagung dan KPK adalah laporan lembaga itu sendiri, dan menambahkan data independen Indonesia Corruption Watch soal vonis dan pemulihan aset 2024, serta pembebasan bersyarat Setya Novanto.
Prabowo Subianto memakai perumpamaan yang sama selama tujuh tahun. "Bila perlu sampai Antartika, sampai ke padang pasir paling jauh, akan saya kejar," katanya soal koruptor saat masih calon presiden di Bandung pada 8 Maret 2019, menurut Detik dan Sindonews. Sebagai presiden terpilih, saat menutup Rapimnas Partai Gerindra pada 31 Agustus 2024, ia berkata: "Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika," lapor Tempo.
Pekan ini warganet menyandingkan janji itu dengan ajakan pemerintah agar warga taat membayar pajak. Mereka mempertanyakan mengapa negara meminta lebih banyak uang sementara kasus korupsi terkesan mandek. Analisis ini menguji keluhan itu dengan catatan perkara, angka penindakan, dan keputusan kebijakan sejak Prabowo menjabat pada Oktober 2024.
Apa kata angka penindakan
Kejaksaan Agung (Kejagung) melaporkan tahun 2025 yang sibuk. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan kepada Komisi III DPR pada 20 Januari 2026 bahwa bidang tindak pidana khusus "menyelamatkan" Rp24,71 triliun dari perkara korupsi dan pencucian uang sepanjang 2025, ditambah aset valuta asing, dan PNBP dari bidang itu mencapai Rp19,12 triliun, lapor Kompas. Ia menyebut angka penyelamatan itu bersifat sementara, karena aset yang disita dan diblokir baru menjadi milik negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Ia juga menyebut ada 4.748 laporan masyarakat pada 2025, 4.131 perkara diproses, dan 1.590 perkara masuk penuntutan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pada 22 Desember 2025 bahwa sepanjang 2025 pihaknya menggelar 11 operasi tangkap tangan, menetapkan 118 tersangka, dan memulihkan aset negara Rp1,53 triliun, yang disebutnya tertinggi dalam lima tahun, menurut Kompas. Kedua angka itu berasal dari lembaga sendiri dan belum diverifikasi secara independen.
Ukuran independen menunjukkan arah sebaliknya. Transparency International Indonesia menyatakan pada 10 Februari 2026 bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 turun menjadi 34 dari 100, dari 37 setahun sebelumnya, dan peringkatnya merosot dari 99 ke 109, lapor Kompas. Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam laporan tahunan penindakan terbaru yang ditemukan NewsWLD, mencatat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka yang ditangani Kejagung, Polri, dan KPK pada 2024, dengan potensi kerugian negara Rp279,9 triliun, dan menyebut penindakan turun drastis. NewsWLD belum menemukan laporan ICW untuk tahun 2025.
Pemantauan Indonesia Corruption Watch atas vonis korupsi 2024 menemukan rata-rata hukuman penjara 3 tahun 3 bulan, dan hanya 4,84 persen dari kerugian negara Rp330,9 triliun yang diputus untuk dipulihkan, lapor Kompas. Setya Novanto, mantan Ketua DPR yang divonis dalam perkara korupsi e-KTP, bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025; ICW menyebutnya kemunduran pemberantasan korupsi, lapor Kompas.
Kasus Dadan Hindayana
Penangkapan yang paling sering disebut warganet adalah penangkapan Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo mencopot Dadan dan dua wakilnya pada 2 Juni 2026. Kejagung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dan menahan mereka pada 3 Juni, dengan dugaan penggelembungan harga pengadaan 21.801 motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi, serta penunjukan mitra SPPG yang terafiliasi dengan para tersangka, lapor Detik dan Kompas. Ketiganya berhak atas asas praduga tak bersalah dan belum diadili.
Sejak itu perkaranya melewati sejumlah tahap yang diumumkan ke publik. Kejagung memperpanjang penahanan 40 hari pada akhir Juni, lapor CNN Indonesia. Pada 29 September 2026 Kejagung menyatakan berkas lengkap dan menyerahkan enam tersangka, termasuk Dadan, ke jaksa penuntut umum Kejari Jakarta Pusat, dengan sekitar 233 saksi dan perkiraan kerugian negara sekitar Rp10 triliun hasil hitungan BPKP, menurut Detik dan Tempo. Klaster kedua berisi lima tersangka pengadaan motor listrik, termasuk seorang kolonel TNI aktif, dilimpahkan ke penuntut umum pada 9 Oktober, dan Kejagung menyatakan pada 13 November bahwa pihaknya membuka penyidikan baru dalam perkara MBG, lapor Metro TV.
Yang belum dibuka ke publik adalah isi surat dakwaan dan jadwal sidang. NewsWLD tidak menemukan laporan sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta hingga 16 November 2026.
Tumpukan uang tunai
Sepanjang 2026 Kejagung beberapa kali menggelar acara pers dengan tumpukan uang di gedungnya. Tidak semuanya terkait perkara pidana.
- Pada 10 April 2026 Kejagung memajang Rp11,42 triliun sebelum diserahkan ke kas negara di hadapan Prabowo. Burhanuddin menyebutnya "wujud transparansi kinerja kepada publik". Sebagian besar berasal dari denda administratif kehutanan yang ditagih Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Rp1,97 triliun dari PNBP penanganan perkara korupsi, dan sisanya dari pajak serta denda lingkungan, lapor CNBC Indonesia.
- Pada 13 Mei 2026 Kejagung memajang Rp10,27 triliun dari satgas yang sama, terdiri atas denda administratif, PNBP, dan setoran pajak, lapor Kompas.
- Pada 6 Oktober 2026 Kejagung memajang Rp13,24 triliun untuk kas negara, termasuk Rp3,48 triliun denda kehutanan, Rp1,54 triliun PNBP dari perkara tindak pidana khusus, dan Rp8,23 triliun pajak, lapor Detik.
- Pada 31 Agustus 2026 Kejagung memajang Rp401,65 miliar yang dikembalikan perusahaan tambang nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI). Saat itu belum ada tersangka. Pada 25 September Kejagung menetapkan korporasi tersebut dan empat orang sebagai tersangka, termasuk mantan direktur di Kementerian ESDM, dan pada 15 Oktober menetapkan direktur utama perusahaan itu, menurut Kejagung dan Kompas.
- Pada 10 September 2026 Kejagung memajang Rp1,003 triliun dan US$166.000 yang diserahkan perusahaan perkebunan tebu PT PSMI dalam perkara pemanfaatan kawasan hutan yang dikelola BUMN Inhutani V di Lampung. Direktur Penyidikan Jampidsus menyatakan tersangka akan diumumkan pada konferensi pers berikutnya, lapor Katadata. Rilis Kejagung pada 4 November menyebut penyidik masih memeriksa saksi, dan belum ada tersangka yang diumumkan.
Amnesti, maaf, dan RUU Perampasan Aset
Dua langkah kebijakan menuai kritik dari kelompok antikorupsi. Di Kairo pada 18 Desember 2024, Prabowo berkata kepada koruptor "kembalikan yang kau curi" dan "mungkin kita maafkan", lapor Kompas; Menko Yusril Ihza Mahendra saat itu menyebut pernyataan tersebut bagian dari strategi pemulihan aset. Pada 1 Agustus 2025 Prabowo memberi amnesti kepada Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang divonis 3,5 tahun dalam perkara suap terkait Harun Masiku, dan abolisi, yang meniadakan seluruh proses hukum, kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang divonis 4,5 tahun dalam perkara impor gula, saat perkara keduanya masih bisa diajukan banding, lapor BBC News Indonesia. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut keputusan itu demi rekonsiliasi dan Presiden "tetap berkomitmen" memberantas korupsi; peneliti ICW Yassar Aulia menyebut pengampunan bagi terpidana korupsi belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa menjadi preseden buruk.
RUU Perampasan Aset, yang lama dituntut kelompok antikorupsi, kini di tahap akhir. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan pada 10 November 2026 bahwa ratusan DIM telah selesai dibahas bersama pemerintah dan tim perumus serta tim sinkronisasi akan dibentuk, menurut kanal berita DPR.
Buronan di luar negeri
Ujian harfiah janji Antartika adalah apakah tersangka yang kabur bisa dibawa pulang. Interpol menerbitkan red notice untuk pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, tersangka perkara minyak mentah Pertamina, pada 23 Januari 2026, lapor Antara. Pada 28 September, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyebut keberadaannya masih belum diketahui. Di Singapura, Pengadilan Tinggi pada 17 Agustus 2026 menolak permohonan Paulus Tannos, buronan KPK dalam perkara e-KTP, dan proses ekstradisinya berlanjut, lapor Kompas.
Kaitan dengan pajak
Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta Y. Sri Susilo mengatakan kepada Suara.com pada 14 November 2026 bahwa kemauan warga membayar pajak bergantung pada kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara, dan berita korupsi bisa menggerus kepatuhan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah meminta dukungan publik untuk mengumpulkan Rp514 triliun yang masih dibutuhkan agar target pajak tahun ini tercapai.
Sumber
- 1.Republika: Prabowo Janji Kejar Koruptor Sampai Antartika (2019), news.republika.co.id
- 2.Detik: KPK Tanggapi Janji Prabowo (2019), news.detik.com
- 3.Sindonews: Prabowo Subianto Siap Kejar Koruptor hingga ke Antartika, nasional.sindonews.com
- 4.Tempo: Prabowo akan Kejar Koruptor hingga ke Antartika (3 Sep 2024), tempo.co
- 5.Kompas: Kejagung Selamatkan Rp 24,71 Triliun Sepanjang 2025, nasional.kompas.com
- 6.Kompas: Sepanjang 2025, KPK Gelar 11 OTT dan Tetapkan 118 Tersangka, nasional.kompas.com
- 7.Kompas: IPK Indonesia 2025 Turun di Angka 34, nasional.kompas.com
- 8.Kompas: ICW, Ada 364 Kasus Korupsi Sepanjang 2024, nasional.kompas.com
- 9.Detik: Dadan dkk Jadi Tersangka dan Ditahan, news.detik.com
- 10.Kompas.id: Bagaimana Modus Korupsi Bekas Kepala BGN dan Dua Wakilnya?, kompas.id
- 11.CNN Indonesia: Kejagung Perpanjang Penahanan Dadan Cs 40 Hari, cnnindonesia.com
- 12.Detik: Meja Hijau Menanti Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dkk, news.detik.com
- 13.Tempo English: Ex-BGN Chief Dadan Hindayana to Face Trial, en.tempo.co
- 14.Metro TV: Kejagung Buka Penyidikan Baru Kasus MBG, metrotvnews.com
- 15.CNBC Indonesia: Tumpukan Uang Rp 11 T di Depan Prabowo, cnbcindonesia.com
- 16.Kompas: Tumpukan Uang Rp 10 Triliun di Kejaksaan Agung, nasional.kompas.com
- 17.Detik: Penampakan Uang Rp 13,2 T Menggunung di Kejagung, news.detik.com
- 18.Liputan6: Tumpukan Uang Sitaan Rp 401,65 Miliar Kasus Nikel, liputan6.com
- 19.Kejaksaan: Kejagung Tetapkan PT CNI dan 4 Orang Sebagai Tersangka, story.kejaksaan.go.id
- 20.Kompas: Kejagung Tetapkan Bos Tambang sebagai Tersangka Kasus Nikel, nasional.kompas.com
- 21.Katadata: Kejagung Duga Lahan Inhutani V Diserobot Sejak 2007, katadata.co.id
- 22.Kejaksaan: Tim Penyidik Periksa Auditor Inhutani V (4 Nov 2026), story.kejaksaan.go.id
- 23.Kompas: Prabowo, Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan, nasional.kompas.com
- 24.Kompas: Yusril Sebut Pernyataan Prabowo Strategi Pemulihan Aset, nasional.kompas.com
- 25.BBC News Indonesia: Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bebas, bbc.com
- 26.DPR: Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, emedia.dpr.go.id
- 27.Antara: Interpol terbitkan red notice Riza Chalid, antaranews.com
- 28.FIN: Kejagung Masih Buru Riza Chalid, news.fin.co.id
- 29.Kompas: Pengadilan Singapura Tolak Permohonan Paulus Tannos, kompas.com
- 30.Suara.com: Menkeu Kejar Target Pajak, Ekonom Soroti Berita Korupsi, suara.com
- 31.Kompas.id: Vonis korupsi 2024, temuan ICW rata-rata 3 tahun penjara, pemulihan kerugian hanya 4,8 persen, kompas.id
- 32.Kompas: ICW, bebas bersyarat Setnov bentuk kemunduran pemberantasan korupsi (18 Aug 2025), nasional.kompas.com




