Sepekan setelah demonstran menuntut pencabutan aturan keamanan berbasis warga di Yogyakarta, pemerintah provinsi berjanji mempertimbangkan evaluasi, tetapi belum mengumumkan pencabutan. Persoalan ini melampaui satu organisasi lokal: apakah kelompok keamanan masyarakat dapat bekerja tanpa mengganggu ruang konstitusional untuk menyampaikan pendapat secara damai?
Apa yang terjadi pada 10 November?
Ratusan peserta dari Aliansi Jogja Memanggil dan kelompok mahasiswa mendatangi Kantor Gubernur DIY pada 10 November 2026. Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui mereka langsung. Menurut ANTARA, detikJogja, Harian Jogja, dan IDN Times, demonstran menyampaikan lima tuntutan: pencabutan aturan Jaga Warga; penghapusan pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi; penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak; penyelesaian Stadion Mandala Krida; serta penghentian apa yang disebut aliansi sebagai kriminalisasi mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan warga lainnya.
Peserta aksi menuduh orang-orang yang dikaitkan dengan Jaga Warga berhadapan dengan demonstran dalam aksi Oktober. Ini tuduhan atas tindakan tertentu, bukan kesimpulan bahwa semua anggota program melakukan kekerasan atau pemerintah provinsi memerintahkan penyerangan. Pembuktian tanggung jawab memerlukan identitas pelaku, rekaman, keterangan saksi, laporan polisi, dan penyelidikan independen.
Apa isi peraturannya?
Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023, ditetapkan 29 September 2023, mengatur Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Basis data hukum resmi provinsi dan register BPK menunjukkan aturan tersebut masih berlaku. Aturan ini menggantikan peraturan 2021 dan 2022. Tujuan yang tercantum antara lain partisipasi warga dalam keamanan, ketertiban umum, persatuan sosial, dan penyelesaian sengketa.
Pergub mengatur kelompok tingkat padukuhan, kampung, atau RW yang dibentuk atas prakarsa warga dan difasilitasi pemerintah setempat. Omah Jaga Warga menghimpun perwakilan di tingkat kalurahan atau kelurahan dan bermitra dengan pemerintah. Fungsinya mencakup pemetaan risiko keamanan, menerima laporan, mediasi konflik sosial, serta tindakan pencegahan terbatas seperti pengaturan lalu lintas kegiatan masyarakat. Naskah peraturan itu sendiri tidak memberikan hak menyeluruh untuk membubarkan demonstrasi.
Perbedaan ini penting. Program yang dirancang membantu warga menyelesaikan konflik dapat memiliki manfaat nyata. Namun ketika anggotanya hadir dalam aksi politik yang kontroversial, pemerintah perlu menjelaskan batas kewenangan, hubungan komando, serta mekanisme pengaduan dan sanksi. Keberadaan dasar hukum tidak otomatis membuat setiap tindakan atas nama program menjadi sah.
Apa yang dijanjikan gubernur?
Gubernur menjelaskan Jaga Warga dimaksudkan melindungi warga dari persoalan termasuk narkoba dan kenakalan remaja. Ia menyatakan pemprov akan mempertimbangkan evaluasi bila program itu menghambat demokratisasi. Ia juga mengatakan tidak bermaksud menghalangi mahasiswa dan warga menyampaikan aspirasi, sambil meminta demonstrasi berlangsung tanpa kekerasan.
Pernyataan tersebut merupakan kesediaan mempertimbangkan evaluasi, bukan keputusan mencabut Pergub 41/2023. Register BPK masih mencatat aturan berlaku. Perwakilan massa mengatakan kepada IDN Times bahwa jawaban gubernur belum konkret. Pertanyaan utamanya: apakah pemprov akan mengumumkan evaluasi formal, membuka hasilnya, menetapkan tenggat, atau mengusulkan perubahan aturan?
Sengketa hak demonstrasi yang lebih luas
Aliansi juga menolak pembatasan demonstrasi di Sumbu Filosofi Yogyakarta, koridor perkotaan dengan nilai budaya penting. Gubernur menyatakan akan mempertimbangkan persoalan yang diajukan. Pembatasan suatu demonstrasi bergantung pada instrumen hukum yang tepat, lokasi, alasan keselamatan, serta perlindungan hukum Indonesia. Artikel ini tidak menyimpulkan seluruh perkumpulan di koridor itu dilarang ataupun peraturannya sudah dicabut.
Tuntutan lain menyangkut upah dan belanja publik. Mengenai upah minimum, gubernur menjelaskan perhitungan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, faktor perhitungan menurut aturan, serta negosiasi pengusaha dan serikat pekerja. Soal Mandala Krida, ia mengatakan proses perkara korupsi sempat menghambat renovasi, sementara pekerjaan berikutnya bergantung pada pendanaan dan persyaratan teknis. Jawaban tersebut harus diuji lewat keputusan administratif berikutnya, bukan dianggap sebagai reformasi yang telah selesai.
Siapa yang terdampak?
Warga bisa mendapat manfaat bila kelompok lingkungan membantu mediasi sengketa dan pelaporan risiko. Mahasiswa, pekerja, dan organisasi masyarakat sipil dapat menghadapi risiko bila kelompok tersebut digunakan untuk mengintimidasi perkumpulan yang sah. Pejabat publik menghadapi tantangan membedakan kerja sama sukarela warga dari penegakan keamanan yang bersifat memaksa. Biayanya bukan hanya uang: turunnya kepercayaan publik dapat menyulitkan keamanan sekaligus partisipasi sipil.
Langkah akuntabilitas yang perlu diperiksa adalah keterbukaan keanggotaan dan pengawasan kelompok, aturan perilaku saat demonstrasi, catatan insiden dan sanksi, serta jadwal evaluasi. Dugaan kekerasan harus diselidiki secara independen, dengan kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk memberikan tanggapan.
Apa berikutnya?
Hingga pemberitaan yang diperiksa untuk 17 November, belum ditemukan pengumuman terverifikasi bahwa Pergub 41/2023 dicabut. Dialog 10 November terdokumentasi dan kesediaan gubernur mempertimbangkan evaluasi tercatat. Tindak lanjutnya masih perlu dipantau. News WLD akan membedakan niat yang diumumkan, perubahan aturan resmi, dan pelanggaran yang dibuktikan secara independen ketika informasi baru tersedia.
Sumber
- 1.Official DIY Governor Regulation 41/2023, jdih.jogjaprov.go.id
- 2.BPK legal register status, peraturan.bpk.go.id
- 3.DIY provincial government on Jaga Warga purpose, jogjaprov.go.id
- 4.ANTARA governor meets protesters, November 10, antaranews.com
- 5.IDN Times protesters say response insufficient, jogja.idntimes.com
- 6.Harian Jogja reporting on regulation, jogjapolitan.harianjogja.com
- 7.detikJogja account of five demands, detik.com




