Komisi III DPR RI meminta penyidik mempertimbangkan pasal makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan banyak pihak lain. Desakan yang tercatat dalam pernyataan resmi DPR pada 12 November itu melampaui dugaan tindak pidana akses elektronik dan penyadapan yang sedang disidik. Pertanyaan akuntabilitasnya adalah apakah aparat dapat membuktikan cakupan serta tujuan pengawasan tanpa mengubah kecurigaan politik menjadi putusan pidana.
Apa yang telah diumumkan penyidik?
Pada 3 November, polisi mengumumkan tersangka perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. ANTARA melaporkan salah satu tersangka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, yang kemudian menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Polisi menyatakan telah memeriksa saksi dan menyita barang bukti elektronik. Penetapan tersangka bukan vonis bersalah.
Pada 4 November, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan dan menunjuk Letjen Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas. Keputusan administratif tersebut tidak menentukan pertanggungjawaban pidana. ANTARA kemudian melaporkan tiga tersangka masih ditahan di Mako Brimob pada 6 November, sedangkan seorang tersangka lain belum ditahan karena sakit.
Associated Press pada 13 November melaporkan Kapolri menyampaikan kepada anggota DPR bahwa dugaan penyadapan juga menyasar pejabat, politikus, gubernur, personel antikorupsi, aktivis, dan mahasiswa. Menjadi sasaran penyadapan tidak berarti seseorang melakukan kesalahan. Laporan tersebut juga memuat dugaan penghapusan rekaman; penyidik perlu membuktikan rantai penguasaan bukti dan apa yang masih dapat dipulihkan.
Mengapa DPR meminta pasal makar?
Dalam laporan resmi rapat bersama Kapolri Suyudi Ario Seto pada 12 November, Komisi III menyatakan dugaan penyadapan ilegal, akses elektronik, dan penghapusan data patut diperlakukan sebagai makar. Ketua Komisi III Habiburokhman meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Pernyataan DPR sebelumnya juga mengangkat dugaan pengawasan ilegal, manipulasi opini daring, dan pengerahan massa aksi. Semua itu masih berupa tuduhan yang harus dibuktikan, bukan fakta mengenai demonstran atau organisasi masyarakat sipil.
Perbedaan hukumnya penting. Penyadapan ilegal dan penyalahgunaan sistem kepolisian sudah merupakan tuduhan serius. Pasal makar mensyaratkan pembuktian unsur tindak pidana tertentu, bukan sekadar perbedaan politik atau asumsi berdasarkan siapa yang disadap. DPR dapat menjalankan pengawasan, tetapi jaksa dan pengadilan harus menilai alat bukti secara independen.
Laporan DPR pada 9 November menyebut informasi bahwa lebih dari 6.000 orang mungkin menjadi sasaran. Angka itu adalah klaim yang disampaikan parlemen, bukan daftar korban yang sudah diaudit secara independen dan dipublikasikan. Angka tersebut tidak boleh disajikan sebagai total pasti. Dalam dokumen yang ditinjau, aparat belum membuka inventaris lengkap sasaran.
Dampak bagi masyarakat, bukan hanya presiden
Jika sistem penyadapan yang seharusnya dipakai untuk penyidikan sah digunakan tanpa izin, dampaknya jauh melampaui persaingan elite politik. Korban potensial dapat mencakup aktivis, mahasiswa, petugas antikorupsi, dan warga lain yang komunikasinya dilindungi hukum. Akses tanpa izin dapat membahayakan sumber informasi rahasia, percakapan pribadi, dan catatan sensitif. Itu merupakan risiko dari dugaan perbuatan, bukan bukti percakapan pribadi tertentu telah dibocorkan.
Ada pula risiko tanggapan yang terlalu luas. Dugaan bahwa tersangka mengorganisasi protes atau memanipulasi opini tidak boleh dijadikan alasan menganggap demonstran damai sebagai bagian dari persekongkolan tanpa bukti. Hak berkumpul dan mengkritik pemerintah harus dibedakan dari tindak pidana yang dapat dibuktikan. Begitu pula, tuduhan terhadap perwira tinggi membutuhkan proses hukum, bukan kesimpulan akibat tekanan politik.
Penjelasan pemerintah dan pertanyaan terbuka
Pejabat kepolisian menyatakan perkara ini merupakan penegakan hukum, bukan persaingan internal. DPR meminta proses transparan dan akuntabel. Jaminan tersebut baru bermakna jika publik akhirnya memperoleh penjelasan yang dapat diuji mengenai siapa yang memberi izin akses, sistem yang digunakan, kapan dugaan penyadapan berlangsung, dan apakah informasi dialirkan kepada pihak ketiga.
Komisi III juga meminta penyidik menelusuri ke mana hasil sadapan dikirim. Penjelasan publik perlu mencakup prosedur izin penyadapan, jejak audit, pengamanan rekaman, serta pemulihan hak bagi orang yang privasinya dilanggar. Membuka isi komunikasi pribadi justru dapat menimbulkan kerugian baru; pengawasan independen tidak harus mengumumkan materi sensitif kepada semua orang.
Langkah berikutnya
Penyidik dapat menguji tuduhan menggunakan log sistem, dokumen otorisasi, keterangan saksi, dan perangkat yang disita. Jaksa kemudian menentukan pasal yang didukung alat bukti, sedangkan pengadilan menentukan kesalahan jika perkara dilimpahkan. Pengawasan DPR sebaiknya juga menelaah pengamanan institusional yang memungkinkan dugaan penyalahgunaan, bukan hanya meminta label pidana lebih berat.
Yang terdokumentasi: polisi mengumumkan tersangka, presiden memberhentikan Listyo dari jabatan pemerintah, dan Komisi III meminta pertimbangan pasal makar. Yang masih diperselisihkan atau belum terverifikasi: daftar lengkap sasaran, pemanfaatan informasi hasil sadapan, dugaan kaitan dengan protes, dan apakah bukti memenuhi unsur makar. Ini penyidikan yang masih berjalan, bukan putusan bersalah.
Sumber
- 1.DPR Commission III statement, November 12, 2026, emedia.dpr.go.id
- 2.DPR statement on 6,000 possible targets, November 9, emedia.dpr.go.id
- 3.DPR request to trace intercepted information, November 12, emedia.dpr.go.id
- 4.ANTARA police suspects report, November 3, makassar.antaranews.com
- 5.ANTARA presidential removal, November 4, sultra.antaranews.com
- 6.ANTARA detention report, November 6, makassar.antaranews.com
- 7.Associated Press report, November 13, apnews.com




