Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada Singapura dan Malaysia atas asap kebakaran hutan dan lahan Indonesia dalam KTT ASEAN di Manila. Pernyataan itu kembali menyoroti pertanyaan penting: mampukah pemerintah mencegah krisis kabut asap lintas negara berikutnya, bukan hanya bergerak setelah kerugian terjadi?
Dalam KTT 15 November, Prabowo menyebut kebakaran yang membutuhkan hampir empat bulan untuk dikendalikan telah berdampak pada negara tetangga. Ia mengatakan Indonesia mengerahkan 71.000 personel untuk pemadaman dan 16 petugas meninggal dunia. Angka tersebut berasal dari keterangan presiden, bukan hasil audit independen yang dilakukan dalam artikel ini.
Perusahaan diselidiki, tetapi hasil perkara harus dibuka
Prabowo menyatakan pemerintah telah mencabut 17 konsesi perusahaan, mendakwa 11 perusahaan, menyelidiki 26 perusahaan, dan merencanakan dakwaan terhadap 23 perusahaan lain. Ia juga mengatakan polisi menyelidiki total 104 perusahaan. Angka-angka ini menggambarkan tahap penegakan hukum yang berbeda dan tidak boleh langsung dijumlahkan seolah semuanya kelompok pelaku yang berbeda serta telah terbukti bersalah.
Presiden menyerukan tindakan lebih keras terhadap korporasi yang terkait kebakaran. Namun penyelidikan, dakwaan, pencabutan izin, dan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap merupakan peristiwa berbeda. Masyarakat masih membutuhkan nama perusahaan, nomor perkara, dasar hukum sanksi, dan hasil akhir untuk menilai efektivitas penegakan hukum.
Tantangannya besar ketika konsesi, rantai pasok, dan pembukaan lahan tersebar di berbagai provinsi. Menemukan sumber api tidak selalu sama dengan membuktikan tanggung jawab hukum sebuah perusahaan. Diperlukan bukti penguasaan lahan, tindakan pencegahan, serta aturan yang berlaku.
Analisis satelit menunjukkan skala kebakaran
The Jakarta Post mengutip analisis Nusantara Atlas yang memperkirakan sekitar 2,88 juta hektare lahan terbakar di Indonesia sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Pemantau tersebut menyebutnya sebagai musim kebakaran terburuk dalam sekitar satu dekade.
Angka itu berasal dari analisis satelit dan tidak boleh disamakan dengan angka resmi akhir pemerintah. Asap dapat menutupi kebakaran dari sensor satelit, sementara metode penghitungan yang berbeda menghasilkan perkiraan berlainan. Pemerintah sebelumnya melaporkan sekitar 202.000 hektare terbakar hingga akhir Juli, yang juga memiliki periode pengukuran berbeda.
Perbedaan ini menunjukkan perlunya laporan publik berkala yang menggunakan metodologi konsisten. Tanpa angka bulanan yang sebanding, masyarakat sulit mengukur perkembangan kebakaran, provinsi terdampak, dan efektivitas pencegahan.
Kekeringan berkepanjangan serta kondisi El Niño memperparah pemadaman, menurut pemberitaan terkait krisis. Namun faktor cuaca tidak menghapus perlunya menyelidiki sumber api akibat aktivitas manusia, pengelolaan lahan, atau kegagalan pengawasan bila ada bukti yang mendukungnya.
Mengapa Singapura dan Malaysia terlibat?
Asap tidak berhenti di perbatasan. Kabut asap memengaruhi kualitas udara, sekolah, dan kegiatan sehari-hari di Singapura dan Malaysia, sehingga darurat lingkungan Indonesia menjadi persoalan kesehatan publik dan hubungan diplomatik kawasan.
Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta kerja sama yang lebih kuat untuk berbagi informasi dan menindak perusahaan terkait pembakaran. Menurut Channel News Asia, Singapura dan Indonesia sebelumnya menyepakati pembentukan satuan tugas bersama. Wong mengusulkan mekanisme tersebut diperluas menjadi kerja sama regional.
Pejabat ASEAN juga mendorong penguatan lembaga kerja sama pengendalian kabut asap lintas batas. Kolaborasi demikian dapat membantu menyandingkan data titik api satelit, peta konsesi, dan kepemilikan perusahaan di berbagai yurisdiksi, meskipun penegakan hukum tetap bergantung pada aturan serta bukti di masing-masing negara.
Ujian pencegahan setelah permintaan maaf
Prabowo mengatakan Indonesia sedang menyiapkan lembaga dan program baru untuk mencegah kebakaran, bukan hanya memadamkannya. Rincian desain, pendanaan, dan kewenangan badan tersebut belum seluruhnya dipaparkan dalam laporan yang diperiksa.
Tolok ukur berikutnya seharusnya dapat diakses publik: identitas serta perkembangan perkara 104 perusahaan, hasil hukum pencabutan konsesi, estimasi independen luas kebakaran, dampak kesehatan, dan rencana pencegahan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum musim kemarau berikutnya.
Permintaan maaf mengakui dampak lintas negara. Perubahan nyata bergantung pada penurunan kebakaran yang terukur, penegakan hukum transparan, serta perlindungan masyarakat dan petugas pemadam yang paling langsung menghadapi risikonya.




