Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia

dihukum pengadilan membayar Rp25,61 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan membayar Rp299,95 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan membayar Rp342,97 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan membayar Rp199,56 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan membayar Rp590,54 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan membayar Rp439,01 miliar dalam gugatan KLHK atas kebakaran hutan dan lahan; putusan berkekuatan hukum tetap, menurut KLHK (Agustus 2023)

dihukum pengadilan pada 2016 membayar Rp29,6 miliar terkait kebakaran; membayar secara bertahap per 2023

dihukum Pengadilan Tinggi Jambi membayar sekitar Rp191,8 miliar atas kebakaran 591 ha pada 2015 di Muaro Jambi (No. 65/Pdt.LH/2017/PT.JMB, 2017)

dihukum membayar Rp491 miliar (ganti rugi Rp119,8 miliar, pemulihan Rp371,1 miliar) atas kebakaran sekitar 1.000 ha pada 2013 di Riau; dikuatkan MA, 2020

dihukum Pengadilan Tinggi Palembang membayar sekitar Rp79 miliar atas kebakaran di konsesinya di Sumatra Selatan, membatalkan putusan bebas pengadilan negeri Desember 2015 (Agustus 2016)

dihukum membayar sekitar Rp1,07 triliun (ganti rugi Rp319 miliar, pemulihan Rp753 miliar) atas kebakaran 3.000 ha konsesinya di Kepulauan Meranti, Riau; putusan kasasi MA, Desember 2018

dihukum membayar Rp366 miliar (ganti rugi Rp114,3 miliar, pemulihan Rp251,7 miliar) atas pembakaran sekitar 1.000 ha hutan Tripa, Aceh; kasasi ditolak MA, inkrah Agustus 2015

disegel Kementerian Lingkungan Hidup terkait kebakaran di konsesinya di Ketapang, Kalimantan Barat, Agustus 2026

areal konsesi disegel Kementerian Lingkungan Hidup setelah kebakaran di dua lokasi seluas sekitar 457,85 ha, diperiksa 11 sampai 15 Agustus 2026

izin hutan tanaman industri dicabut Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, Oktober 2015

izin hutan tanaman industri dicabut Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, Oktober 2015

izin perkebunan dibekukan Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, September 2015

izin perkebunan dibekukan Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, September 2015

izin konsesi hutan dicabut Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, September 2015

lahan di Riau disegel Kementerian LHK terkait kebakaran, September 2019

kebun disebut Menteri LHK termasuk yang disegel terkait kebakaran, September 2019

izin perkebunan dibekukan Kementerian LHK terkait kebakaran lahan, September 2015

badan pengelolaan gambut dan mangrove nasional yang baru; pimpinan dilantik Oktober 2026, kepala Satyawan Pudyatmoko

lembaga restorasi gambut berdasarkan Perpres 120/2020; dibubarkan lewat surat Mensesneg pada April 2025, tugas dialihkan ke tiga kementerian

lembaga penanggulangan bencana dalam penanganan darurat karhutla; kepala diganti Letjen Kristomei Sianturi pada Oktober 2026

data SiPongi mencatat sekitar 1,16 juta ha terbakar pada 2023, terluas di Kalimantan Selatan (190.394,58 ha)

mencatat 376.805 ha terbakar pada 2024

mencatat sekitar 85.000 ha konsesi perusahaan di Sumatra dan Kalimantan terbakar pada 2026 dan sekitar 335 pemegang konsesi terindikasi titik api (Agustus 2026)