Perkara kebakaran hutan: putusan inkrah Rp5,6 triliun, sedikit yang diketahui dibayar

Kementerian lingkungan hidup menggugat 22 perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan antara 2015 dan 2023. Hingga Agustus 2023, 14 perkara di antaranya sudah berkekuatan hukum tetap dengan nilai total Rp5,60 triliun, menurut Rasio Ridho Sani, saat itu Direktur Jenderal Penegakan Hukum kementerian, seperti diberitakan Antara. Tiga bulan kemudian, Mongabay melaporkan hanya satu perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam gugatan kebakaran kementerian yang sudah membayar lunas.

Selisih antara yang diperintahkan pengadilan dan yang benar-benar masuk ke negara adalah fakta utama dalam akuntabilitas kebakaran di Indonesia. Hal ini kembali relevan tahun ini. Sistem pemantauan SiPongi milik Kementerian Kehutanan mencatat 202.004,30 hektare terbakar pada Januari hingga Juli 2026, naik 69% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, menurut Kompas.

Analisis ini memaparkan putusan pengadilan, pembayaran, tindakan atas izin, dan induk perusahaan yang terdokumentasi. Sumbernya hanya putusan pengadilan, pernyataan dan angka resmi, serta pemberitaan yang mengutipnya. Profil isu ini ada di halaman Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Skala kebakaran menurut angka resmi

Kementerian lingkungan hidup, yang saat itu bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mencatat sekitar 2,6 juta hektare terbakar pada 2015 dan 1.649.258 hektare pada 2019, lapor Antara. Data SiPongi mencatat total 2023 sekitar 1,16 juta hektare, dengan Kalimantan Selatan sebagai provinsi terparah, menurut Kompas. Kementerian Kehutanan melaporkan 376.805 hektare untuk 2024, lapor IDX Channel.

Kementerian itu dipecah pada Oktober 2024 menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, yang kini menegakkan hukum lingkungan dalam perkara kebakaran, dan Kementerian Kehutanan, yang mengelola SiPongi.

Yang tercatat: putusan inkrah dan nilainya

Laporan Antara tentang jumpa pers Agustus 2023 memuat 14 putusan inkrah. Tujuh perusahaan saat itu dalam tahap eksekusi, dengan nilai putusan Rp3,05 triliun:

• PT National Sago Prima, Kepulauan Meranti, Riau: sekitar Rp1,07 triliun. Mahkamah Agung memutus pada Desember 2018, lapor Mongabay Indonesia.
• PT Jatim Jaya Perkasa, Rokan Hilir, Riau: Rp491,02 miliar, dikuatkan Mahkamah Agung pada 2020.
• PT Waringin Agro Jaya, Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan: Rp466,46 miliar, pertama kali diputus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2017, lapor The Jakarta Post.
• PT Surya Panen Subur, Nagan Raya, Aceh: Rp439,01 miliar.
• PT Kallista Alam, Nagan Raya, Aceh: Rp366,06 miliar atas pembakaran di hutan gambut Tripa, inkrah pada Agustus 2015, lapor The Jakarta Post.
• PT Ricky Kurniawan Kertapersada, Muaro Jambi, Jambi: Rp191,80 miliar, diputus Pengadilan Tinggi Jambi pada 2017.
• PT Palmina Utama, Banjar, Kalimantan Selatan: Rp22,29 miliar.

Tujuh lainnya, senilai Rp2,55 triliun, dalam persiapan eksekusi: PT Rafi Kamajaya Abadi (Rp920,01 miliar), PT Agro Tumbuh Gemilang Abadi (Rp590,54 miliar), PT Arjuna Utama Sawit (Rp342,97 miliar), PT Kalimantan Lestari Mandiri (Rp299,95 miliar), PT Rambang Agro Jaya (Rp199,56 miliar), PT Kumai Sentosa (Rp175,18 miliar) dan PT Kaswari Unggul (Rp25,61 miliar). Mahkamah Agung menolak kasasi PT Rafi Kamajaya Abadi pada Juli 2023, lapor The Jakarta Post.

Ada putusan lain di luar daftar itu. Pengadilan Tinggi Palembang menghukum PT Bumi Mekar Hijau membayar sekitar Rp79 miliar pada Agustus 2016, membatalkan putusan bebas Desember 2015, lapor Mongabay. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan hukuman terhadap PT Pranaindah Gemilang (Rp238,6 miliar) dan PT Putra Lirik Domas (Rp199,5 miliar) pada 2022, menurut Mongabay. Pada Oktober 2025, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan hukuman bagi PT Hermes Sugar Indonesia untuk membayar Rp266,9 miliar atas kebakaran 2023 di Kotawaringin Timur, lapor Dandapala. Kami belum dapat memastikan apakah ketiga putusan itu sudah inkrah.

Semua ini adalah putusan perdata dan temuan pengadilan tentang kebakaran tertentu pada tahun tertentu. Putusan masa lalu tidak membuktikan bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran apa pun saat ini.

Yang diperintahkan dan yang dibayar

Pemberitaan publik hanya menunjukkan sedikit pembayaran:

• PT Bumi Mekar Hijau membayar lunas Rp78,5 miliar, satu-satunya yang melakukannya, lapor Mongabay pada November 2023.
• PT Kallista Alam telah membayar Rp57 miliar, separuh dari komponen ganti rugi, menurut siaran pers kementerian tertanggal 29 September 2023 yang dikutip Mongabay. Kementerian menyebut biaya pemulihan akan dibayar secara mencicil.
• PT Waimusi Agroindah, yang dihukum pada 2016 membayar Rp29,6 miliar, telah mencicil Rp9 miliar hingga 2019 dan pada Maret 2023 sepakat melunasi sisanya, lapor Mongabay.
• Lelang aset PT Waringin Agro Jaya pada Desember 2023 menghasilkan sekitar Rp40 miliar, kurang dari sepersepuluh nilai putusannya, kata pejabat kementerian lingkungan hidup Dodi Kurniawan kepada Mongabay pada 2025.

Jumlah yang dilaporkan itu sekitar Rp184,5 miliar. Ini hitungan NewsWLD yang tidak lengkap karena cicilan berikutnya tidak dipublikasikan. Dalam investigasinya pada Agustus 2025, Mongabay menyebut total yang diperintahkan kepada perusahaan perkebunan lebih dari Rp21 triliun dan menulis bahwa hampir tidak ada yang tertagih.

Perusahaan juga memakai jalur pengadilan untuk menunda. PT Ricky Kurniawan Kertapersada mengajukan pailit pada Maret 2023, dan permohonannya tidak mencantumkan kementerian sebagai kreditur, lapor Mongabay Indonesia. Mongabay tidak melaporkan pembayaran apa pun dari PT Jatim Jaya Perkasa.

Induk usaha yang terdokumentasi

Sejumlah anak usaha berada dalam grup yang lebih besar. PT Sampoerna Agro Tbk adalah induk PT National Sago Prima, lapor Kontan. Pernyataan menteri pada September 2019 menyebut TDM Berhad dari Malaysia sebagai induk PT Rafi Kamajaya Abadi, dan Kuala Lumpur Kepong Berhad sebagai pemegang saham terbesar PT Adei Plantation and Industry, lapor Malay Mail. Pengadilan Negeri Pelalawan menjatuhkan denda Rp1,5 miliar kepada PT Adei dan memerintahkan pemulihan senilai Rp15,1 miliar atas kebakaran 2013 dalam putusan tingkat pertama pada 2014, lapor The Star.

Kepemilikan tidak membuat induk usaha bertanggung jawab secara hukum atas putusan terhadap anak usahanya, kecuali pengadilan menyatakannya.

Tindakan atas izin pada 2015 dan penyegelan pada 2026

Pada September 2015 kementerian mencabut izin konsesi hutan PT Hutani Sola Lestari dan membekukan izin perkebunan PT Waringin Agro Jaya, PT Langgam Inti Hibrindo dan PT Tempirai Palm Resources, lapor Mongabay Indonesia. Pada Oktober 2015 kementerian mencabut izin hutan tanaman industri PT Mega Alam Sentosa dan PT Dyera Hutan Lestari, lapor Mongabay Indonesia.

Tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup mengandalkan penyegelan. Kementerian menyegel PT Bintang Harapan Palma di Sumatra Selatan setelah kebakaran sekitar 457,85 hektare di dua lokasi, yang diperiksa pada 11 hingga 15 Agustus, lapor Katadata. Kementerian juga menyegel PT Sinar Karya Mandiri di Ketapang, Kalimantan Barat, atas kebakaran sekitar 1.500 hektare; pemegang saham mayoritasnya adalah PT Suryabumi Agrolanggeng, anak usaha PT Gozco Plantations Tbk, lapor Katadata.

Hingga akhir September kementerian telah menyegel 57 entitas usaha di Sumatra dan Kalimantan, 19 di antaranya di Kalimantan Barat dan 12 di Sumatra Selatan. Sekitar 95% lokasi terbakar adalah kebun sawit dan hampir 5% kebun tebu, dan 17 perusahaan mengalami kebakaran berulang, lapor Katadata. Penyegelan adalah langkah penegakan selama penyelidikan, bukan temuan bahwa perusahaan bersalah.

Dimensi lintas negara

DPR meratifikasi Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas pada September 2014, menjadi anggota terakhir yang melakukannya, lapor Eco-Business. Pada 4 November 2026 parlemen Singapura mengubah Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas negara itu sehingga pelanggarannya dapat berujung penangkapan, denda bagi perusahaan yang tidak patuh naik sepuluh kali lipat, dan persidangan in absentia dimungkinkan, lapor Arab News.

Yang masih terbuka

• Pembayaran. Kementerian belum memublikasikan catatan berjalan tentang berapa yang sudah dibayar tiap perusahaan atas putusannya.
• Perkara 2026. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sekitar 335 pemegang konsesi terindikasi memiliki titik api dan sekitar 85.000 hektare konsesi terbakar, lapor Katadata. Penyidik Bareskrim Polri mengatakan sedang menangani 96 laporan terhadap korporasi yang mencakup 25,3 ribu hektare dan akan segera menetapkan tersangka korporasi, menurut Katadata. Belum ada satu pun perkara ini yang sampai pada putusan pengadilan.
• Pemulihan. Mongabay melaporkan pada 2023 bahwa tidak satu pun dari 14 perusahaan itu telah memulihkan lahannya yang terbakar.

Yang perlu dicermati

• Apakah perusahaan yang disegel akan menghadapi gugatan perdata, tuntutan pidana atau sanksi administratif, yang menurut kementerian dapat digunakan bersamaan berdasarkan UU 32/2009.
• Bagaimana Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru, yang pimpinannya dilantik pada Oktober 2026, menurut Mongabay Indonesia, membagi tugas dengan kementerian.
• Apakah Singapura akan menerapkan undang-undang barunya terhadap perusahaan tertentu.

Pejabat yang disebut dalam tulisan ini tercantum di direktori pejabat. Keterkaitan perusahaan dengan isu ini dipetakan di halaman intelijen.