Poin penting
- Menteri LH Jumhur Hidayat menyatakan pada 21 Agustus bahwa karhutla tidak ditemukan di konsesi perusahaan.
- Pada hari yang sama kementeriannya mengumumkan penyegelan konsesi sawit tempat sekitar 454 hektare terbakar.
- Kementerian Kehutanan menyanksi 32 perusahaan atas 12.926,74 hektare lahan terbakar di arealnya.
- Pada 19 November pemerintah mencabut izin RAPP seluas 338.536 hektare, antara lain karena kebakaran gambut berulang.
- Putusan: salah.
Klaim: "Informasi yang saya terima, karhutla yang terjadi saat ini tidak ditemukan di wilayah konsesi perusahaan, melainkan banyak ditemukan di wilayah open access," kata Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada 21 Agustus 2026 dalam forum lingkungan yang digelar WALHI di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, menurut PekanbaruTV. AFU.id mengutipnya: "Kita bersyukur bahwa kebakaran tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi. Artinya, penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi."
Putusan: Salah. Pada hari yang sama, kementeriannya sendiri mengumumkan penyegelan konsesi sawit di Sumatera Selatan tempat sekitar 454 hektare terbakar pada awal Agustus. Dalam bulan-bulan berikutnya, Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi kepada 32 perusahaan atas 12.926,74 hektare lahan terbakar di areal mereka, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepada para pemimpin ASEAN bahwa 17 konsesi dicabut dan 104 perusahaan diselidiki polisi, dan pada 19 November pemerintah mencabut izin PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare dengan alasan antara lain kebakaran gambut berulang.
Apa kata data
-
Kementeriannya menyegel konsesi terbakar pada hari yang sama. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan dalam siaran pers SR.189 tanggal 21 Agustus bahwa pengawas yang turun pada 11 sampai 15 Agustus menemukan sekitar 454 hektare terbakar pada 4 sampai 8 Agustus di dalam konsesi PT Bintang Harapan Palma di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Lokasi itu disegel. Kementerian menyebut perusahaan itu sudah pernah dikenai sanksi administratif dan digugat perdata atas kebakaran pada 2023. (Kementerian Lingkungan Hidup, Kompas)
-
Puluhan perusahaan disanksi karena kebakaran di arealnya. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan menyatakan pada 19 Oktober telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan luas terbakar 12.926,74 hektare: 19 pembekuan izin, 8 paksaan pemulihan ekosistem, dan 5 pencabutan. (Gakkum Kehutanan)
-
Presiden sendiri memaparkan tindakan terhadap perusahaan. Di KTT ASEAN ke-49, Prabowo mengatakan 17 konsesi dicabut, 26 dalam penyelidikan, 11 sudah didakwa dan 23 akan didakwa, serta polisi menyelidiki 104 perusahaan. (Badan Komunikasi Pemerintah)
-
Konsesi pulp besar kehilangan izin karena kebakaran. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971/2026 tanggal 19 November mencabut izin PBPH RAPP seluas 338.536 hektare di Riau. Pemerintah menyebut kebakaran gambut berulang serta 18.362,74 hektare kebun sawit, 541,46 hektare tambang tanpa izin, dan 211,54 hektare kerusakan kawasan lindung di dalam konsesi. (ANTARA, Kompas)
-
Data pengkritik saat itu menunjuk konsesi. WALHI menyatakan 1.351 dari 11.189 titik panas yang dianalisisnya berada di dalam atau sekitar konsesi 15 perusahaan. Titik panas adalah sinyal panas dari satelit, bukan kebakaran yang terkonfirmasi, tetapi data itu bertentangan dengan pernyataan menteri yang menyeluruh. Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring langsung membantah menteri di tempat, dengan mengatakan WALHI menemukan titik api di konsesi lewat citra satelit, drone, dan pemeriksaan lapangan serta telah melaporkannya ke Polda Riau. Bahkan Deputi Penegakan Hukum kementerian itu sendiri, Rizal Irawan, menyatakan kebakaran berulang di areal konsesi korporasi tidak akan dipandang sebagai peristiwa biasa. (AFU.id, PekanbaruTV)
Celah akuntabilitas
Kasus PT Bintang Harapan Palma menunjukkan konsesi yang terbakar lagi setelah sanksi dan gugatan sebelumnya. Penegakan pidana juga tertinggal dari sanksi administratif: hingga 19 Oktober, Kementerian Kehutanan menyebut 120 subjek hukum dalam proses pidana, tetapi baru 1 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka, di samping 12 perorangan, dan 2 berkas perkara korporasi dikembalikan jaksa karena belum lengkap (P-22). (Gakkum Kehutanan)
Penjelasan menteri
Jumhur menyebut pernyataannya sebagai informasi yang ia terima dan mengatakan sebagian besar kebakaran terjadi di lahan open access, bukan di dalam izin perusahaan. Ia mengatakan pemerintah telah memberi pengarahan kepada sekitar 400 pemegang konsesi tentang kewajiban pencegahan kebakaran. NewsWLD tidak menemukan rincian resmi luas lahan terbakar di dalam dan di luar konsesi pada 2026 yang mendukung pernyataannya. RAPP menyatakan menghormati pencabutan izin dan menunggu pemberitahuan resmi, serta menyebut sekitar 41.000 orang bekerja dalam operasinya. (PekanbaruTV, ANTARA)
Mengapa salah
Lahan open access mungkin memang menyumbang banyak dari luas lahan terbakar, dan menteri tidak mengaku punya data lengkap. Namun ia menyatakan kebakaran "tidak ditemukan" di konsesi dan memuji kepatuhan pemegang konsesi. Kementeriannya sendiri sudah mendokumentasikan kebakaran 454 hektare di dalam konsesi sebelum ia berbicara, dan penegakan hukum oleh lembaga lain kemudian menegaskan kebakaran di lahan perusahaan dalam skala besar.
Yang belum diketahui
- Porsi lahan terbakar 2026 di dalam dan di luar konsesi, yang belum dipublikasikan lembaga mana pun.
- Nama 104 perusahaan yang diselidiki polisi.
- Apakah Jumhur sudah meralat pernyataannya; NewsWLD tidak menemukan ralat.
Cek fakta ini disusun dari dokumen publik dan pemberitaan yang dikutip di atas. NewsWLD akan memperbarui tulisan ini jika ada data baru.
Sumber
- 1.PekanbaruTV: Menteri LH sebut karhutla dominan di open access, Walhi temukan api di konsesi perusahaan, pekanbarutv.com
- 2.AFU.id: Walhi-Jumhur ribut soal data karhutla di lahan konsesi, afu.id
- 3.Kementerian Lingkungan Hidup: Penyegelan di konsesi PT Bintang Harapan Palma, kemenlh.go.id
- 4.Kompas: 454 hektare lahan terbakar, KLH segel konsesi PT BHP di OKI, regional.kompas.com
- 5.Gakkum Kehutanan: Sanksi administratif terhadap 32 perusahaan terkait karhutla, gakkum.kehutanan.go.id
- 6.Bakom: Presiden Prabowo paparkan penanganan karhutla di KTT ke-49 ASEAN, bakom.go.id
- 7.ANTARA: Pemerintah cabut izin PBPH PT RAPP di Riau seluas 338.536 hektare, antaranews.com
- 8.Kompas: Satgas PKH: PT RAPP berulang kali sebabkan karhutla, nasional.kompas.com




