Yang dikatakan
Karhutla yang terjadi saat ini tidak ditemukan di wilayah konsesi perusahaan, melainkan banyak ditemukan di wilayah open access, artinya penerima konsesi taat dan patuh terhadap regulasi.
Diklaim oleh Jumhur Hidayat · pernyataan resmi · PekanbaruTV · AFU.id
Putusan kami
Kementeriannya sendiri mengumumkan pada hari yang sama penyegelan konsesi sawit di Sumatera Selatan tempat sekitar 454 hektare terbakar pada awal Agustus. Kementerian Kehutanan kemudian menyanksi 32 perusahaan atas 12.926,74 hektare lahan terbakar, dan izin RAPP seluas 338.536 hektare dicabut antara lain karena kebakaran gambut berulang.
Faktanya
- 1
KLH menyegel konsesi PT Bintang Harapan Palma di OKI setelah sekitar 454 ha terbakar pada 4 sampai 8 Agustus.
Kementerian Lingkungan Hidup: Penyegelan di konsesi PT Bintang Harapan Palma - 2
Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan 12.926,74 ha terbakar.
Gakkum Kehutanan: Sanksi administratif terhadap 32 perusahaan terkait karhutla - 3
Prabowo menyampaikan di KTT ASEAN bahwa 17 konsesi dicabut dan 104 perusahaan diselidiki polisi.
Bakom: Presiden Prabowo paparkan penanganan karhutla di KTT ke-49 ASEAN - 4
Keputusan 971/2026 mencabut izin RAPP seluas 338.536 ha, antara lain karena kebakaran gambut berulang.
ANTARA: Pemerintah cabut izin PBPH PT RAPP di Riau - 5
WALHI menemukan 1.351 dari 11.189 titik panas di dalam atau sekitar konsesi 15 perusahaan.
AFU.id: Walhi-Jumhur ribut soal data karhutla di lahan konsesi
Cek fakta yang sudah terbit
Tokoh dan isu terkait
Liputan kami
Diperiksa 21 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim