Poin penting
- Calon presiden, wapres, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah cukup berpendidikan SMA menurut UU 7/2017 (Pasal 169 huruf r, 182 huruf e, 240 ayat (1) huruf e) dan UU 10/2016 (Pasal 7 ayat (2) huruf c).
- Menteri tidak punya syarat pendidikan menurut Pasal 22 ayat (2) UU 39/2008; calon kepala desa cukup SMP menurut Pasal 33 huruf d UU Desa yang diubah pada 2024.
- MK menolak menaikkan syarat menjadi S1 pada 2025; dua permohonan pada 2026 gugur karena soal formil.
- Hanya sekitar 9,5 persen dari 250.407 formasi CPNS 2024 terbuka bagi lulusan SMA atau SMK, menurut tabulasi Analitica atas data BKN; Kemenag tidak membuka satu pun.
- Panja Komisi II DPR mengkaji syarat pendidikan dalam RUU Pemilu yang ditargetkan rampung Maret 2027; belum ada usulan yang menjadi undang-undang.
Pembaruan, 16 November 2026: Kami merevisi judul, ringkasan dan analisis untuk menambahkan porsi nasional formasi CPNS 2024 yang terbuka bagi lulusan SMA, sekitar 9,5 persen, serta gambaran pemerintah sendiri bahwa seleksi itu ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi. Versi sebelumnya menekankan bahwa slogan itu "berlebihan" tanpa menunjukkan betapa kecil porsi formasi SMA. Verdiknya, sebagian benar, tidak berubah.
Verdikt: sebagian benar. Setiap baris dalam tabel viral soal syarat pendidikan minimal jabatan politik di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang berlaku per 16 November 2026. Namun slogan "rakyat harus S1" tidak tepat: syarat pendidikan CPNS ditentukan per jabatan, dan seleksi 2024 memang membuka formasi SMA, meski hanya sekitar satu dari sepuluh.
Klaim
Pada Minggu malam, 15 November 2026, akun Instagram Lambe Turah mengunggah carousel berjudul "Publik pertanyakan standar pendidikan, rakyat harus S1, pejabat cukup SMA". Unggahan itu memuat syarat pendidikan minimal untuk menjadi presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR, DPD dan DPRD, kepala daerah, serta kepala desa. Di sebelahnya ada contoh formasi CPNS 2024 Kementerian Agama yang meminta S1, yang oleh unggahan itu sendiri disebut sebagai rujukan berdasarkan CPNS 2024, bukan pengumuman resmi. Unggahan itu meraih lebih dari 27.000 suka dalam hitungan jam.
Kami memperlakukan unggahan ini sebagai petunjuk awal dan memeriksa setiap baris terhadap undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan pengumuman rekrutmen.
Per baris
Presiden dan wakil presiden: SMA. Benar. Pasal 169 huruf r UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat". MK menolak menaikkannya menjadi S1 dalam Putusan 87/PUU-XXIII/2025 dan kembali pada 29 September 2025 lewat Putusan 154/PUU-XXIII/2025. Menurut MK, syarat itu adalah "kebijakan hukum terbuka" pembentuk undang-undang, dan syarat S1 justru mempersempit peluang pencalonan, lapor Antara.
Menteri: tidak ditentukan. Benar. Pasal 22 ayat (2) UU 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memuat enam syarat: warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi, sehat jasmani dan rohani, berintegritas dan berkepribadian baik, serta tidak pernah dipidana penjara karena tindak pidana yang diancam lima tahun atau lebih. Tidak ada syarat pendidikan. UU 61 Tahun 2024 yang mengubah UU Kementerian Negara tidak menambahkannya, menurut ulasan Klinik Hukumonline yang dimutakhirkan September 2026.
Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota: SMA. Benar. Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu menetapkan batas SMA yang sama bagi bakal calon anggota DPR dan DPRD. Pasal ini juga diuji dalam Putusan 154/PUU-XXIII/2025. Dua permohonan pada 2026 gugur karena soal formil tanpa putusan pokok perkara: MK menyatakan perkara 124/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima pada 12 Mei 2026 karena permohonannya kabur, dan perkara 270/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima pada 12 Agustus 2026 karena pemohon tidak menyerahkan alat bukti bermeterai, menurut laman MK.
Anggota DPD: SMA. Benar. Pasal 182 huruf e UU Pemilu memakai rumusan yang sama untuk calon anggota DPD, dan Putusan 154/PUU-XXIII/2025 mempertahankannya.
Gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya: SMA. Benar. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mensyaratkan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat". Pasal ini juga termasuk yang ditolak untuk diubah dalam permohonan 2025.
Kepala desa: SMP. Benar. Pasal 33 huruf d UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah UU 3 Tahun 2024, mensyaratkan calon "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat". Adapun perangkat desa di bawah kepala desa wajib berpendidikan paling rendah SMA menurut Pasal 50 ayat (1) huruf b undang-undang yang sama.
Contoh formasi CPNS Kementerian Agama: S1 atau D-III. Sebagian besar akurat. Seleksi CPNS Kemenag 2024, lewat Pengumuman P-3103/SJ.B.II.1/KP/00.1/08/2024, membuka 20.772 formasi di 32 jabatan untuk lulusan D-III hingga S3, lapor detikSulsel. Jabatan yang disebut dalam unggahan, seperti Pranata Humas, Analis Hukum, Pranata Komputer, dan Analis Kebijakan Ahli Pertama, adalah jabatan setingkat sarjana. Daftar Kemenag 2024 tidak memuat formasi SMA.
Di mana slogannya berlebihan
"Rakyat harus S1" bukan aturan. Syarat pendidikan CPNS ditetapkan per jabatan. Pada seleksi 2024 yang sama, Kementerian Hukum dan HAM membuka formasi SMA untuk Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian, menurut kantor wilayahnya, dengan total 4.178 formasi Penjaga Tahanan, sementara Kejaksaan membuka 948 dan Setjen KPK 42, lapor AyoJakarta.
Formasi itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Dari 250.407 formasi dalam seleksi nasional 2024, sebanyak 23.802 atau sekitar 9,5 persen terbuka bagi lulusan SMA atau SMK, sementara 129.093 atau sekitar 52 persen mensyaratkan S1, menurut tabulasi Analitica atas data formasi portal SSCASN BKN. Saat seleksi dibuka, Menteri PANRB saat itu Abdullah Azwar Anas menyebut formasi itu untuk "talenta-talenta baru lulusan perguruan tinggi terbaik (fresh graduate)", menurut kementerian pada 15 Agustus 2024.
Untuk 2026, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan pada 9 November bahwa sekitar 150.000 formasi CPNS direncanakan, dan peluang lulusan SMA "tergantung dari usulannya" dari instansi, lapor Antara dan CNN Indonesia. Ia berharap pengumumannya bisa keluar November ini.
Perbandingan dalam unggahan juga menyandingkan dua hal yang berbeda. Tabel itu memuat syarat minimal untuk mencalonkan diri dalam jabatan yang dipilih rakyat, di mana pemilih yang menentukan. Pejabat karier di birokrasi justru menghadapi syarat lebih ketat: menurut Pasal 107 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jabatan pimpinan tinggi mensyaratkan pendidikan paling rendah sarjana atau D-IV.
Kesenjangan yang disorot unggahan itu memang nyata, dan lebih luas dari satu kementerian. Calon presiden, anggota DPR, atau gubernur cukup berijazah SMA, sementara sekitar sembilan dari sepuluh formasi dalam seleksi CPNS nasional 2024 diperuntukkan bagi lulusan diploma atau sarjana.
Siapa yang duduk di kursi itu
Statistik Politik 2024 dari BPS, yang bersumber dari data KPU, menunjukkan dari 580 anggota DPR terpilih 2024, 63 orang (10,85%) mencantumkan SMA sebagai pendidikan terakhir, 155 orang S1, 119 orang S2, 29 orang S3, dan 3 orang D-III. Sebanyak 211 orang tidak mencantumkan pendidikannya, lapor detikEdu. Kami membahas data itu dalam ulasan sebelumnya.
Apakah aturannya akan berubah?
Komisi II DPR sudah membentuk Panja RUU Pemilu. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan pada 10 Oktober 2026 bahwa syarat pendidikan capres dan cawapres "pasti" dibahas dan RUU ditargetkan rampung Maret 2027, lapor Sindonews. Anggota Komisi II Ahmad Irawan mengatakan kepada CNN Indonesia pada 21 Oktober bahwa semua gugatan pemilu di MK, termasuk yang ditolak, ikut dikaji.
Wakil Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan pada 9 November bahwa ia mengusulkan dalam RUU Pemilu agar caleg minimal berijazah sarjana tanpa penyetaraan ijazah, lapor PasundanNews.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie pada 7 Oktober 2026 mengusulkan agar syarat ijazah capres dan cawapres dihapus sama sekali, dengan latar pendidikan calon diumumkan secara transparan, sementara syarat caleg dinaikkan menjadi S1, lapor Warta Ekonomi. Peneliti Perludem Iqbal Kholidin pada September 2025 menilai syarat S1 bisa mempersempit keterwakilan politik, dan mendorong partai merekrut berbasis kapasitas serta mewajibkan caleg membuka latar pendidikannya, lapor Suara Surabaya.
Belum ada satu pun usulan itu yang menjadi undang-undang. Syarat-syarat di atas masih berlaku.
Verdikt kami
Sebagian benar. Setiap baris di sisi pejabat dalam unggahan itu sesuai hukum yang berlaku, dengan pasal-pasal di atas. Klaim bahwa rakyat "harus S1" bukan aturan: syarat CPNS berbeda per jabatan dan sebagian formasi 2024 terbuka bagi lulusan SMA. Namun sebagai gambaran apa yang diminta negara dari pencari kerja, klaim itu mengarah ke hal yang benar: sekitar sembilan dari sepuluh formasi 2024 meminta lebih dari SMA, dan pejabat karier tingkat tinggi wajib bergelar sarjana.
Sumber
- 1.Antara: MK tolak permohonan syarat capres/caleg/cakada minimal sarjana (29 Sep 2025), antaranews.com
- 2.MK: Ikhtisar Putusan 87/PUU-XXIII/2025 tentang syarat pendidikan capres dan cawapres, s.mkri.id
- 3.MK: Ikhtisar Putusan 124/PUU-XXIV/2026 (12 May 2026), s.mkri.id
- 4.MK: Tanpa alat bukti, permohonan uji UU Pemilu tak diterima (Case 270/PUU-XXIV/2026, 12 Aug 2026), mkri.id
- 5.Pasal.id: Pasal 182 UU 7/2017 (DPD candidates), pasal.id
- 6.detikEdu: BPS, 63 anggota DPR lulusan SMA, 211 tak cantumkan pendidikan (Pasal 240 UU Pemilu), detik.com
- 7.Pasal.id: Pasal 7 UU 10/2016 (Pilkada), pasal.id
- 8.Kemendesa JDIH: UU 3/2024 tentang perubahan kedua UU Desa (Pasal 33, Pasal 50), jdih.kemendesa.go.id
- 9.Hukumonline: Syarat-syarat menjadi menteri di Indonesia (updated Sep 2026), hukumonline.com
- 10.detikSulsel: CPNS Kemenag 2024, formasi dan syarat, detik.com
- 11.Kanwil Kemenkum Maluku Utara: Penerimaan CASN Kemenkumham 2024, malut.kemenkum.go.id
- 12.AyoJakarta: Formasi penjaga tahanan lulusan SMA CPNS 2024, ayojakarta.com
- 13.Antara: Pemerintah berencana buka 150 ribu formasi CPNS (9 Nov 2026), antaranews.com
- 14.CNN Indonesia: Pemerintah buka peluang lulusan SMA/SMK ikut CPNS 2026, cnnindonesia.com
- 15.BKN: PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, bkn.go.id
- 16.Sindonews: RUU Pemilu ditargetkan rampung Maret 2027, syarat pendidikan capres dibahas, nasional.sindonews.com
- 17.CNN Indonesia: Komisi II kaji gugatan syarat ijazah SMA capres-cawapres di RUU Pemilu, cnnindonesia.com
- 18.PasundanNews: Komisi II DPR wacanakan pengetatan syarat caleg (Agun Gunandjar), pasundannews.com
- 19.Warta Ekonomi: Jimly usulkan syarat ijazah capres dihapus, caleg wajib S1, wartaekonomi.co.id
- 20.Suara Surabaya: Polling dan pandangan Perludem soal syarat S1 anggota DPR, suarasurabaya.net
- 21.Analitica: Formasi CPNS 2024 per jenjang pendidikan (data SSCASN BKN), analitica.id
- 22.KemenPANRB: Pendaftaran CPNS dimulai 20 Agustus, tersedia 250.407 formasi (15 Aug 2024), menpan.go.id




