63 anggota DPR hanya mencantumkan ijazah SMA, dan undang-undang membolehkannya

Sebanyak 63 anggota DPR periode 2024 sampai 2029 mencantumkan ijazah SMA sebagai pendidikan tertinggi mereka, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana diberitakan Jawa Pos dan GoodStats. Jumlah itu setara sekitar 10,9% dari 580 kursi.

Angka ini menarik perhatian publik karena muncul bersama angka kedua yang lebih besar: 211 anggota DPR, atau sekitar 36%, tidak mencantumkan pendidikan terakhir dalam dokumen pencalonan mereka. Artinya, latar belakang pendidikan lebih dari sepertiga anggota DPR tidak terlihat dalam catatan resmi.

Apa yang ditunjukkan data

Menurut data BPS, kelompok terbesar adalah lulusan S1, yakni 155 anggota atau 26,7%. Sebanyak 119 anggota bergelar S2 (20,5%), 29 bergelar S3 (5%), dan 3 lulusan D3 (0,5%). Ke-63 anggota lulusan SMA tersebar di berbagai daerah, terbanyak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 10 orang, disusul Sulawesi Selatan 6 orang, menurut Jawa Pos.

Karena 211 anggota tidak mengisi kolom pendidikan, persentase di atas tidak berjumlah 100%. Pengamat dan jurnalis memakai celah ini untuk mempertanyakan keterbukaan calon dan partai soal data biografi dasar.

Apa kata undang-undang

Batas minimal diatur dalam Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Aturan yang sama berlaku bagi calon anggota DPD, sebagaimana dijelaskan Hukumonline dan CNN Indonesia.

Syarat ini sudah berulang kali digugat. Para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menaikkan batas menjadi S1, bahkan dalam satu perkara menjadi S2, untuk calon presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. MK menolak permohonan tersebut. Dalam putusan yang diberitakan Republika dan Detik pada September 2025, hakim menyatakan pasal itu tidak menghalangi partai mencalonkan orang berpendidikan lebih tinggi; pasal itu hanya menetapkan batas bawah. Draf revisi UU Pemilu tahun 2021 sempat mengusulkan syarat perguruan tinggi, tetapi tidak pernah disahkan.

Kontras yang banyak disorot

Perdebatan makin tajam karena apa yang dihadapi pencari kerja biasa. Banyak formasi CPNS yang dibuka lewat sistem rekrutmen nasional meminta ijazah D3 atau S1, dengan sebagian kecil formasi terbuka bagi lulusan SMA dan SMK, menurut panduan formasi CPNS 2026 dari Bisnis.com. Perusahaan swasta punya aturan sendiri, tetapi syarat gelar sarjana lazim untuk pekerjaan kantoran.

Pendukung aturan saat ini berpendapat bahwa keterwakilan tidak boleh bergantung pada akses ke perguruan tinggi, yang masih timpang di Indonesia, dan bahwa pemilih, bukan ijazah, yang menentukan siapa layak menjadi legislator. Pengkritik menjawab bahwa anggota DPR menyusun dan menyetujui undang-undang serta anggaran yang rumit, sehingga publik setidaknya berhak tahu pendidikan wakilnya.

Bagaimana perdebatan ini berjalan

Pertanyaan ini muncul hampir setiap pemilu. Saat draf RUU Pemilu tahun 2021 mengusulkan syarat perguruan tinggi bagi calon presiden dan calon anggota legislatif, sejumlah partai keberatan, menurut Detik saat itu, dan usulan tersebut tidak bertahan. Sejak itu, warga perorangan membawa isu ini ke Mahkamah Konstitusi, dengan permohonan pada 2025 dan 2026 yang meminta syarat S1 atau S2. Setiap kali, MK menyerahkan keputusan kepada DPR, lembaga yang anggotanya justru akan terikat oleh aturan yang lebih ketat.

Mengapa ini penting

Kedua angka itu menunjuk masalah yang berbeda. Ke-63 anggota lulusan SMA memenuhi syarat hukum, dan tidak ada aturan yang mewajibkan lebih dari itu. Ke-211 anggota yang tidak mencantumkan pendidikan menimbulkan soal keterbukaan: pemilih tidak bisa melihat informasi ini saat memilih, dan sampai sekarang pun belum terlihat.

Perubahan batas minimal membutuhkan revisi UU Pemilu oleh DPR, karena MK sudah memberi sinyal bahwa penetapan batas adalah pilihan pembentuk undang-undang, bukan kewajiban konstitusional. Sebaliknya, keterbukaan data bisa diatur lewat peraturan pencalonan KPU untuk pemilu berikutnya.

Yang belum diketahui

Data BPS bergantung pada apa yang dinyatakan calon. Data itu tidak menunjukkan berapa dari 211 anggota yang sebenarnya bergelar sarjana, dan tidak memverifikasi dokumen di balik pernyataan tersebut. Kami belum menemukan pembaruan resmi atas angka ini sejak laporan BPS tersebut.