Poin penting
- Muhaimin mengatakan pada 18 November tidak ada rencana atau keputusan memakai hutan kota UI untuk Sekolah Rakyat.
- Pada 16 November Mensos Saifullah Yusuf menyebut sekitar 8 hektare, 'bagian dari hutan kota UI', sudah diproses dan tinggal menunggu perjanjian.
- Sehari kemudian Kemensos dan UI menyebut lahan itu berimpitan dengan hutan dan lokasi belum final; Gubernur Jakarta keberatan dan menawarkan dua lokasi lain.
- Ombudsman mengingatkan lahan Sekolah Rakyat harus clear and clean dan tidak hanya mengejar target.
Klaim: Pada Rabu, 18 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan: "Perlu saya sampaikan bahwa tidak ada keputusan membangun sekolah rakyat di hutan kota," dan bahwa informasi tersebut "tidak benar dan tidak pernah menjadi keputusan pemerintah", menurut siaran pers kementeriannya. Dalam video di akun media sosialnya ia melangkah lebih jauh: "tidak ada rencana atau bahkan keputusan apapun penggunaan hutan kota UI untuk Sekolah Rakyat," lapor Katadata. ANTARA mengutipnya: "tidak ada rencana pembangunan Sekolah Rakyat di hutan kota UI." Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama gratis dari pemerintah untuk anak keluarga miskin.
Penilaian kami: Menyesatkan. Benar bahwa belum ada keputusan final: belum ada perjanjian kerja sama yang diteken dan belum ada lokasi yang ditetapkan resmi. Tetapi rencananya ada. Dua hari sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumumkan secara terbuka bahwa sekitar 8 hektare lahan Universitas Indonesia (UI), yang ia sebut "bagian dari hutan kota UI", telah disiapkan untuk Sekolah Rakyat dan "sudah diproses", tinggal menunggu perjanjian antara Gubernur Jakarta dan Rektor UI. Liputan6 melaporkan rencana itu dibatalkan setelah memicu polemik. Mengatakan "tidak ada rencana" menghapus urutan peristiwa itu.
Apa yang ditunjukkan catatan
1. Mensos mengumumkan lokasi pada 16 November. Usai bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung, Saifullah mengatakan dalam keterangan pers: "Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI." Ia menambahkan: "Hutan Kota UI itu ada 100 hektar lebih. Kurang lebih 8 hektar untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," serta "mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun" (Kompas.com, Detik).
2. Keesokan harinya gambaran lokasi berubah. Pada 17 November Saifullah mengatakan sekolah tidak akan dibangun di hutan kota, melainkan di lahan yang "berimpitan" dengannya di sisi Jakarta. Ia mengatakan kementerian membutuhkan sekitar 8 hektare untuk lebih dari 3.000 siswa SD hingga SMA, bahwa UI sempat menawarkan lahan 1,5 hektare di Rawamangun dan Cawang yang terlalu kecil, dan bahwa opsi di kampus belum final serta masih perlu pengecekan lapangan oleh tim Kemensos, UI, dan Pemprov DKI (ANTARA). UI menyatakan pada 17 November bahwa lahan yang diusulkan berada di kampus sisi Jakarta tetapi tidak di dalam hutan kota, dan belum ada lokasi yang ditetapkan secara definitif (Detik).
3. Gubernur Jakarta keberatan dan menawarkan lahan lain. Pramono mengatakan pada 17 November ia tidak setuju hutan kota dialihkan peruntukannya, termasuk untuk Sekolah Rakyat, dan Jakarta telah mengajukan dua lokasi masing-masing sekitar 2 hektare di Jakarta Barat dan di Cakung, Jakarta Timur (ANTARA, Katadata).
4. Pejabat daerah menyebutnya pembatalan. Pada 21 November, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan: "Alhamdulillah saat ini kita pastikan tidak jadi ya," lapor Liputan6, bahasa yang menggambarkan rencana yang dibatalkan, bukan rencana yang tidak pernah ada.
5. Ombudsman mengingatkan soal prosedur. Pada 20 November, anggota Ombudsman RI Radian Syam mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat "tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target", dengan menyebut target pemerintah 100 sekolah baru per tahun. Ia mengingatkan Kemensos dan Pemprov DKI bahwa lahan harus "clear and clean" dan bebas maladministrasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025, serta lokasi perlu melalui survei kesiapan dan penilaian kesesuaian (Ombudsman RI).
Konteks
Luas hutan yang dipertaruhkan pun tidak jelas. Saifullah menyebut hutan kota UI lebih dari 100 hektare. Kolom opini di Kompas.com oleh seorang dosen ilmu pemerintahan mencatat laporan keberlanjutan UI tahun 2022 menyebut sekitar 90 hektare, sementara kajian yang merujuk data BPLHD DKI 2012 menyebut 192 dari 320 hektare kampus telah ditetapkan sebagai hutan kota (kolom Kompas.com).
Muhaimin mengatakan ia "tidak akan setuju" hutan kota dialihfungsikan menjadi gedung dan pemerintah masih mencari lokasi di wilayah Jakarta dengan memprioritaskan lahan milik pemerintah. Sekolah Rakyat di gedung Kementerian Sosial di Cilandak sudah digunakan, katanya (ANTARA).
Yang belum diketahui
Batas pasti 8 hektare yang dibahas, dan berapa bagiannya yang berada di dalam lahan yang secara hukum ditetapkan sebagai hutan kota, belum dipublikasikan. Belum diketahui apakah ada usulan lokasi tertulis atau draf perjanjian, atau di mana Sekolah Rakyat Jakarta kini akan dibangun.
Sumber
- 1.Kemenko PM press release: Menko Muhaimin pastikan Hutan Kota UI tidak dialihfungsikan untuk Sekolah Rakyat (18 Nov 2026), pemberdayaan.go.id
- 2.Katadata: Beda pernyataan Pramono dan UI soal penggunaan hutan kota untuk Sekolah Rakyat (18 Nov 2026), katadata.co.id
- 3.ANTARA: Menko PM: Sekolah Rakyat tidak bakal dibangun di hutan kota UI (18 Nov 2026), antaranews.com
- 4.Kompas.com: Gus Ipul: Sekolah Rakyat akan dibangun di dalam kawasan kampus Universitas Indonesia (16 Nov 2026), nasional.kompas.com
- 5.Detik: 8 hektar lahan UI sisi Jakarta akan dibangun Sekolah Rakyat, pakai hutan kota? (17 Nov 2026), detik.com
- 6.ANTARA: Kemensos tegaskan Sekolah Rakyat tidak dibangun di hutan kota UI (17 Nov 2026), antaranews.com
- 7.Liputan6: Pemkot Depok pastikan Sekolah Rakyat batal dibangun di hutan kota UI (21 Nov 2026), liputan6.com
- 8.Ombudsman RI: Polemik Sekolah Rakyat di hutan UI, Ombudsman ingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi (20 Nov 2026), ombudsman.go.id
- 9.Kompas.com column: Ketika hutan kota UI dianggap lahan kosong (17 Nov 2026), megapolitan.kompas.com




