Yang dikatakan
Menanggapi aduan etik ICW pada 20 November 2026, Habiburokhman menyatakan UU Perampasan Aset dibahas terbuka, draf awal telah diunggah di kanal resmi Kementerian Hukum sejak penyerahan DIM, semua rapat disiarkan, dan ICW "justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber" serta "juga tidak mengirim masukan tertulis": "Jadi, kurang terbuka apa lagi?"
Diklaim oleh Habiburokhman, chair of House Commission III and of the asset forfeiture bill working committee (Gerindra) · pernyataan resmi · DPR RI
Putusan kami
Rapat memang disiarkan, tetapi inti klaim keterbukaan dibantah secara terbuka. ICW pada 18 dan 19 November menyatakan naskah akademik dan draf resmi terbaru tidak dapat ditemukan di situs DPR mana pun hingga hari pengesahan, dan somasi pada 16 November tidak dijawab. Habiburokhman merujuk kanal Kementerian Hukum, bukan situs DPR atau Sistem Informasi Legislasi, dan tidak ada catatan independen yang kami temukan yang memastikan naskah final dipublikasikan sebelum pengesahan. Soal ICW tidak mengajukan diri adalah versi dia; ICW menyebut tidak pernah diundang.
Faktanya
- 1
Ibrahim dari ICW pada 19 November 2026, hari pengesahan UU, menyatakan ICW masih tidak menemukan draf RUU di situs DPR dan tidak pernah diundang membahas rumusannya; aduan ke MKD menyusul somasi yang dilayangkan 16 November.
Kompas.com: ICW Laporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait Pengesahan UU Perampasan Aset - 2
Pada 18 November 2026 ICW menyatakan publik belum dapat mengakses naskah akademik maupun draf resmi terbaru dan somasinya ke Komisi III tidak dijawab; pada hari yang sama Panja melaporkan 397 DIM, dengan 40 perubahan substansi, 44 DIM dihapus dan 18 DIM baru.
Media Indonesia: ICW Kritik DPR Soal Transparansi Pembahasan RUU Perampasan Aset - 3
Layanan berita DPR sendiri memuat pernyataan Habiburokhman bahwa draf diunggah di kanal Kementerian Hukum, rapat disiarkan TV Parlemen dan YouTube, dan 87 dari sekitar 90 pihak yang mengajukan diri didengar.
DPR RI: Habiburokhman: ICW Berhak Kritik, DPR Telah Buka Proses Pembahasan UU Perampasan Aset - 4
Pasal 96 ayat (4) UU 13/2022 menyatakan setiap naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar dapat memberi masukan.
BPK: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
Cek fakta yang sudah terbit
Tokoh dan isu terkait
Liputan kami
Diperiksa 22 November 2026, diperbarui 22 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim