Kementerian pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab atas keuangan.
Indonesia
Pemerintahan · 1 berita · Dikenal juga sebagai: Kemenkeu, Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, Finance Ministry
Hubungan langsung, tokoh dan lembaga yang paling sering muncul bersamanya, serta hubungan mereka yang terdokumentasi. Klik gelembung mana saja.
Klaim oleh atau tentang tokoh ini, beserta putusan pemeriksa fakta atau data resmi.
Yang beredar
“Bahlil mengumumkan delapan pajak baru, antara lain untuk sepeda dan jam tangan seharga minimal Rp1 juta, smart TV, dan kulkas dua pintu.”
Diklaim oleh Social media posts · media sosial
Faktanya
Tidak ada rencana pemerintah soal pajak tersebut dan tidak ada pernyataan Bahlil tentangnya. Sebagai Menteri ESDM ia tidak berwenang soal pajak, yang berada di bawah Ditjen Pajak Kemenkeu, dan barang yang disebut umumnya sudah dikenai PPN.
Yang beredar
“APBN Indonesia hanya cukup untuk tiga bulan dan rupiah bisa melemah hingga Rp 20.000 per dollar AS.”
Diklaim oleh Social media users · media sosial
Faktanya
Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu Deni Surjantono menyatakan pada 24 April 2026 bahwa kedua klaim itu tidak benar dan APBN tetap sehat. Rupiah memang melemah ke sekitar Rp 17.300 per dollar AS pada 23 April 2026, turun 3,54 persen sejak awal tahun, yang menurut Bank Indonesia sejalan dengan mata uang kawasan.
Yang beredar
“Menkeu Purbaya meminta izin Presiden Prabowo agar MBG diganti uang tunai Rp300.000 per siswa per bulan.”
Diklaim oleh Facebook posts · media sosial
Faktanya
Kementerian Keuangan membantah Purbaya pernah mengajukan usulan itu. Klaim serupa bahwa MBG diganti uang tunai terus muncul sepanjang 2026 dan berulang kali dibantah.
Yang beredar
“Menkeu Purbaya menyebut harga asli BBM Pertalite hanya Rp 4.000 per liter padahal dijual Rp 10.000.”
Diklaim oleh Social media users · media sosial
Faktanya
Kementerian Keuangan menyatakan pada 16 Oktober 2025 bahwa kutipan itu hoaks. Dalam rapat dengan DPR pada 30 September 2025 Purbaya menyebut harga keekonomian Pertalite Rp 11.700 per liter, dengan negara menanggung Rp 1.700 sehingga masyarakat membayar Rp 10.000.
Yang beredar
“Judul berita mengutip Menkeu Purbaya yang meminta rakyat menyumbang negara jika ingin ekonomi maju.”
Diklaim oleh Social media users · media sosial
Faktanya
Tangkapan layar itu memanipulasi artikel Gelora News 9 September 2025 tentang Purbaya yang meminta maaf karena menyebut tuntutan "17+8" berasal dari sebagian kecil rakyat. Artikel yang mengutipnya meminta sumbangan tidak ada.
Yang beredar
“Sebuah video memperlihatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut guru sebagai "beban negara."”
Diklaim oleh Viral video on social media · media sosial
Faktanya
Kementerian Keuangan menyatakan pada 19 Agustus 2025 bahwa potongan video itu deepfake dari pidatonya di ITB pada 7 Agustus 2025, saat ia membahas tantangan anggaran untuk gaji guru dan dosen. Sri Mulyani membantah pernah menyebut guru sebagai beban, dan Mafindo menyebut video itu contoh konten manipulatif untuk mengadu domba.
Belum ada fakta terdokumentasi.