Poin penting
- Realisasi MBG Rp173,2 triliun untuk 58,2 juta penerima dan 27.485 SPPG per 31 Oktober 2026 (Kemenkeu).
- Pada April 2026 lebih dari separuh dapur ada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur; BRIN tidak menemukan dapur di beberapa kabupaten termiskin Papua.
- Zulkifli Hasan menaksir pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan dari insentif tetap; insentif diubah menjadi Rp2.000 per porsi pada Oktober.
- Sekitar 2.400 dapur yang diaktifkan di daerah 3T dan stunting tinggi sejak Oktober kurang dari sepersepuluh jaringan.
Indonesia telah membelanjakan Rp173,2 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2026, kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 13 November. Dana itu menjangkau 58,2 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menurut angka yang ia paparkan dalam konferensi pers APBN KiTa, dilaporkan ANTARA.
Dalam paparan yang sama, Badan Gizi Nasional (BGN) dipuji karena mengaktifkan 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Dorongan itu baru dimulai Oktober 2026, hampir 21 bulan setelah program berjalan pada 6 Januari 2025. Data pemerintah dan analisis independen menunjukkan alasannya: sebagian besar jaringan dapur dibangun di tempat investor sudah ada, bukan di tempat kelaparan dan stunting paling parah.
Ke mana dapur dibangun
Per 24 April 2026, lebih dari separuh dari 26.111 SPPG yang beroperasi berada di tiga provinsi di Jawa: Jawa Barat 23,1 persen, Jawa Tengah 15,8 persen dan Jawa Timur 14,7 persen, menurut analisis data BGN yang dimuat The Conversation. Para penulis mencatat sekitar 52,66 persen penduduk miskin Indonesia tinggal di Jawa, yang sebagian menjelaskan pola tersebut. Namun mereka juga menemukan 15 provinsi di mana setiap dapur harus melayani lebih dari batas 3.000 porsi per hari agar semua pelajar terjangkau, tertinggi di Papua Pegunungan dengan beban 19.278 porsi per dapur.
Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang dilaporkan Katadata pada 26 Juni 2026, membandingkan 27.427 SPPG dalam basis data BGN per 30 April 2026 dengan peta kemiskinan, stunting dan kerawanan pangan. Hasilnya, tidak ada SPPG sama sekali di Kabupaten Pegunungan Bintang, Puncak dan Tolikara di Papua, yang persentase penduduk miskinnya di atas 30 persen, serta di Dogiyai dan Intan Jaya yang stuntingnya parah. BRIN menghitung 149 kabupaten/kota, sekitar 29 persen dari wilayah dengan stunting di atas median, minim layanan MBG. Peneliti BRIN Yanu Endar Prasetyo mengatakan desain program yang mengandalkan mitra swasta untuk membangun dan menjalankan dapur menguntungkan daerah yang punya modal dan investor.
Pengakuan resmi
Pemerintah mengakui ketimpangan itu. Pada Juni 2026 Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan titik SPPG 3T bertambah dari sekitar 2.000 menjadi 8.617, sementara dapur di wilayah aglomerasi bertambah dari rencana 21.000 menjadi 27.877, kelebihan 6.877 titik, menurut portal berita Polri. Karena setiap dapur saat itu menerima insentif tetap Rp6 juta per hari, ia menaksir pemborosan lebih dari Rp1 triliun per bulan, atau Rp12 triliun per tahun. Kepala BGN saat itu, Nanik S Deyang, mengumumkan moratorium dapur baru dan menyebut sebaran dapur masih terkonsentrasi di Jawa.
Pada 19 Oktober 2026 Zulkifli mengatakan insentif tetap Rp6 juta per hari sudah diganti menjadi Rp2.000 untuk setiap porsi yang disalurkan, dilaporkan ANTARA. Ia menjelaskan anggaran Rp15.000 per porsi dibagi Rp2.000 untuk insentif investor, Rp3.000 untuk operasional dan Rp10.000 untuk bahan baku, dan bahwa dengan skema lama dapur yang melayani 1.000 porsi praktis menanggung insentif Rp6.000 per porsi.
Dorongan 3T dalam angka
Kepala BGN Sudaryono, yang menjabat sejak 22 Juli 2026, mengaktifkan 480 SPPG di 16 provinsi Indonesia timur pada 2 Oktober, saat 27.022 dapur beroperasi secara nasional, kata BGN. Dari 480 itu, 211 merupakan mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil, lapor CNN Indonesia. Tahap kedua sebanyak 980 SPPG menyusul pada 14 Oktober di Sumatra, Kalimantan dan Bali, 691 di antaranya di Sumatra, menurut BGN. Pada 4 November BGN mengaktifkan 953 SPPG lagi di 34 provinsi untuk sekitar 1,5 juta penerima manfaat, dan menyebut dapur itu diarahkan ke daerah stunting tinggi dan 3T, menurut siaran persnya.
Jika dijumlahkan, aktivasi Oktober dan November sekitar 2.400 dapur, kurang dari sepersepuluh dari 27.485 SPPG yang dihitung Kementerian Keuangan pada akhir Oktober. BGN menyatakan dapur baru tidak langsung beroperasi penuh: Sudaryono menjelaskan dapur dimulai dari 500 porsi dan baru naik ke 1.500 atau lebih setelah dapur dan relawannya diperiksa.
Anggaran untuk semua
BGN mendapat pagu 2026 sebesar Rp268 triliun, lebih dari tiga kali anggaran 2025 sebesar Rp85,27 triliun, dengan sekitar Rp248,3 triliun untuk pelaksanaan MBG, lapor Katadata. Ekonom CELIOS Media Wahyudi Askar menghitung sekitar Rp67 triliun sudah cukup bila program diprioritaskan untuk wilayah 3T, keluarga miskin, balita, serta ibu hamil dan menyusui, selisih sekitar Rp201 triliun. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan pada Juni mengatakan pelaksanaan awal "agak terlalu terburu-buru", sementara Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyatakan program akan diperbaiki, bukan dihentikan.
Kata pemerintah
Kementerian Keuangan menyebut manajemen baru BGN telah membenahi tata kelola SPPG, memeriksa penerima manfaat langsung di lapangan, memperluas layanan ke wilayah prioritas dan menguji coba sistem prasmanan di sekolah demi keamanan pangan. BGN menyatakan pengajuan dapur harus langsung tanpa perantara, dan bahwa 26.385 SPPG memenuhi syarat operasional per Oktober, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), tidak sedang disuspensi, tidak mengalami kejadian fatal dan melayani lebih dari 1.000 penerima manfaat.
Liputan terkait: janji memberi makan 82,9 juta orang pada April 2026 tercatat tidak ditepati di pelacak janji kami, dan angka resmi keracunan ada di analisis ini.
Sumber
- 1.Menkeu: Realisasi anggaran MBG capai Rp173,2 triliun per Oktober 2026 (ANTARA, 13 Nov 2026), antaranews.com
- 2.Layanan dapur MBG terkonsentrasi di Jawa (The Conversation, data per 24 Apr 2026), theconversation.com
- 3.Paradoks MBG: Tak Menjangkau Daerah Termiskin (Katadata, 26 Jun 2026), katadata.co.id
- 4.Menko Pangan: Dapur SPPG di Wilayah 3T Bertambah Menjadi 8.617 Titik (Tribratanews, 12 Jun 2026), tribratanews.polri.go.id
- 5.BGN percepat aktivasi SPPG baru di wilayah 3T (ANTARA, 19 Oct 2026), antaranews.com
- 6.Kepala BGN: Peresmian 480 SPPG di Wilayah 3T adalah Langkah Awal (BGN, 2 Oct 2026), bgn.go.id
- 7.BGN Tambah 480 SPPG di 3T dan Rawan Stunting (CNN Indonesia, 5 Oct 2026), cnnindonesia.com
- 8.BGN Kembali Buka Hampir 1000 Dapur MBG di Wilayah 3T (BGN, 14 Oct 2026), bgn.go.id
- 9.BGN Kembali Aktivasi 953 SPPG Baru di 34 Provinsi (BGN, 4 Nov 2026), bgn.go.id




