Gugatan konstitusional terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membawa pertanyaan mendasar ke Mahkamah Konstitusi: siapa yang berwenang menentukan penggunaan uang desa? Perkara ini bukan putusan bahwa program tersebut melanggar hukum, melainkan sengketa yang masih berjalan mengenai otonomi desa, kemandirian koperasi, dan konsekuensi pengalihan anggaran ke program nasional.
Apa yang benar-benar diatur
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 yang berlaku sejak 12 Februari menetapkan penyesuaian alokasi Dana Desa sebesar 58,03 persen untuk mendukung koperasi. Nilainya Rp34,57 triliun, sedangkan pagu reguler disebut Rp25 triliun. Angka itu tercantum dalam aturan, bukan sekadar pernyataan pejabat. Dana tersebut dialihkan peruntukannya, bukan otomatis hilang dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan desa.
Pemerintah menilai gerai, gudang, dan fasilitas koperasi dapat menggerakkan ekonomi setempat serta menghasilkan aset produktif. Namun manfaatnya bergantung pada apakah koperasi benar-benar beroperasi, siapa yang mengendalikan fasilitas, bagaimana pembiayaan dibayar kembali, dan sejauh mana warga dapat mengawasi keputusan.
Apa yang sedang diuji MK
Pada 16 November, MK menggelar sidang perbaikan permohonan perkara 399/PUU-XXIV/2026. Pemohonnya adalah Kepala Desa Prawatan Sabiq Muhammad, Yayasan Sajogyo Inti Utama, dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Mereka menguji sejumlah ketentuan dalam UU Desa, UU Perkoperasian, dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berita resmi dan risalah persidangan, norma yang dipersoalkan dipersempit menjadi empat setelah masukan hakim.
Para pemohon berpendapat keputusan dari luar desa dapat melemahkan musyawarah desa, menggeser kebutuhan lokal, dan mengurangi kemandirian koperasi sebagai organisasi milik anggota. Ini adalah argumentasi pemohon, bukan kesimpulan MK. Sidang perbaikan permohonan bukan putusan atas pokok perkara.
Perlu dibedakan antara kepemilikan gedung, kewenangan mengambil keputusan, risiko operasional, dan penguasaan pendapatan. Gedung yang tercatat sebagai aset desa masih mungkin menimbulkan biaya pemeliharaan atau tidak sesuai kebutuhan paling mendesak. Sebaliknya, koperasi yang berjalan baik bisa memperbaiki akses barang, pasar, dan peluang ekonomi.
Jawaban pemerintah dan skema pembiayaan
Menteri Desa Yandri Susanto, dalam pernyataan yang diberitakan pada 20 November, menyebut dana yang dipakai membangun koperasi akan menjadi aset desa. Laporan yang sama merujuk PMK Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur pembiayaan perbankan untuk fasilitas fisik dengan batas Rp3 miliar per unit, bunga 6 persen per tahun, dan tenor 72 bulan. Fasilitas hasil pembiayaan ditetapkan menjadi aset pemerintah daerah atau pemerintah desa.
Ketentuan ini menjelaskan rancangan pembiayaan, tetapi tidak membuktikan setiap koperasi menguntungkan atau bebas risiko. Jaminan kepemilikan aset perlu diuji dengan pencatatan aset, kontrak, hasil usaha, dan kewajiban yang telah diaudit. Pernyataan bahwa aset tetap berada di desa tidak otomatis menjawab keberatan mengenai persetujuan warga dan prioritas anggaran.
Siapa yang menanggung konsekuensi?
Bagi warga, biaya peluang kebijakan ini nyata sebagai persoalan penganggaran. Dana yang sudah diarahkan untuk program nasional tidak dapat pada saat bersamaan dipakai untuk jalan, drainase, pos kesehatan, atau kebutuhan lain dalam pagu yang sama. Ini bukan bukti bahwa semua desa kehilangan layanan, tetapi alasan kuat untuk meminta penjelasan mengenai manfaat dan kegiatan yang harus ditunda.
Bagi anggota koperasi dan usaha lokal, jaringan distribusi baru dapat membuka kesempatan. Pada saat yang sama perlu diperiksa persaingan usaha, pengadaan barang, dan siapa yang memperoleh kontrak. Bagi pemerintah desa, pertanyaannya apakah musyawarah tetap memiliki pengaruh ketika bagian besar anggaran telah ditentukan dari pusat.
Sumber yang tersedia belum menyediakan rincian nasional per desa mengenai proyek yang tertunda, kontrak pembiayaan, risiko cicilan, audit biaya konstruksi, maupun keuntungan operasional. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan program ini pasti berhasil ataupun pasti merugikan semua desa.
Bukti yang masih diperlukan
Penilaian menyeluruh membutuhkan permohonan revisi lengkap, keterangan pemerintah dan DPR ketika tersedia, kontrak pelaksanaan, penyaluran dana per proyek, daftar aset, dan hasil operasional yang dapat diverifikasi independen. Jumlah gerai yang direncanakan, bangunan yang selesai, dan koperasi yang benar-benar bertransaksi harus dibedakan.
Perkara MK memberi ruang hukum bagi warga untuk menguji dasar kebijakan. Pengajuan gugatan tidak otomatis menghentikan program dan tidak dapat dipakai untuk menebak putusan hakim. Ukuran akuntabilitas akhirnya adalah apakah investasi nasional berskala besar tetap menghormati keputusan desa dan menghasilkan manfaat publik terukur tanpa menyembunyikan biaya serta risiko.




