Loading…
Topik
UU Ketenagakerjaan dan dana pesangon
Indonesia
Dikenal juga sebagai: UU Ketenagakerjaan dan dana pesangon, UU Ketenagakerjaan, dana pesangon, severance fund, labour law
Koneksi
10
Ministry of Manpower
Sufmi Dasco Ahmad- Apindo
- KSPI
BPJS Ketenagakerjaan
Prabowo Subianto
Puan Maharani- Constitutional Court
House of Representatives (DPR)
Yassierli
Sering diberitakan bersama
Belum ada fakta terdokumentasi.
Sering diberitakan bersama
10
Siapa yang paling sering disebut dalam berita yang sama selama setahun terakhir, dan berita terbaru yang menghubungkan mereka.
- Ministry of ManpowerUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti2berita
- Sufmi Dasco Ahmad
Anggota DPR dapil Banten III
Undang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita - 1berita
- 1berita
- BPJS KetenagakerjaanUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita
- Prabowo SubiantoUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita
- Puan Maharani
Anggota DPR dapil Jawa Tengah V
Undang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita - Constitutional CourtUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita
- House of Representatives (DPR)Undang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita
- Yassierli
Minister of Manpower
Undang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti1berita
Berita terbaru
- Aturan Baru 2027, Perusahaan Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Pemerintah
Kompas.com · 15 November 2026
- Serikat Pekerja dan LSM Tuntut Akuntabilitas Dana Cadangan Pesangon
Kompas.id · 14 November 2026
- UU Ketenagakerjaan Baru Dinilai Belum Atasi Ketimpangan Upah Daerah
Kompas.com · 14 November 2026
- Pakar Sebut UU Ketenagakerjaan Baru Belum Atasi Masalah Struktural Pekerja
Kompas.com · 14 November 2026
- Kemenaker: UU Pelindungan Ketenagakerjaan Pro-Buruh dan Pro-Pengusaha
Kompas.id · 13 November 2026
- UU Ketenagakerjaan Baru: Aturan Magang Lebih Jelas, Celah Eksploitasi Belum Tertutup
Kompas.id · 12 November 2026
- UU Pelindungan Ketenagakerjaan Keluar, Apa Respons ”Stakeholder”?
Kompas.id · 12 November 2026
- Kata-Kata Pengusaha Kadin Respons UU Pelindungan Ketenagakerjaan
CNBC Indonesia · 12 November 2026
- UU Ketenagakerjaan: Niat Sejahterakan Buruh, Lapangan Kerja Bisa Mengerut
Kompas.id · 12 November 2026
- Di Balik UU Pelindungan Ketenagakerjaan Baru: Kesenjangan Upah dan Aspirasi Pengusaha Belum Terakomodasi
Kompas.com · 11 November 2026
Judul berita terbaru dari media lain, laporan akuntabilitas lebih dulu. Ini tautan, bukan temuan kami.
Isu terkait
8
- Law No. 6 of 20232 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- UU No. 27 Tahun 20262 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- dana cadangan pesangon2 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- UU Cipta Kerja1 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- Putusan MK No. 168/PUU-XXI/20231 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- Law No. 13 of 20031 berita bersamaUndang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti
- employers1 berita bersamaPemerintah beri tenggat pengusaha setor cadangan pesangon ke dana negara hingga Oktober 2027
- micro and small enterprises1 berita bersamaPemerintah beri tenggat pengusaha setor cadangan pesangon ke dana negara hingga Oktober 2027
Peta lengkap
Termasuk hubungan tingkat dua: koneksi dari koneksinya. Klik gelembung mana saja.
Fakta di halaman ini berasal dari catatan publik dan laporan kredibel, atau dari hubungan yang dinyatakan dalam berita kami sendiri. Setiap fakta menautkan sumbernya. Memiliki hubungan dengan seseorang bukan bukti pelanggaran. Untuk melaporkan kesalahan atau fakta yang belum ada, kirim surel ke [email protected].