Undang-Undang Ketenagakerjaan baru berlaku, aturan dana cadangan pesangon masih dinanti

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026. Menurut kantor berita Antara, undang-undang tersebut berlaku pada hari yang sama saat diundangkan setelah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 9 November, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan salinan naskah lengkap UU kini dapat diunduh melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Undang-undang ini memisahkan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja tahun 2023, sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi kalangan pemberi kerja, perubahan yang paling menyita perhatian adalah kewajiban menyisihkan dana cadangan pesangon khusus. Berbagai media nasional memberitakan bahwa setoran ke dana cadangan ini baru akan dimulai pada Oktober 2027. Karena besaran iuran dan badan pengelolanya belum diumumkan, pelaku usaha di Indonesia, termasuk perusahaan penanaman modal asing, kini menghadapi kewajiban baru yang biayanya belum dapat dipastikan.

Cakupan aturan baru

Berdasarkan laporan Antara, undang-undang ini memuat 313 pasal dalam 23 bab. Bab-bab tersebut mengatur sejumlah isu, antara lain hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, ketentuan pidana, hingga ketentuan peralihan.

Antara juga melaporkan bahwa peraturan pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru ini. Sementara itu, pangkalan data hukum Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UU baru tersebut mencabut UU Ketenagakerjaan tahun 2003.

Sejumlah perubahan berdampak langsung bagi pekerja. Merujuk laporan detikTravel, Pasal 118 ayat (6) menetapkan bahwa cuti bersama yang ditentukan pemerintah pusat tidak lagi memotong hak cuti tahunan pekerja. Pada 10 November, CNN Indonesia mengabarkan bahwa penetapan upah minimum dalam aturan baru ini melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan.

Mekanisme dana cadangan pesangon

Pasal 253 mewajibkan pengusaha mencadangkan dana untuk pembayaran pesangon di masa mendatang. Katadata, Kumparan, dan Liputan6 melaporkan bahwa Pasal 253 ayat (3) menetapkan dana cadangan tersebut akan dikelola oleh lembaga pemerintah.

Liputan6 dan Waspada melaporkan pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan bahwa lembaga pengelola dana pemerintah akan segera ditunjuk. Berdasarkan laporan tersebut, pengelola dana pensiun (Dapen) maupun dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) swasta tidak diizinkan mengelolanya. Kedua media itu juga menyebut perusahaan wajib mulai membayar iuran mulai Oktober 2027. Tenggat tersebut merujuk pada ketentuan batas waktu penerbitan peraturan pelaksana selama satu tahun dalam undang-undang, bukan tanggal pasti yang telah ditetapkan dalam regulasi resmi.

Rangkuman naskah UU menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan dari kewajiban dana cadangan ini berdasarkan Pasal 253 ayat (4), sedangkan pengusaha yang lalai terancam sanksi administratif. Kumparan melaporkan bahwa dana ini terpisah dari program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh ketentuan ini belum diverifikasi langsung terhadap naskah undang-undang resmi saat artikel ini disusun.

Hal yang masih belum jelas antara lain besaran iuran yang wajib disetor pengusaha, lembaga pemerintah yang akan memegang dana tersebut, serta mekanisme pencairannya.

Perubahan formula uang pesangon

Pada 6 Oktober, Kompas.com, Media Indonesia, dan beberapa media lain mengutip Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa UU baru menghapus opsi pembayaran pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan dasar, formula yang sebelumnya diizinkan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 untuk sejumlah alasan PHK.

Hal itu bukan berarti setiap pekerja ter-PHK kini memperoleh pengali pesangon yang sama. Menurut laporan media, besaran pengali tetap bergantung pada alasan PHK. Sejumlah media menyebut pengali 1,5 kali berlaku untuk PHK akibat penutupan perusahaan. Angka-angka ini belum diverifikasi langsung terhadap naskah undang-undang resmi saat artikel ini disusun.

Proses pengesahan undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Oktober 2026. Dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, rapat dihadiri 326 anggota dewan dan disetujui seluruh fraksi, lapor IDN Times. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU, menyampaikan laporan panja. Menurut situs resmi DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pengesahan undang-undang ini sebagai kado terindah bagi para pekerja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut kepada DPR pada 14 September.

Penyusunan RUU ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, sebagaimana dikutip IDN Times. Putusan yang dibacakan pada 31 Oktober 2024 itu memberi waktu dua tahun bagi pembentuk undang-undang untuk memisahkan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja. Pengesahan di DPR dilakukan sekitar tiga setengah pekan sebelum tenggat 31 Oktober 2026 berakhir.

Respons awal serikat buruh dan pengusaha

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menerima undang-undang ini dengan tiga catatan kritis, menurut laporan Media Indonesia dan Monitor Indonesia. Rincian ketiga catatan tersebut belum diverifikasi saat artikel ini disusun.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyuarakan kekhawatiran sejak draf UU dipublikasikan. Kontan melaporkan peringatan Apindo agar undang-undang baru ini jangan sampai menghambat penciptaan lapangan kerja. Katadata melaporkan kekhawatiran pengusaha bahwa skema pesangon baru dapat memperlemah penyediaan dana pensiun bagi pekerja. Pada 10 November, Suara.com memberitakan pandangan Apindo bahwa memperbesar manfaat dana pensiun merupakan pilihan yang lebih baik.

Agenda lanjutan

Langkah berikutnya adalah perumusan peraturan pelaksana dalam batas waktu satu tahun setelah pengundangan, penunjukan lembaga pengelola dana, serta penetapan besaran iuran. Kalangan pengusaha dan pekerja juga membutuhkan panduan mengenai penerapan aturan pesangon baru terhadap proses PHK yang sudah berjalan sebelum 28 Oktober.