Yang dikatakan
"Sekarang uang pesangon kalau dipecat pun wajib disetor ke rekening pemerintah." Kemnaker tegaskan (dan merilis) aturan turunan UU Ketenagakerjaan baru, di mana kantor dilarang lagi kelola dana cadangan pesangon mandiri lewat Dapen atau DPLK swasta.
Diklaim oleh Viral Instagram post sharing a video clip of a Kemnaker official · media sosial
Putusan kami
Diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026. UU Nomor 27 Tahun 2026 memang mewajibkan pengusaha menempatkan dana cadangan pesangon di lembaga pemerintah, dan Kemnaker menyebut Dapen dan DPLK tidak akan mengelolanya, sehingga inti unggahan benar; CNN Indonesia memakai kalimat yang nyaris sama. Dana itu cadangan milik pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja saat di-PHK, bukan uang yang diambil dari pekerja, dan klaim bahwa aturan turunan sudah dirilis keliru.
Faktanya
- 1
Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebut dana cadangan pesangon dikelola lembaga pemerintah; usaha mikro dan kecil dikecualikan dan rinciannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
SPP & Partners: Pasal 253 UU 27/2026 - 2
Pasal 254 sampai 258: dana cadangan bersumber dari aset pengusaha, dicatat sebagai aset pekerja, dibayarkan langsung kepada pekerja saat PHK, dan dikembalikan kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja jika pekerja mengundurkan diri.
CNN Indonesia: Aturan Lengkap Dana Cadangan Pesangon yang Wajib Disisihkan Pengusaha - 3
Pada 13 November 2026 Indah Anggoro Putri dari Kemnaker mengatakan Dapen dan DPLK tidak akan mengelola dana cadangan dan PP serta Permen masih disusun.
Liputan6: Pemerintah Bentuk Lembaga Dana Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027 - 4
Pada 15 November 2026 Kemnaker menyatakan belum ada keputusan pemerintah soal lembaga pengelola dan penyusunan aturan pelaksanaan akan diawali konsultasi publik.
Antara: Kemenaker: Pemerintah belum tetapkan pengelola dana cadangan pesangon - 5
CNN Indonesia memberi judul laporannya pada 14 November 2026 "Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Pemerintah".
CNN Indonesia: Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Pemerintah
Cek fakta yang sudah terbit
Tokoh dan isu terkait
Liputan kami
Diperiksa 15 November 2026, diperbarui 15 November 2026. Klaim dikutip sebagaimana beredar; putusan berasal dari fakta yang tercantum di sini, masing-masing dengan tautan ke sumbernya. Jika menemukan kesalahan atau punya catatan yang lebih baru, beri tahu kami lewat halaman kontak dan kami akan mengoreksinya secara terbuka.
← Semua cek klaim