Pemerintah beri tenggat pengusaha setor cadangan pesangon ke dana negara hingga Oktober 2027

Seorang pejabat senior Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi tahu para pengusaha pada Jumat, 13 November 2026, bahwa mereka harus memperhitungkan kewajiban pesangon sejak awal masa kerja untuk karyawan tetap. Ia menyatakan perusahaan memiliki tenggat hingga Oktober 2027 untuk menyetorkan dana tersebut ke dana cadangan yang dikelola pemerintah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan hal itu dalam sosialisasi publik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Tenaga Kerja, yang disiarkan di kanal YouTube kementerian. Liputan6 dan Harian Jogja, harian di bawah jaringan Bisnis Indonesia, memuat keterangannya sebagai kutipan langsung. Menurut CNBC Indonesia, undang-undang tersebut mulai berlaku pada 28 Oktober 2026.

Perubahan ini berdampak pada seluruh perusahaan domestik maupun penanaman modal asing yang mempekerjakan karyawan tetap di Indonesia, di luar usaha mikro dan kecil. Selama ini, pesangon baru dibayarkan saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan undang-undang baru, pesangon menjadi dana yang wajib dicadangkan pengusaha di awal pada sebuah lembaga pemerintah. Besaran iuran belum diumumkan, sehingga beban biaya bagi perusahaan masih belum diketahui.

Penjelasan pejabat kementerian soal dana cadangan

Indah mengatakan dana cadangan yang disebut Dana Cadangan Pesangon (DCP) mewajibkan perusahaan memperhitungkan pesangon sejak hari pertama kerja bagi karyawan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), sebagaimana dilaporkan Harian Jogja.

"Dananya harus jelas dan disetorkan ke lembaga pemerintah," ujarnya, menurut laporan kedua media tersebut. Ia menambahkan bahwa lembaga pengelola akan ditunjuk "dalam waktu dekat", meski belum menyebutkan namanya secara rinci.

Ia memaparkan adanya masa transisi selama satu tahun. "Maksimal Oktober 2027 seluruh dana pesangon sudah harus diserahkan" ke dana cadangan, kata Indah seperti dikutip Liputan6 dan Harian Jogja.

Dana pensiun tidak mengelola dana pesangon

Banyak perusahaan di Indonesia telah mencadangkan dana pesangon melalui dana pensiun pemberi kerja (Dapen) atau dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Indah menegaskan dana cadangan baru ini terpisah dari skema-skema tersebut. "Undang-undang mengatur pengelolanya adalah lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah," tuturnya, dikutip Harian Jogja. Ia meminta para pengelola DPLK mulai bersiap sejak sekarang.

Perlakuan terhadap cadangan yang telah dihimpun perusahaan sebelum undang-undang berlaku masih belum jelas. Indah memberi sinyal dana tersebut kemungkinan tetap berada di DPLK atau Dapen, namun mengatakan "saya tidak janji". Ia menambahkan bahwa aturan teknis tetap bisa mewajibkan pengalihan dana. Hal ini menimbulkan tanda tanya seiring pernyataannya yang menyebut seluruh dana pesangon harus diserahkan sebelum Oktober 2027. Harian Jogja melaporkan bahwa status cadangan yang sudah ada belum diputuskan dan mekanisme pengalihan masih menunggu peraturan pemerintah (PP).

Judul dan paragraf pembuka Harian Jogja sempat menyebut Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola dana. Namun, kutipan pernyataan Indah dalam artikel yang sama tidak menyebut nama lembaga apa pun, dan belum ada konfirmasi resmi mengenai peran Danantara dalam materi yang ditinjau untuk laporan ini.

Sanksi dalam undang-undang

Liputan6 melaporkan bahwa Indah mengingatkan adanya ancaman sanksi pidana. Dalam pernyataan yang dilaporkan, peringatan tersebut ditujukan bagi perusahaan yang tidak membayar pesangon, bukan secara spesifik bagi yang mangkir menyetor iuran cadangan. Rangkuman CNBC Indonesia mengenai beleid ini menyebutkan pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Undang-undang ini juga memuat satu bab khusus mengenai ketentuan pidana.

Ketentuan pesangon menurut undang-undang

Menurut rangkuman CNBC Indonesia atas naskah resmi undang-undang:

• Uang pesangon berkisar antara satu hingga sembilan bulan upah, bergantung pada masa kerja.
• Uang penghargaan masa kerja berkisar antara dua hingga 10 bulan upah dan mulai diberikan setelah tiga tahun masa kerja.
• Uang penggantian hak mencakup cuti tahunan yang belum diambil, biaya transportasi pulang ke tempat asal, serta hal lain yang ditetapkan perusahaan.
• Pemberi kerja wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah. Usaha mikro dan kecil dikecualikan.

Undang-undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi baru ini memuat 313 pasal dalam 23 bab, menurut laporan CNBC Indonesia.

Tenggat dan hal yang perlu dicermati

Pasal 312 mewajibkan peraturan pelaksanaan diterbitkan paling lambat satu tahun sejak undang-undang disahkan pada 28 Oktober 2026, menurut CNBC Indonesia. Tenggat aturan turunan ini jatuh pada periode yang sama dengan batas waktu pengalihan dana pada Oktober 2027. Peraturan pemerintah terkait dana cadangan nantinya diharapkan menetapkan lembaga pengelola, menentukan besaran iuran, serta menetapkan perlakuan terhadap cadangan yang sudah ada.

Undang-undang ini juga mengubah ketentuan ketenagakerjaan lainnya. Berdasarkan Pasal 118 ayat (6), cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak lagi memotong hak cuti tahunan pekerja, lapor detikTravel. Pasal 137 ayat (2) mewajibkan gubernur menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, sementara pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah serta dewan pengupahan dalam penetapan kebijakan pengupahan, menurut laporan CNN Indonesia.