Poin penting
- Verdik: sebagian benar (diubah dari menyesatkan pada 16 November 2026).
- UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, menempatkan dana cadangan pesangon di lembaga pemerintah; Kemnaker menyebut Dapen dan DPLK tidak akan mengelolanya.
- Dana cadangan adalah uang pengusaha yang dicatat sebagai aset pekerja dan dibayarkan kepada pekerja saat di-PHK.
- Aturan turunan belum terbit dan lembaga pengelola belum ditunjuk, kata Kemnaker pada 15 November 2026.
- Pengelolaan oleh Danantara dan pajak baru belum terbukti: Kemnaker membantah soal Danantara, tetapi pengelola belum dipilih; JAMSOS Institute dan seorang Wakil Ketua Komisi IX DPR mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan.
Pembaruan, 16 November 2026: Cek fakta ini direvisi. Kami mengubah verdik dari menyesatkan menjadi sebagian benar dan menulis ulang judulnya. Versi sebelumnya menilai inti unggahan menyesatkan, padahal UU memang mewajibkan dana cadangan pesangon dikelola lembaga pemerintah, dan media nasional seperti CNN Indonesia memberitakannya dengan kalimat yang nyaris sama. Kami juga mengubah klaim Danantara dari salah menjadi belum terbukti, karena satu-satunya dasar untuk menepisnya adalah bantahan kementerian, sementara lembaga pengelolanya belum dipilih. Kami juga menambahkan pandangan serikat pekerja dan pengusaha.
Kesimpulan: Sebagian benar. Inti unggahan itu benar. UU Ketenagakerjaan yang baru mewajibkan pengusaha menyisihkan dana cadangan pesangon dan menyerahkan pengelolaannya kepada lembaga pemerintah, dan seorang pejabat Kemnaker mengatakan dana pensiun perusahaan tidak lagi mengelola dana itu. Dana itu adalah cadangan milik pengusaha yang dicatat sebagai aset pekerja dan dibayarkan kepada pekerja saat di-PHK, sehingga kalimat unggahan bisa dibaca seolah pekerja kehilangan pesangonnya, padahal UU tidak menyatakan begitu. Klaim bahwa aturan turunan sudah dirilis keliru. Klaim bahwa dana itu masuk Danantara atau dikenai pajak baru belum terbukti: lembaga pengelola belum dipilih dan aturannya belum ditulis, sehingga keduanya belum bisa dipastikan maupun ditepis.
Klaimnya
Sebuah unggahan Instagram yang ramai dibagikan sekitar 15 November 2026 memuat potongan video, dengan kredit Kompas.com, tentang pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang membahas UU tersebut. Keterangannya menyebut "sekarang uang pesangon kalau dipecat pun wajib disetor ke rekening pemerintah", bahwa Kemnaker "tegaskan aturan turunan UU Ketenagakerjaan baru", dan bahwa kantor "dilarang lagi kelola dana cadangan pesangon mandiri lewat Dapen atau DPLK swasta". Teks di video menyebut pemerintah "merilis aturan turunan". Sebuah komentar yang banyak disukai menambahkan bahwa dana itu akan masuk Danantara dan dipajaki.
NewsWLD memperlakukan unggahan media sosial hanya sebagai petunjuk awal. Kami memeriksa setiap bagian terhadap undang-undang, pernyataan Kemnaker, dan laporan media.
Yang akurat
Ada kewajiban menempatkan dana cadangan di lembaga negara. Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon dan menyebut dana itu "dikelola oleh lembaga pemerintah", menurut teks pasal yang dimuat korpus hukum SPP & Partners. UU itu diundangkan pada 28 Oktober 2026, menurut JDIH Kemnaker. Usaha mikro dan kecil dikecualikan.
Dapen dan DPLK tidak akan mengelolanya, menurut Kemnaker. Dalam sosialisasi 13 November, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan Dapen dan DPLK tidak akan mengelola dana cadangan itu karena "undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah", lapor Liputan6. Ia mengatakan "by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan".
Media nasional memakai bahasa serupa. Judul CNN Indonesia pada 14 November berbunyi "Kemnaker Wajibkan Perusahaan Setor Dana Pesangon ke Pemerintah", menurut CNN Indonesia.
Yang menyesatkan, keliru, atau belum terbukti
Yang disetor adalah cadangan milik pengusaha, bukan uang yang diambil dari pekerja. Dana cadangan bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan setiap tahun, dicatat sebagai aset pekerja, dan dibayarkan langsung kepada pekerja oleh lembaga pengelola saat pekerja di-PHK, menurut ringkasan CNN Indonesia atas Pasal 254 sampai 257. Jika dana kurang, pengusaha membayar kekurangannya. Jika pekerja mengundurkan diri, dana dikembalikan kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja (Pasal 258). Tidak ada ketentuan dalam pasal-pasal itu yang mengambil uang pesangon pekerja setelah di-PHK.
Belum ada aturan turunan yang "dirilis". Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur besaran iuran, penyetoran, dan pencairan belum terbit. Indah mengatakan pada 13 November bahwa PP dan Peraturan Menteri masih disusun (Liputan6), dan Kemnaker menyatakan pada 15 November bahwa penyusunannya akan diawali konsultasi publik (Antara).
Lembaga pengelola belum ditunjuk. "Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," kata Indah dalam keterangan yang dimuat Antara dan Kompas.com pada 15 November.
Klaim Danantara belum terbukti. Indah menyebut kabar bahwa pengusaha wajib menyetor dana cadangan ke Danantara "tidak benar" dan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan mengelolanya (Antara, Kompas.com). Itu bantahan atas keputusan yang, menurut kementerian sendiri, belum diambil: lembaga pengelola belum dipilih, sehingga bantahan itu tidak bisa memastikan siapa yang akan mengelola dana. Satu media daerah, Harian Jogja, sempat menyebut Danantara sebagai pengelola di judulnya, tetapi kutipan pejabat dalam laporan itu tidak menyebut lembaga mana pun. Saat pembahasan, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola (JawaPos), dan pada 15 November Direktur Eksekutif JAMSOS Institute Andy William Sinaga, pengurus federasi serikat di bawah KSPSI, meminta Presiden menugaskan BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga negara yang "kredibel dan akuntabel", lapor ANTARA. UU final tidak menyebut lembaga mana pun.
Tidak ada catatan pajak baru atas dana cadangan. Pasal-pasal dana cadangan pesangon, sebagaimana diringkas CNN Indonesia, tidak menyebut pajak, dan PP-nya belum ditulis. Uang pesangon sendiri sudah dikenai PPh final berdasarkan aturan yang berlaku; Peraturan Menteri Keuangan 16/PMK.03/2010 mengatur kapan pajak itu dipotong saat pesangon dialihkan ke pengelola dana, menurut publikasi pajak Ortax. Itu aturan lama, bukan pungutan baru, dan berlaku tidaknya untuk dana baru ini bergantung pada aturan yang belum ada.
Kata serikat pekerja dan pengusaha
Serikat pekerja mendukung gagasan dana cadangan, tetapi mempertanyakan cara kerjanya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pada 7 Oktober 2026 bahwa tanpa sanksi ketentuan itu bisa menjadi "macan kertas", dan mempertanyakan siapa yang membayar serta lembaga mana yang mengelola, lapor Warta Ekonomi. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan pada 14 November bahwa lembaga baru akan menambah biaya tetap dan tumpang tindih dengan program yang sudah ada seperti JHT, JKP, dan JP, lapor Liputan6. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan dana cadangan diperlukan karena perusahaan kerap mengaku tidak punya dana saat pesangon jatuh tempo, lapor Warta Ekonomi.
Mengapa detail ini penting
Pesan Kemnaker sendiri berubah. Pada 13 November pejabatnya mengatakan lembaga pengelola akan ditunjuk "dalam waktu yang tidak lama lagi" dan menyebut tenggat Oktober 2027; dalam sosialisasi yang sama detikFinance mengutipnya bahwa lembaga pengelola "2028 sudah ada". Pada 15 November Kemnaker menyatakan semua aspek teknis masih terbuka. Tanggal pasti dan nama lembaga pengelola sebaiknya dianggap belum final sampai PP terbit.
Kesimpulan
Unggahan itu sebagian benar. Benar bahwa UU mengirim dana cadangan pesangon milik pengusaha ke lembaga pemerintah dan, menurut Kemnaker, Dapen serta DPLK tidak akan mengelolanya. Keliru bahwa aturan turunan sudah dirilis, dan kalimatnya tidak bisa dibaca bahwa pekerja yang di-PHK kehilangan pesangon. Apakah dana itu masuk Danantara, dan apakah ada pajak baru, belum terbukti sampai pemerintah menerbitkan PP dan menunjuk pengelolanya.
Sumber
- 1.Kemenaker: Pemerintah belum tetapkan pengelola dana cadangan pesangon (Antara, 15 Nov 2026), antaranews.com
- 2.Danantara Bakal Kelola Dana Cadangan Pesangon? Kemenaker: Tidak Benar! (Kompas.com, 15 Nov 2026), money.kompas.com
- 3.UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker), jdih.kemnaker.go.id
- 4.Pasal 253 UU 27/2026 (SPP & Partners legal corpus), spplaw.id
- 5.Aturan Lengkap Dana Cadangan Pesangon yang Wajib Disisihkan Pengusaha (CNN Indonesia, 15 Nov 2026), cnnindonesia.com
- 6.Pemerintah Bentuk Lembaga Dana Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027 (Liputan6, 13 Nov 2026), liputan6.com
- 7.Awas, Perusahaan Tak Setor Dana Cadangan Pesangon Bisa Kena Pidana (Liputan6, 13 Nov 2026), liputan6.com
- 8.Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027 (detikFinance, 15 Nov 2026), finance.detik.com
- 9.Oktober 2027, Perusahaan Wajib Alihkan Dana Pesangon ke Danantara (Harian Jogja, 14 Nov 2026), ekbis.harianjogja.com
- 10.DPR Dorong Ketentuan Pesangon Buruh dalam RUU Ketenagakerjaan, Minta BPJS yang Mengelola (JawaPos), jawapos.com
- 11.PPh 21 atas Pengalihan Uang Pesangon ke Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja (Ortax), ortax.org
- 12.Kemnaker says no body yet picked to manage severance reserve fund (NewsWLD), newswld.com




