Poin penting
- Kemnaker menyatakan pada 15 November 2026 bahwa belum ada lembaga yang ditunjuk mengelola dana cadangan pesangon dan kabar wajib setor ke Danantara tidak benar.
- Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan pengusaha, kecuali usaha mikro dan kecil, menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah.
- Peraturan Pemerintah yang mengatur iuran, penyetoran, dan pencairan belum terbit.
- Pejabat Kemnaker mengatakan pada 13 November bahwa Dapen dan DPLK tidak akan mengelola dana itu dan menyebut tenggat Oktober 2027.
- Apindo menyoroti biaya baru dan tumpang tindih program; KSPI mempertanyakan siapa yang membayar dan penegakannya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan pada Minggu, 15 November 2026, bahwa pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon, dan kabar bahwa pengusaha kini wajib menyetor dana itu ke Danantara tidak benar.
Pernyataan itu muncul dua hari setelah seorang pejabat Kemnaker mengatakan kepada pengusaha bahwa dana pensiun perusahaan tidak lagi boleh mengelola cadangan pesangon dan dana itu harus diserahkan ke lembaga pemerintah paling lambat Oktober 2027. Potongan video sosialisasi tersebut kemudian beredar di media sosial dengan keterangan bahwa uang pesangon pekerja "wajib disetor ke rekening pemerintah".
Apa kata Kemnaker pada 15 November
"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan yang dimuat Antara dan Kompas.com.
Indah mengatakan Kemnaker tidak pernah menyatakan Danantara akan menjadi pengelola dana itu, dan juga tidak pernah menyatakan Kemnaker sendiri yang akan mengelolanya. Menurut dia, ketentuan ini masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang penyusunannya diawali konsultasi publik dengan pengusaha, serikat pekerja, dan pemangku kepentingan lain. Aturan itu diharapkan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, lembaga pengelola, dan mekanisme pertanggungjawabannya, menurut Antara.
Apa isi undang-undangnya
Kewajiban ini berasal dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, menurut basis data hukum Kemnaker (JDIH Kemnaker). DPR menyetujui RUU tersebut pada 6 Oktober 2026, lapor Antara.
Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon (DCP) sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Ayat 3 menyebut dana itu "dikelola oleh lembaga pemerintah". Usaha mikro dan kecil dikecualikan, dan ayat 6 mengatur sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha, menurut teks pasal yang dimuat korpus hukum SPP & Partners dan laporan Liputan6.
Ringkasan CNN Indonesia atas Pasal 254 sampai 258 menyebutkan:
- Dana cadangan bersumber dari aset pengusaha yang dicadangkan dalam neraca keuangan perusahaan setiap tahun, ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk, dan dicatat sebagai aset pekerja yang bersangkutan.
- Dana itu wajib dikelola terpisah dari aset lembaga pengelola.
- Saat pekerja di-PHK, lembaga pengelola membayar langsung kepada pekerja berdasarkan permohonan pengusaha. Jika dana kurang, pengusaha membayar kekurangannya; jika ada sisa, sisa itu dikembalikan kepada pengusaha.
- Jika pekerja mengundurkan diri atau hubungan kerja berakhir bukan karena PHK, lembaga wajib mengembalikan dana kepada pengusaha paling lama 14 hari kerja.
- Pasal peralihan 321 menyatakan kewajiban ini berlaku paling lambat satu tahun sejak undang-undang diundangkan.
Besaran iuran, jadwal penyetoran, dan tata cara pencairan diserahkan kepada Peraturan Pemerintah (PP) yang belum terbit. Indah mengatakan pada 13 November bahwa pemerintah masih menyusun PP dan Peraturan Menteri, lapor Liputan6.
Dapen, DPLK, dan tenggat Oktober 2027
Dalam sosialisasi UU tersebut pada Jumat, 13 November, Indah mengatakan dana pensiun pemberi kerja (Dapen) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tidak akan mengelola dana cadangan itu. "Undang-undang bilang yang mengelola adalah lembaga pemerintah, ditunjuk oleh pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Liputan6. Ia mengaku banyak perusahaan meminta agar Dapen tetap diizinkan, tetapi "undang-undang ini tidak membolehkan".
Ia meminta pengelola DPLK bersiap karena "by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan" kepada dana cadangan pesangon, menurut Liputan6 dan detikFinance. Dalam sosialisasi yang sama, detikFinance mengutip Indah yang mengatakan "2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon", sehingga tanggal mulai penyetoran belum pasti. Nasib dana pesangon yang sudah dikumpulkan perusahaan sebelum UU ini terbit juga belum final, lapor detikFinance.
Tanggapan
Pengusaha mempertanyakan rencana ini. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan kepada Liputan6 pada 14 November bahwa lembaga baru akan menimbulkan biaya tetap baru dan tumpang tindih dengan program yang sudah ada seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP). "Ini pesangon tapi dikelola seperti pensiun," katanya.
Serikat pekerja menyambut prinsipnya tetapi meminta kejelasan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pada 7 Oktober bahwa pengusaha wajib menempatkan dana "terpisah dari harta kekayaan perusahaan di satu lembaga milik pemerintah", tetapi mempertanyakan siapa yang membayar dan apa sanksinya, lapor detikFinance dan Tirto. Ia khawatir ketentuan itu menjadi "macan kertas" tanpa sanksi. Teks yang kemudian diterbitkan memuat sanksi administratif di Pasal 253.
Di DPR, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan pada September saat pembahasan bahwa jaminan pesangon merupakan usulan DPR dan dewan ingin dananya dikelola lewat BPJS Ketenagakerjaan, lapor JawaPos. Teks final hanya menyebut "lembaga pemerintah", dan belum ada lembaga yang ditunjuk.
Yang perlu dipantau
Pemerintah masih harus menerbitkan peraturan pelaksanaan, menunjuk lembaga pengelola, dan menetapkan besaran iuran. Kemnaker mengatakan setiap perkembangan akan diumumkan secara resmi setelah aturan itu dibahas dan ditetapkan.
Sumber
- 1.Kemenaker: Pemerintah belum tetapkan pengelola dana cadangan pesangon (Antara, 15 Nov 2026), antaranews.com
- 2.Danantara Bakal Kelola Dana Cadangan Pesangon? Kemenaker: Tidak Benar! (Kompas.com, 15 Nov 2026), money.kompas.com
- 3.UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan (JDIH Kemnaker), jdih.kemnaker.go.id
- 4.UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi terbit, bisa diakses publik (Antara), antaranews.com
- 5.Pasal 253 UU 27/2026 (SPP & Partners legal corpus), spplaw.id
- 6.Aturan Lengkap Dana Cadangan Pesangon yang Wajib Disisihkan Pengusaha (CNN Indonesia, 15 Nov 2026), cnnindonesia.com
- 7.Pemerintah Bentuk Lembaga Dana Pesangon, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027 (Liputan6, 13 Nov 2026), liputan6.com
- 8.Awas, Perusahaan Tak Setor Dana Cadangan Pesangon Bisa Kena Pidana (Liputan6, 13 Nov 2026), liputan6.com
- 9.Dana Pesangon Mau Dikelola Pemerintah, Perusahaan Wajib Setor Oktober 2027 (detikFinance, 15 Nov 2026), finance.detik.com
- 10.Pemerintah Mau Kelola Dana Pesangon, Ini Alasannya (detikFinance), finance.detik.com
- 11.Respons Pengusaha Soal Rencana Pembentukan Pengelola Dana Cadangan Pesangon (Liputan6, 14 Nov 2026), liputan6.com
- 12.Ada Dana Cadangan Pesangon di UU Ketenagakerjaan, Buruh: Siapa yang Bayar? (detikFinance), finance.detik.com
- 13.KSPI Khawatir Aturan Baru Ketenagakerjaan Ompong Tanpa Sanksi (Tirto), tirto.id
- 14.DPR Dorong Ketentuan Pesangon Buruh dalam RUU Ketenagakerjaan, Minta BPJS yang Mengelola (JawaPos), jawapos.com




