Poin penting
- Setidaknya 18 dari 38 provinsi mengumumkan UMP 2027 hingga tenggat 21 November, dengan kenaikan dari 5,61% (Sumatera Utara) hingga 42,15% (Bali), menurut rekap Kompas.com.
- Jakarta menetapkan Rp6.136.941 (naik 7,1%); Jawa Barat Rp3.000.000 (naik 29,44%); Jawa Tengah Rp2.655.454 (naik 14,10%).
- Jawa Barat dan Bali mendasarkan UMP pada kebutuhan hidup layak (KHL), sementara pedoman kementerian 16 November meminta provinsi memakai formula inflasi dan pertumbuhan dengan alfa 0,5 sampai 1.
- Kenaikan 42% di Bali pun masih menempatkan UMP pada 81,35% dari KHL yang ditetapkan; buruh Jakarta berencana mengajukan keberatan dan kemungkinan gugatan PTUN.
- Apindo Jabar memproyeksikan hingga 60.000 pekerjaan terancam di industri padat karya; itu estimasi pengusaha, bukan PHK yang sudah terjadi.
Provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum 2027 yang berbeda tajam, bukan hanya besarannya tetapi juga metodenya. Saat para gubernur mencapai tenggat nasional pada Sabtu, 21 November, sebagian mengikuti formula penyesuaian Kementerian Ketenagakerjaan, sementara yang lain mendasarkan keputusan pada estimasi resmi kebutuhan hidup layak, sehingga kenaikannya berkisar dari di bawah 6% hingga lebih dari 42%.
Hingga Sabtu malam, setidaknya 18 dari 38 provinsi telah mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) 2027, menurut rekapitulasi Kompas.com. Kenaikan terkecil dalam rekap itu adalah Sumatera Utara sebesar 5,61% menjadi Rp3.410.000 per bulan. Kenaikan terbesar adalah Bali sebesar 42,15%. Jawa Timur, tempat usulan serikat pekerja dan pengusaha terpaut lebih dari Rp1,1 juta, belum mengumumkan angkanya; IDN Times melaporkan Pemprov Jatim akan memutuskannya paling lambat tengah malam Sabtu.
Isi keputusan gubernur
Jakarta. Gubernur Pramono Anung menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 pada Jumat, yang menetapkan UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, naik Rp407.065 atau 7,1% dari Rp5.729.876. Di Dewan Pengupahan, unsur pengusaha mengusulkan nilai alfa 0,5, unsur pekerja mengusulkan 1,0, dan pemerintah provinsi memilih 0,775, yang disebut Pramono sebagai jalan tengah.
Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi menetapkan Rp3.000.000, naik Rp682.399 atau 29,44% dari Rp2.317.601. Disnakertrans Jabar menyatakan memakai rumus yang disebutnya bersumber dari Pasal 139 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026: 70% dari kebutuhan hidup layak (KHL) provinsi sebesar Rp4.248.132, yang menghasilkan Rp2.973.692,40 dan dibulatkan ke atas menjadi Rp3 juta.
Bali. Gubernur Wayan Koster menetapkan Rp4.559.287, naik Rp1.351.828 atau 42,15% dari Rp3.207.459, mengikuti rekomendasi Dewan Pengupahan serta permintaan serikat FSPM dan KSPSI agar upah dihitung berdasarkan KHL, bukan formula penyesuaian. Pemprov menyebut KHL Bali 2027 sebesar Rp5.604.481.
Jawa Tengah. Gubernur Ahmad Luthfi menetapkan Rp2.655.454, naik 14,10% atau Rp328.068. Data sepuluh tahun milik Pemprov Jateng sendiri menunjukkan ini kenaikan tahunan terbesar setidaknya sejak 2017; kenaikan 2026 sebesar 7,28%.
UMP lain yang sudah diumumkan antara lain DI Yogyakarta Rp2.725.000 (naik 12,72%), Banten Rp3.372.828,70 (naik 8,77%), dan Nusa Tenggara Timur Rp2.602.441 (naik sekitar 6%), menurut rekap Kompas.com dan detikcom.
Dua metode, satu tenggat
Perbedaan ini muncul setelah Kementerian Ketenagakerjaan mengirim pedoman kepada seluruh gubernur lewat surat tertanggal 16 November. Menurut laporan Antara atas keterangan kementerian, provinsi yang sudah memiliki UMP 2026 menghitung angka 2027 dengan formula penyesuaian dalam PP Nomor 49 Tahun 2025: inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan indeks alfa antara 0,50 dan 1. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penetapan harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan, dan bahwa pemilihan alfa perlu mempertimbangkan perbandingan upah minimum dengan KHL.
Jawa Barat dan Bali justru merujuk langsung pada UU Nomor 27 Tahun 2026 dan KHL. Ketua Apindo Bali I Nengah Nurlaba menyinggung perbedaan itu kepada detikBali, dengan mengatakan aturan kementerian untuk 2027 "tidak memakai KHL" dan memberi batas alfa 0,5 sampai 1, meski ia menyatakan pengusaha menghormati keputusan gubernur. Hingga Sabtu malam, NewsWLD tidak menemukan pernyataan publik kementerian tentang apakah keputusan berbasis KHL sejalan dengan pedoman 16 November. Selama hal itu belum diperjelas, dasar hukum kenaikan terbesar berpotensi digugat.
Kenaikan besar pun masih di bawah biaya hidup
Angka dari pemprov sendiri menunjukkan upah minimum masih berada di bawah patokan resmi biaya hidup. UMP Bali Rp4.559.287 setara 81,35% dari KHL yang ditetapkan; pemprov menyebut tingkat itu masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak. UMP Jawa Barat Rp3 juta, menurut rumusnya sendiri, sekitar 70% dari KHL provinsi.
Di Jakarta, serikat pekerja menilai kenaikan 7,1% terlalu kecil. Muhammad Andre Nasrullah dari KSPI DKI Jakarta mengatakan kepada Kompas.com bahwa alfa 1 akan menghasilkan sekitar Rp6,224 juta, dan bahwa pekerja lajang yang mengontrak pun sudah kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers Jumat mengatakan buruh menginginkan Rp6.210.000 dan akan lebih dulu mengajukan keberatan resmi kepada gubernur, lalu menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggelar aksi terus-menerus bila keputusan tidak direvisi. Ia juga meminta DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur.
Di Jawa Timur, KSPI setempat mengusulkan Rp3.742.675, yang menurut mereka mengacu pada KHL Jatim 2026 yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan dan setara kenaikan 52,95%. Pengusaha mengusulkan Rp2.599.664, naik 6,24%, dengan alfa 0,5, inflasi 3,33%, dan pertumbuhan ekonomi provinsi 5,82%, lapor IDN Times.
Pengusaha peringatkan PHK
Pengusaha berpendapat kenaikan besar akan memukul industri padat karya. Komaruddin Khalid, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Jawa Barat, mengatakan kepada Tribun Jabar bahwa industri tekstil, sandang, kulit, dan alas kaki menghadapi pesanan yang turun dan sebagian sudah mengurangi jam kerja atau menyusun rencana PHK. Ia memperkirakan, bila 10% dari sekitar 600.000 pekerja sektor padat karya di provinsi itu terdampak, 60.000 pekerjaan bisa terancam. Angka itu proyeksi asosiasi pengusaha, bukan PHK yang sudah terjadi.
Di Bali, Nurlaba mengatakan banyak perusahaan bahkan belum melaksanakan UMP 2026, dan kenaikan 42% akan membuat perusahaan meninjau ulang biaya, termasuk kemungkinan mengurangi karyawan.
Gubernur Jawa Barat mengatakan UMP Rp3 juta tidak banyak berpengaruh di kawasan industri seperti Bekasi, yang UMK 2026-nya sekitar Rp5,9 juta, tetapi berarti bagi daerah berupah rendah seperti Banjar, Pangandaran, dan Kuningan, yang UMK 2026-nya sekitar Rp2,3 juta hingga Rp2,4 juta. Pemprov menyatakan perusahaan yang keberatan dapat mengajukan pengecualian, yang akan diverifikasi berdasarkan aspek administrasi dan kemampuan keuangan. Laporan Antara tidak menyebut apakah nama perusahaan yang mendapat pengecualian akan diumumkan.
Pramono mengatakan Pemprov DKI akan bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak membayar upah minimum baru. Laporan Kompas.com tidak memuat rincian bagaimana kepatuhan akan diawasi.
Yang perlu dicermati
Provinsi yang tersisa, termasuk Jawa Timur, masih harus menerbitkan keputusan, disusul upah minimum sektoral dan kabupaten/kota. Ujian akuntabilitas utamanya adalah apakah setiap gubernur membuka perhitungan di balik angkanya, apakah kementerian menyikapi keputusan berbasis KHL, berapa banyak perusahaan di Jawa Barat yang mendapat pengecualian, dan apakah serikat pekerja di Jakarta benar-benar menggugat ke pengadilan. Daya beli pekerja akan lebih ditentukan oleh apakah pengusaha benar-benar membayarnya, bukan oleh besaran kenaikan di atas kertas.
Sumber
- 1.Kompas.com: 18 provinsi umumkan UMP 2027 (21 Nov 2026), kompas.com
- 2.detikcom: Daftar provinsi sudah ketok palu UMP 2027 (21 Nov 2026), finance.detik.com
- 3.Kompas.com: UMP Jakarta 2027 jadi Rp6,1 juta, buruh masih kecewa (21 Nov 2026), megapolitan.kompas.com
- 4.detikcom: Buruh ancam demo dan gugat Pemprov DKI bila UMP 2027 tak direvisi (20 Nov 2026), finance.detik.com
- 5.Antara: Pemprov Jabar tetapkan UMP 2027 sebesar Rp3 juta (21 Nov 2026), antaranews.com
- 6.Antara: UMP Jawa Barat Rp3 juta menggunakan formulasi perhitungan KHL (21 Nov 2026), antaranews.com
- 7.Kompas.com: UMP Jabar 2027 naik 29,44 persen, dasar perhitungannya (21 Nov 2026), money.kompas.com
- 8.Antara Bali: UMP Bali 2027 naik jadi Rp4,55 juta, pertimbangan Gubernur Koster (20 Nov 2026), bali.antaranews.com
- 9.Humas Pemprov Jawa Tengah: Tetapkan UMP Jateng 2027, naik 14,10% (21 Nov 2026), humas.jatengprov.go.id
- 10.Antara: Menaker, penetapan upah minimum pertimbangkan KHL dan kondisi ekonomi (pedoman 16 Nov 2026), antaranews.com
- 11.Antara: Menaker, batas penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026, antaranews.com
- 12.detikBali: UMP Bali 2027 naik Rp1,35 juta, Apindo ingatkan potensi PHK (21 Nov 2026), detik.com
- 13.Tribun Jabar: Apindo khawatir industri padat karya tertekan usai UMP Jabar Rp3 juta (21 Nov 2026), jabar.tribunnews.com
- 14.IDN Times Jatim: UMP Jatim 2027, Khofifah putuskan tengah malam (21 Nov 2026), jatim.idntimes.com




