YERUSALEM, 18 November 2026, Board of Peace yang didukung Amerika Serikat dan mengawasi gencatan senjata Gaza memperingatkan bahwa Israel maupun Hamas belum menjalankan sejumlah komitmen penting, sehingga mengancam gencatan senjata yang dimulai pada Oktober 2025. Laporan 12 halaman kepada Dewan Keamanan PBB, yang ditelaah Reuters dan diberitakan secara terpisah oleh Associated Press, menggambarkan kesenjangan yang semakin besar antara kesepakatan diplomatik dan situasi di lapangan.
Penilaian ini penting karena berasal dari badan yang dibentuk melalui kerangka perdamaian Presiden Donald Trump, bukan hanya dari salah satu pihak yang berkonflik. Ini merupakan evaluasi kepatuhan, bukan pengumuman bahwa gencatan senjata secara resmi telah berakhir.
Bagian rencana yang terhambat
Kesepakatan yang lebih luas mencakup penyerahan senjata dan kewenangan pemerintahan oleh Hamas, pembentukan pemerintahan sipil transisi, penarikan pasukan Israel, serta rekonstruksi. Reuters melaporkan bahwa Hamas pada Juli menerima peta jalan Board of Peace untuk menyerahkan pemerintahan dan senjata, tetapi Israel menolak urutan tersebut dengan menuntut Hamas dibubarkan terlebih dahulu.
Menurut laporan itu, serangan Israel terus berlangsung, sementara para pejuang Hamas juga masih melakukan aktivitas militer. Board of Peace menilai kegagalan masing-masing pihak menghambat pelaksanaan kewajiban pihak lainnya. Associated Press melaporkan bahwa badan tersebut meminta Dewan Keamanan mendesak kedua pihak memenuhi kewajiban, bukan menjadikan keterlambatan pihak lain sebagai alasan.
Pemerintahan sipil dan bantuan
Laporan tersebut mengkritik otoritas Israel karena belum menyetujui pengaturan pembentukan kepolisian sipil Palestina dan pemerintahan teknokrat sementara. Keputusan tersebut berkaitan dengan pengerahan pasukan stabilisasi internasional, penarikan tentara, dan dimulainya rekonstruksi.
Laporan itu juga menyatakan bahwa pembatasan Israel terhadap pasokan dan peralatan, bersama kekurangan pendanaan, menghambat persiapan menghadapi banjir musim dingin. Keluarga-keluarga pengungsi masih tinggal di tenda dan bangunan rusak. Secara terpisah, laporan tersebut menuduh pungutan Hamas terhadap barang yang masuk memengaruhi ketersediaan kebutuhan pokok.
Temuan tersebut merupakan penilaian yang diatribusikan kepada laporan Board of Peace, bukan kesimpulan hukum yang telah diputuskan secara independen.
Tanggapan dan ujian berikutnya
Reuters melaporkan bahwa pejabat senior Hamas Basem Naim menolak penilaian itu sebagai disinformasi. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak segera memberikan tanggapan kepada Reuters, sementara Menteri Pertahanan Israel Katz menegaskan kembali bahwa Israel tidak akan menarik pasukan sampai Hamas dibubarkan dan Gaza didemiliterisasi.
Board of Peace diperkirakan membawa temuannya ke Dewan Keamanan pada akhir November. Belum jelas apakah pembahasan itu akan menghasilkan keputusan konkret mengenai kepolisian, akses bantuan, pelucutan senjata, dan penarikan pasukan. Peringatannya adalah bahwa gencatan senjata tanpa perbaikan nyata bagi warga sipil akan semakin sulit dipertahankan.
Dasar pemberitaan: Reuters dan Associated Press, 18 November 2026. Laporan lengkap 12 halaman dijelaskan oleh kedua kantor berita tersebut; artikel ini tidak mengklaim telah memperoleh sendiri dokumen lengkap itu.




