DPR dan pemerintah telah membawa Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke pembahasan terperinci, menyepakati perubahan judul dan menerima 397 butir Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Proses ini berpotensi memperkuat pemulihan hasil korupsi dan penipuan. Namun, muncul pertanyaan penting: bagaimana negara merampas hasil kejahatan tanpa membuka peluang penyitaan sewenang-wenang terhadap pemilik yang tidak bersalah?
Menurut laporan resmi DPR pada 6 November, Komisi III dan pemerintah menyepakati judul RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat 5 November. Kesepakatan itu menyangkut judul, bukan persetujuan final atas seluruh jenis tindak pidana atau seluruh pasal. RUU ini belum menjadi undang-undang.
Apa yang benar-benar diputuskan
DPR menyatakan pemerintah menyerahkan 397 DIM: 160 butir tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 penghapusan, dan 18 substansi baru. Angka tersebut menunjukkan klasifikasi bahan pembahasan, bukan berarti 397 pasal telah disahkan. Butir tetap disepakati, sedangkan persoalan redaksional dilanjutkan ke tim perumus dan tim sinkronisasi.
Pada 10 November, anggota Komisi III Nasir Djamil menyebut pembahasan DIM telah berlanjut menuju perumusan dan sinkronisasi. Ini merupakan perkembangan prosedural, bukan bukti bahwa naskah final sudah disetujui DPR dan pemerintah.
Sebelumnya, rapat paripurna DPR pada 6 Oktober menetapkan RUU sebagai inisiatif DPR. Ketua Komisi III Habiburokhman menyampaikan target pengesahan paling lambat 15 Desember 2026. Target politik tersebut, sekalipun disampaikan secara tegas, tidak sama dengan kepastian hukum bahwa undang-undang sudah berlaku.
Menurut uraian resmi DPR, rancangan memuat delapan pokok pengaturan: asas dan prinsip hukum; aset yang dapat dirampas dengan atau tanpa putusan pidana; pengembalian kerugian korban kejahatan ekonomi; prosedur pelacakan, pembekuan, dan penyitaan; perlindungan pihak ketiga beriktikad baik; pengelolaan aset; pencegahan penyalahgunaan kewenangan; serta pengawasan. Ringkasan DPR juga menyebut usulan pengaturan pidana mati bagi pelaku korupsi. Penyebutan usulan tidak membuktikan ketentuan itu akan bertahan dalam naskah akhir.
Mengapa pemulihan aset diperlukan
Menghukum pelaku kejahatan tidak otomatis mengembalikan uang korban. Hasil kejahatan dapat disembunyikan melalui perusahaan, dialihkan kepada orang lain, atau dipindahkan sebelum putusan pengadilan. Mekanisme perampasan aset ditujukan untuk mencegah pelaku tetap menikmati keuntungan kejahatan sekaligus membuka jalan pemulihan kerugian.
DPR menyatakan aset dari kejahatan yang merugikan masyarakat harus dikembalikan langsung kepada korban, bukan otomatis masuk kas negara. Prinsip tersebut penting, tetapi pelaksanaannya akan ditentukan oleh cara verifikasi korban, urutan prioritas, lamanya proses pengembalian, dan biaya administrasi yang mungkin mengurangi dana pemulihan.
Pemulihan hasil korupsi dapat membantu keuangan publik. Namun, sumber yang diperiksa belum memberikan perkiraan tepercaya mengenai berapa tambahan penerimaan yang dihasilkan RUU ini. Uang yang menjadi hak korban juga tidak tepat diperlakukan sebagai penerimaan negara yang bebas digunakan. Karena itu, klaim tentang potensi pemasukan dalam jumlah tertentu masih memerlukan pembuktian.
Persoalan tersulit: perampasan tanpa putusan pidana
DPR secara eksplisit memasukkan perampasan dengan maupun tanpa putusan pidana sebagai mekanisme yang hendak diatur. Perampasan tanpa putusan pidana dapat berguna ketika proses penuntutan tidak dapat dilanjutkan. Namun, mekanisme itu juga menuntut perlindungan prosedural yang ketat.
Penyidik mungkin menganggap suatu aset mencurigakan tanpa pernah membuktikan pemiliknya melakukan tindak pidana. Kepemilikan dapat melibatkan pasangan, ahli waris, pemberi pinjaman, pelanggan, dan mitra bisnis. Apabila pemblokiran dilakukan terlalu luas, orang yang tidak terlibat dapat kehilangan akses ke tabungan atau modal usaha jauh sebelum pengadilan mengambil keputusan akhir.
Karena itu, jaminan perlindungan tidak cukup berupa prinsip umum. Naskah akhir perlu menjelaskan pengadilan mana yang memberi izin pembekuan, standar bukti yang harus dipenuhi, kapan pemilik diberi pemberitahuan, seberapa cepat mereka dapat menggugat, serta ganti rugi jika penyitaan terbukti salah. Aturan juga perlu membedakan hasil kejahatan dari harta sah yang tercampur dalam rekening atau badan usaha yang sama.
DPR menyatakan rancangan mencakup perlindungan pihak ketiga beriktikad baik dan pengawasan agar kewenangan tidak dipakai untuk pemerasan atau kepentingan politik. Itu adalah keterangan resmi mengenai maksud rancangan. Tanpa pemeriksaan independen atas naskah pasal demi pasal terkini beserta seluruh perubahan DIM, laporan ini belum dapat memastikan seberapa efektif jaminan tersebut dapat ditegakkan.
Kritik masyarakat sipil tentang transparansi
Pada Agustus, koalisi yang mencakup Indonesia Corruption Watch, Auriga, Kaoem Telapak, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, dan Transparency International Indonesia meminta DPR dan pemerintah membuka draf serta DIM kepada publik. CNN Indonesia melaporkan pandangan koalisi bahwa partisipasi bermakna memerlukan akses terhadap naskah yang sedang dinegosiasikan, bukan sekadar kesempatan menghadiri rapat.
DPR memberikan gambaran berbeda tentang prosesnya. Laporan resmi 6 November menyebut Komisi III dan Badan Keahlian DPR telah mengadakan sedikitnya 81 kegiatan penyerapan aspirasi, melibatkan akademisi, mahasiswa, organisasi, dan pihak lainnya. Kedua keterangan itu tidak otomatis bertentangan: kegiatan konsultasi bisa berlangsung sementara kelompok masyarakat masih meminta keterbukaan dokumen pembahasan.
Ukuran transparansi bukan hanya jumlah pertemuan. Pertanyaan utamanya adalah apakah warga, ahli hukum, korban, dan pelaku usaha dapat membandingkan rumusan pasal, mengetahui perubahan, dan mengajukan keberatan berdasarkan dokumen sebelum keputusan final dibuat. Pemeriksaan ini belum dapat memastikan bahwa DIM lengkap versi terkini telah tersedia secara terbuka dalam format yang memungkinkan perbandingan tersebut.
Siapa yang terdampak dan apa yang belum jelas
Judul baru menempatkan korupsi sebagai fokus, tetapi tetap mempertahankan frasa 'tindak pidana lainnya'. DPR menyebut penipuan investasi, investasi fiktif, dan manipulasi pasar keuangan sebagai kemungkinan cakupan. Daftar final, batas nilai aset, serta pengecualian harus dibuktikan melalui naskah yang akhirnya disahkan, bukan ditebak dari judulnya.
Anggota Komisi III Benny Utama, menurut laporan DPR pada 9 November, mengingatkan agar perluasan kewenangan dibatasi norma yang jelas. Orang yang tidak terlibat kejahatan jangan sampai kehilangan hak atas harta hanya karena memiliki hubungan kepemilikan atau keterkaitan dengan tersangka. Kekhawatiran itu datang dari anggota DPR sendiri dan beririsan dengan tuntutan masyarakat sipil agar rancangan dapat diperiksa publik.
Kepentingan masyarakat berjalan dalam dua arah. Korban penipuan dan pembayar pajak berkepentingan agar hasil kejahatan dapat dipulihkan secara efektif. Di sisi lain, pemilik aset dan pihak yang diperiksa berhak atas pengadilan independen, pembatasan yang proporsional, dan pemulihan hak ketika negara keliru. Kedua kepentingan tersebut perlu dijaga secara bersamaan.
Per 17 November, perkembangan yang terverifikasi adalah kemajuan pembahasan legislasi, bukan pengesahan aturan perampasan aset baru. Bukti penting berikutnya adalah naskah hasil sinkronisasi, daftar tindak pidana yang tercakup, jaminan pengawasan hakim, keterbukaan DIM, dan catatan pemungutan suara final. Sebelum dokumen itu tersedia, klaim bahwa RUU pasti berhasil memulihkan aset ataupun memberi kewenangan penyitaan tanpa batas sama-sama melampaui bukti yang diperiksa.




