Pagar laut Tangerang: sertifikat dibatalkan, empat divonis, pertanyaan kunci belum terjawab

Di lepas pantai Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah pagar bambu membentang sepanjang 30,16 kilometer di laut. Di dalam wilayah yang dipagarinya, Badan Pertanahan Nasional menemukan 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 sertifikat hak milik (SHM) yang terbit di atas air. Hingga September 2025, menteri pertanahan melaporkan 50 bidang telah dibatalkan dan 210 bidang dilepaskan secara sukarela, lapor Investortrust. Pada Januari 2026 pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman tiga setengah tahun penjara kepada empat orang, termasuk Kepala Desa Kohod.

Keputusan-keputusan itu menjawab sebagian pertanyaan tentang pagar laut. Pertanyaan lain, termasuk siapa yang membiayainya dan untuk apa, belum mendapat jawaban resmi. Profil isu ini ada di halaman Pagar laut ilegal di Tangerang.

Pagar di laut dan sertifikat di atas air

Pagar itu menjadi isu nasional pada Januari 2025. Tim gabungan TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan setempat mulai membongkarnya pada 18 Januari 2025, dan seorang komandan Pasukan Marinir TNI AL mengatakan pada 13 Februari bahwa lebih dari 30 kilometer telah dibongkar, lapor Antara.

Pada 22 Januari 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan sertifikat yang berada di luar garis pantai "cacat prosedur dan material, karena itu batal demi hukum," lapor Antara. Ia mengatakan wilayah di luar garis pantai tidak boleh menjadi properti pribadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 15/2021, katanya, sertifikat yang belum berusia lima tahun dapat dibatalkan tanpa perintah pengadilan.

Pemeriksaan awal menemukan PT Intan Agung Makmur memegang 234 dari 263 bidang SHGB, PT Cahaya Inti Sentosa memegang 20, dan perorangan memegang sembilan. Investortrust melaporkan kedua perusahaan itu bagian dari Agung Sedayu Group dan sebagian besar bidang berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji.

Yang tercatat

Sertifikat. Pada 8 September 2025, Nusron menyampaikan kepada Komisi II DPR bahwa 50 bidang seluas 74,77 hektare telah dibatalkan, terdiri atas 38 SHGB seluas 58,23 hektare dan 12 SHM seluas 16,52 hektare. Sebanyak 210 bidang lain seluas 303,47 hektare telah dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya, lapor Investortrust.

Pejabat pertanahan. Pada 30 Januari 2025, Nusron menyampaikan kepada komisi yang sama bahwa delapan pegawai ATR/BPN telah diperiksa inspektorat dan dijatuhi sanksi. Enam dicopot dari jabatannya, termasuk mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan dua lainnya menerima sanksi berat lain, lapor iNews.

Denda administratif. Pada 27 Februari 2025, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kepada DPR bahwa kementeriannya menjatuhkan denda administratif Rp48 miliar, dihitung berdasarkan luasan dan ukuran pagar, kepada seorang kepala desa dan seorang perangkat desa berinisial A dan T, lapor Metro TV. Ia mengatakan keduanya menyatakan bersedia membayar, dan kemudian menyebut mereka diberi waktu paling lama 30 hari. Kuasa hukum Kepala Desa Kohod menyebut denda itu tidak berdasar, lapor Suara Surabaya.

Putusan pengadilan. Pada 13 Januari 2026, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang menyatakan Kepala Desa Kohod Arsin, Sekretaris Desa Ujang Karta, seorang pengacara dan seorang wartawan bersalah berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masing-masing dihukum tiga tahun enam bulan penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan, lapor Koran Jakarta. Vonis itu sama dengan tuntutan jaksa. Majelis hakim memberi waktu kepada kedua pihak untuk memutuskan apakah akan mengajukan banding.

Yang tidak dijawab oleh keputusan-keputusan itu

Putusan tersebut menyangkut empat terdakwa. Laporan yang dipublikasikan tentang putusan itu, termasuk dari Koran Jakarta dan Mongabay Indonesia, tidak memuat temuan tentang siapa yang membiayai pagar atau peran perusahaan pemegang sertifikat. Belum ada pengadilan yang membuat temuan apa pun terhadap PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa atau Agung Sedayu Group. Kuasa hukum grup itu, Muannas Alaidid, mengatakan seluruh SHGB milik kliennya diperoleh sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, lapor Investortrust.

Pembatalan oleh kementerian pertanahan adalah keputusan administratif tentang sertifikat. Pembatalan itu menegaskan bahwa hak atas tanah tersebut tidak semestinya terbit di atas laut. Pembatalan itu sendiri tidak menetapkan siapa yang bertanggung jawab secara pidana atas penerbitannya.

Kritik: pertanggungjawaban berhenti di level bawah

Gufroni dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai vonis itu terlalu ringan dan mempertanyakan mengapa hanya Kepala Desa Kohod yang diadili padahal kepala desa lain juga terlibat, lapor Mongabay Indonesia. Benni Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan kepala desa dan orang-orang di luar pemerintahan "hanya operator paling bawah di lapangan" dan berpendapat sertifikat itu tidak mungkin terbit tanpa lembaga negara. "Kalau pengusutan berhenti di sini, pemerintah hanya mengulang pola-pola yang sama dalam konflik agraria," katanya.

Yang masih terbuka

• Tujuan dan pendanaan pagar. Belum ada lembaga resmi yang secara terbuka menyatakan siapa yang memerintahkan atau membiayai pagar itu.
• Denda Rp48 miliar. Pemberitaan publik yang kami telaah tidak memastikan apakah denda itu sudah dibayar atau ditegakkan.
• Bidang yang tersisa. Angka kementerian pertanahan mencakup 260 dari 280 bidang yang pertama kali diidentifikasi. Pemberitaan publik tidak menjelaskan status sisanya.
• Tanggung jawab pidana pejabat. Delapan pejabat pertanahan dijatuhi sanksi administratif. Pemberitaan publik yang kami telaah tidak menunjukkan adanya dakwaan pidana terhadap mereka.
• Banding. Belum ada laporan banding atas putusan Januari 2026 dalam sumber yang kami telaah.

Yang perlu dicermati

• Apakah jaksa atau polisi membuka proses hukum lanjutan di luar empat orang yang telah divonis.
• Putusan banding dari Pengadilan Tinggi Banten, jika ada.
• Apakah kementerian pertanahan memublikasikan rekapitulasi akhir semua sertifikat di area yang dipagari.
• Apakah kementerian kelautan menegakkan dendanya.

Pejabat yang disebut di sini tercantum di direktori pejabat, dan keterkaitan perusahaan dengan isu ini dipetakan di halaman intelijen.