Perkara minyak Pertamina: apa yang diputus pengadilan, dan apa yang tidak

Sembilan terdakwa telah divonis bersalah dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, dengan hukuman tingkat pertama 9 hingga 15 tahun penjara. Angka kerugian negara yang melekat pada perkara ini berkisar dari sekitar Rp2,9 triliun dalam uang pengganti satu terdakwa hingga Rp171,9 triliun kerugian perekonomian yang dikutip Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Angka dari jaksa sendiri dilaporkan sebesar Rp285 triliun. Tidak satu pun laporan putusan yang ditinjau untuk analisis ini menyebut adanya temuan pengadilan bahwa BBM yang dijual ke masyarakat dioplos.

Poin terakhir itu penting karena perkara ini masuk ke perbincangan publik pada Februari 2025 sebagai cerita tentang "BBM oplosan". Analisis ini menguraikan putusan-putusan, perubahannya di tingkat banding dan Mahkamah Agung, arti berbagai angka kerugian, serta apa yang sudah dan belum dibuktikan pengadilan. Analisis ini memakai catatan di halaman isu kami, Perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM Pertamina.

Putusan tingkat pertama

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membacakan putusan pada Kamis malam 26 Februari hingga Jumat dini hari 27 Februari 2026. Majelis menyatakan sembilan terdakwa bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sesuai dakwaan primer, dengan hukuman 9 hingga 15 tahun penjara, menurut Kompas TV. Perkara ini mencakup tata kelola minyak mentah dan produk kilang di anak usaha Pertamina pada 2018 hingga 2023.

• Riva Siahaan, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga: 9 tahun dan denda Rp1 miliar, menurut Dandapala.
• Maya Kusmaya, mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga: 9 tahun dan denda Rp1 miliar.
• Edward Corne, mantan VP Trading Operations: 10 tahun dan denda Rp1 miliar.
• Yoki Firnandi, mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping: 9 tahun dan denda Rp1 miliar, menurut Kompas TV.
• Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim: 13 tahun dan denda Rp1 miliar.
• Muhammad Kerry Adrianto Riza: 15 tahun, dengan uang pengganti sekitar Rp2,9 triliun, menurut Dandapala.

Tiga terdakwa lainnya, Sani Dinar Saifuddin, Agus Purwono dan Gading Ramadhan Joedo, dijatuhi hukuman dalam rentang yang sama, menurut Kompas TV, yang tidak merinci vonis masing-masing.

Untuk Riva Siahaan, Maya Kusmaya dan Edward Corne, jaksa menuntut masing-masing 14 tahun penjara, denda Rp1 miliar dan uang pengganti Rp5 miliar, menurut Hukumonline. Di tingkat pertama, majelis tidak membebankan uang pengganti kepada Riva Siahaan, menurut Dandapala.

Perubahan hukuman di tingkat banding

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil arah berbeda untuk terdakwa yang berbeda.

• Pengadilan tinggi memangkas hukuman Riva Siahaan menjadi 7 tahun, menurunkan denda menjadi Rp500 juta dan menambahkan uang pengganti Rp5 miliar. Pada 1 Oktober 2026, Mahkamah Agung menolak kasasi Riva Siahaan maupun penuntut umum (No. 11730 K/PID.SUS/2026), sehingga vonis 7 tahun tetap berlaku, menurut Dandapala.
• Pengadilan tinggi mempertahankan hukuman 15 tahun untuk Muhammad Kerry Adrianto Riza, menetapkan denda Rp500 juta dan menaikkan uang pengganti dari sekitar Rp2,9 triliun menjadi sekitar Rp13,4 triliun, terdiri atas sekitar Rp2,9 triliun untuk kerugian keuangan negara dan Rp10,5 triliun untuk kerugian perekonomian negara, menurut Dandapala pada Juni 2026. Pada 14 Oktober 2026, Mahkamah Agung menolak kasasinya dengan perbaikan besaran uang pengganti (No. 11267 K/PID.SUS/2026). Besaran hasil perbaikan itu belum diumumkan saat Okezone memberitakan putusan tersebut pada 31 Oktober.

Banyak angka kerugian, banyak arti

Perkara ini memunculkan sedikitnya lima angka utama, dan masing-masing mengukur hal yang berbeda.

• Rp193,7 triliun: angka kerugian negara yang diumumkan Kejaksaan Agung saat menetapkan tersangka pada Februari 2025, menurut Suara Surabaya.
• Rp285 triliun: angka kerugian negara dalam perkara yang diajukan jaksa, sebagaimana diberitakan Investortrust saat persidangan pada Januari 2026.
• Rp9,42 triliun: kerugian keuangan negara yang dinyatakan pengadilan tingkat pertama dalam putusan tiga pejabat Patra Niaga, menurut Hukumonline.
• Rp171,9 triliun ditambah sekitar US$2,62 miliar: kerugian perekonomian negara dan illegal gain yang dikutip Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan banding Muhammad Kerry Adrianto Riza. Pengadilan tingkat pertama sebelumnya menolak angka kerugian perekonomian itu karena "asumtif", menurut Dandapala.
• Sekitar Rp13,4 triliun: uang pengganti yang dijatuhkan di tingkat banding untuk terdakwa tersebut, yang kemudian diperbaiki Mahkamah Agung dengan besaran yang belum diumumkan.

Kerugian keuangan negara merujuk pada uang yang hilang dari negara atau perusahaan negara. Kerugian perekonomian negara adalah perkiraan yang lebih luas atas dampak terhadap perekonomian. Pengadilan belum menetapkan satu angka gabungan.

Soal oplosan

Saat perkara ini diumumkan, pemberitaan tentang tuduhan jaksa menggambarkan bensin beroktan lebih rendah dicampur lalu dijual sebagai RON 92, sehingga memicu keresahan publik. Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan pada 26 Februari 2025 bahwa Pertamax dan Pertalite tidak diolah ulang menjadi jenis lain dan bahwa blending dilakukan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, menurut Suara Surabaya. Video yang seolah memperlihatkan Riva Siahaan mencampur kedua jenis BBM itu ternyata dibuat dengan kecerdasan buatan, menurut cek fakta ANTARA pada 12 Maret 2025.

Di persidangan, persoalannya menyempit. Saat bersaksi untuk jaksa pada 27 Januari 2026, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada oplosan, yang ada blending, menurut Investortrust. Dalam pledoinya pada 20 Februari 2026, Riva Siahaan mengatakan tuduhan "BBM oplosan" yang disampaikan ke publik tidak muncul dalam surat dakwaan, menurut RMOL. Uraian Hukumonline tentang putusan menggambarkan perkara tiga pejabat Patra Niaga berpusat pada tender khusus bensin RON 90 dan RON 92 pada 2023, termasuk bocornya informasi pengadaan yang bersifat rahasia dan perpanjangan tenggat bagi seorang peserta setelah batas waktu penawaran ditutup.

Apa yang ditunjukkan catatan

• Sembilan orang divonis bersalah melakukan korupsi di tingkat pertama, dan vonis Riva Siahaan serta Muhammad Kerry Adrianto Riza telah dikuatkan Mahkamah Agung.
• Banding memangkas satu hukuman dan menaikkan tajam satu putusan uang pengganti, yang menunjukkan betapa hasil akhir bergantung pada penghitungan kerugian.
• Pengadilan berbeda pendapat soal kerugian perekonomian: pengadilan tingkat pertama menolaknya karena asumtif, sedangkan pengadilan tinggi memakainya.
• Tidak satu pun laporan putusan yang kami tinjau menyebut adanya temuan bahwa BBM yang dijual ke masyarakat dioplos.

Yang masih terbuka

Besaran uang pengganti hasil perbaikan Mahkamah Agung untuk Muhammad Kerry Adrianto Riza belum diumumkan, dan salinan lengkap putusan akan menunjukkan angka kerugian mana yang dipakai. Hasil banding dan kasasi tujuh terdakwa lainnya tidak tercakup dalam sumber yang ditinjau di sini. Belum jelas pula bagaimana angka Rp285 triliun dari jaksa berkaitan dengan jumlah yang diterima pengadilan.

Yang perlu dicermati

Cermati publikasi putusan Mahkamah Agung di direktori putusannya, angka akhir uang pengganti, serta hasil kasasi terdakwa lainnya. Analisis kami sebelumnya, Dari menteri hingga bupati: putusan korupsi di Indonesia sejak 2019, menempatkan perkara ini bersama putusan besar lainnya. Keterkaitan antara tokoh dan perusahaan dalam perkara ini dipetakan di halaman intelijen, rekam jejak pejabat ada di direktori pejabat, dan klaim yang sudah diperiksa ada di halaman klaim.