Poin penting
- Calon presiden, DPR, dan kepala daerah cukup lulusan SMA; menteri tanpa syarat pendidikan.
- Di Karirhub, 7,1% dari 88.532 lowongan 2025 untuk lulusan universitas, tetapi studi Bank Dunia menemukan kebanyakan iklan daring berbahasa Inggris yang mencantumkan syarat meminta gelar sarjana.
- BPS mencatat 7,38 juta penganggur pada Agustus 2026; TPT tertinggi pada lulusan SMK (8,20%) dan SMA (6,87%); pekerja informal naik menjadi 57,93%.
- Sekitar 16 orang melamar untuk setiap formasi dari 250.407 formasi CPNS 2024; CAT pernah dibobol sindikat joki jarak jauh pada 2021.
- Pengadilan memvonis Bupati Pati, Ponorogo, Klaten, Nganjuk, Probolinggo, dan Pemalang dalam kasus jual beli jabatan atau suap terkait jabatan.
- TII menemukan 165 dari 562 kursi komisaris BUMN diisi politisi dan relawan, dan 30 wamen masih merangkap komisaris pada 2026.
Calon presiden, anggota DPR, atau gubernur di Indonesia cukup berijazah SMA. Banyak warga yang memilih mereka justru menghadapi gerbang yang lebih sulit saat mencari kerja: syarat gelar dan batas usia di iklan lowongan, tes CPNS dengan sekitar 16 pelamar untuk setiap formasi, serta pintu belakang ke jabatan publik yang menurut catatan pengadilan pernah diperjualbelikan.
Analisis ini menindaklanjuti cek fakta kami atas unggahan viral Lambe Turah. Cek fakta itu menyimpulkan bagian syarat pejabat dalam unggahan tersebut akurat, tetapi slogan "rakyat harus S1" berlebihan sebagai gambaran aturan CPNS. Pembaca menilai kesimpulan itu belum menangkap kenyataan di pasar kerja. Kami kembali ke data lowongan, pengangguran, dan rekrutmen sektor publik untuk mengujinya.
Standar ganda itu tertulis di undang-undang
Syarat pendidikan minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, atau kepala daerah adalah SMA, menurut UU Pemilu dan UU Pilkada. Menteri tidak punya syarat pendidikan sama sekali, dan kepala desa cukup SMP. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menaikkan syarat itu menjadi sarjana pada 29 September 2025. Menurut hitungan Badan Pusat Statistik (BPS), 63 dari 580 anggota DPR hasil Pemilu 2024 mencantumkan SMA sebagai pendidikan tertinggi.
Di dalam birokrasi, syaratnya lebih tinggi. Jabatan pimpinan tinggi mensyaratkan minimal S1 atau D-IV menurut PP 11 Tahun 2017, dan sebagian besar formasi di kementerian seperti Kementerian Agama pada seleksi CPNS 2024 ditujukan bagi lulusan diploma atau sarjana.
Benarkah kebanyakan loker minta S1? Tergantung loker yang mana
Indonesia tidak punya hitungan resmi yang mewakili seluruh lowongan kerja nasional menurut syarat pendidikan. Jadi jawabannya bergantung pada lowongan mana yang dihitung.
Di portal kerja milik pemerintah, Karirhub, sebagian besar lowongan bukan untuk sarjana. Dari 88.532 lowongan yang tayang pada 2025, 44,1% ditujukan bagi lulusan SMA, 28,1% lulusan SMK, 13,2% lulusan diploma, dan hanya 7,1% (6.287) lulusan universitas, menurut laporan SPARK 2025 Kementerian Ketenagakerjaan. Padahal lulusan universitas mencakup 23,1% dari 986.745 pencari kerja yang terdaftar di portal yang sama. Bagi sarjana, masalahnya bukan hanya syarat gelar, tetapi juga kekurangan lowongan untuk lulusan perguruan tinggi.
Lowongan kantoran dan profesional yang diiklankan secara daring menunjukkan gambaran berbeda. Studi Bank Dunia atas 175.255 iklan lowongan daring berbahasa Inggris yang dikumpulkan Desember 2019 sampai Desember 2020 menemukan sekitar sepertiganya mencantumkan syarat pendidikan, dan dari jumlah itu "sebagian besar mensyaratkan minimal gelar sarjana atau setara". Rata-rata iklan meminta pengalaman 3,1 tahun, dan 42% lowongan berada di Jakarta.
Jadi keluhan "kebanyakan loker minta S1" sesuai dengan pasar kerja kantoran yang diiklankan daring, pasar yang dilihat banyak pencari kerja muda di kota. Keluhan itu tidak sesuai untuk lowongan secara keseluruhan, yang didominasi pekerjaan setingkat SMA. Kami menguji klaim ini dalam cek fakta terpisah.
Angka pengangguran di balik rasa frustrasi
BPS melaporkan pada 5 November 2026 bahwa ada 7,38 juta penganggur pada Agustus 2026, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,75%, turun dari 4,85% setahun sebelumnya. TPT tertinggi ada pada lulusan SMK (8,20%) dan SMA (6,87%), dibandingkan 5,09% untuk lulusan D-IV ke atas dan 2,24% untuk lulusan SD ke bawah, menurut rangkuman data BPS oleh Katadata. Sekitar 880,43 ribu penganggur adalah lulusan D-IV, S1, S2, atau S3.
Penurunan angka utama itu menutupi kualitas pekerjaan yang melemah. Porsi pekerja informal naik menjadi 57,93% dari 57,80%, dan tingkat setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari kerja tambahan, naik menjadi 8,68% dari 7,91%, kata Deputi BPS Edy Mahmud seperti dilaporkan detikFinance. BPS juga menyatakan peserta program magang berbayar MagangHub dihitung sebagai penduduk bekerja.
Di kelompok usia 15 sampai 24 tahun, 19,44% (8,6 juta orang) tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak ikut pelatihan (NEET) pada 2025, turun dari 20,31% pada 2024, menurut data BPS yang dipublikasikan Kementerian Ketenagakerjaan. Ringkasan kementerian itu sendiri mencatat persentase NEET cenderung lebih tinggi pada anak muda lulusan D-IV ke atas.
Batas usia: pengadilan dan kementerian membiarkan pintu terbuka
Batas usia seperti "maksimal 25 tahun" lazim di iklan lowongan. Dua gugatan di MK kandas. Pada 30 Juli 2024, MK menolak permohonan pencari kerja Leonardo Olefins Hamonangan atas Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dengan hakim Guntur Hamzah menyatakan pendapat berbeda bahwa pasal itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari kerja, lapor BBC News Indonesia. Dalam Putusan 124/PUU-XXII/2024, MK kembali menolak melarang syarat usia, dengan alasan pembatasan usia tidak mutlak dilarang dan tidak pula mutlak dibolehkan, melainkan harus didasarkan pada kebutuhan spesifik pekerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kemudian menerbitkan Surat Edaran M/6/HK.04/V/2025 pada 28 Mei 2025 yang melarang diskriminasi dalam rekrutmen, tetapi menyatakan pembatasan usia "masih dimungkinkan" bila memang diperlukan karena sifat pekerjaan. Surat edaran itu ditujukan kepada gubernur dan mengajak dunia usaha memperbaiki praktik rekrutmen.
Dalam survei daring KedaiKOPI terhadap 1.213 responden berusia 17 sampai 45 tahun pada 23 sampai 29 September 2026, 39,2% menyebut batas usia sebagai hambatan mencari kerja. KedaiKOPI menyatakan sampelnya non-probabilitas, sehingga hasilnya menggambarkan pandangan responden, bukan estimasi untuk seluruh pemuda.
'Orang dalam': apa kata bukti
Survei KedaiKOPI yang sama menemukan hambatan yang paling banyak disebut adalah butuh koneksi atau "orang dalam", yaitu 56% responden, di atas lapangan kerja terbatas (48%) dan persaingan ketat (41,3%). "Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik nepotisme atau 'orang dalam' sebenarnya masih cukup lazim saat rekrutmen kerja," kata Kepala Riset KedaiKOPI Ashma Nur Afifah, dikutip Katadata. Survei ini mengukur persepsi, bukan bukti, dan mencakup pekerjaan swasta maupun publik.
Untuk pekerjaan di sektor publik, ada bukti yang lebih kuat, dan bukti itu menunjuk ke pintu-pintu yang berbeda.
Tes CPNS. Seleksi CPNS memakai computer assisted test (CAT) yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada 2024, 3.963.832 orang melamar untuk 250.407 formasi, sekitar 16 pelamar per formasi, menurut BKN dan Kementerian PANRB. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pada 24 September 2026 bahwa sistem CAT "tidak bisa diintervensi oleh siapa pun" karena nilai dapat dipantau secara real time.
Klaim itu pernah diuji kenyataan. Polisi menyatakan pada April 2022 bahwa sebuah sindikat memakai aplikasi akses jarak jauh untuk mengerjakan soal CAT bagi peserta yang membayar pada seleksi 2021, dengan tarif Rp150 juta sampai Rp600 juta per peserta. Sebanyak 359 peserta didiskualifikasi, dan kepala badan kepegawaian dua kabupaten termasuk pihak yang disebut terlibat, lapor Kompas. Pada November 2023, seorang joki tertangkap mengerjakan ujian CPNS Kejaksaan di Lampung, dan polisi menetapkan enam tersangka, lapor Kompas.com. Penilaian real time mempersulit sebagian manipulasi, tetapi kasus-kasus ini menunjukkan tes itu pernah dibobol lewat orang dan komputer di sekitarnya.
Honorer dan PPPK. Banyak jabatan publik diisi di luar CAT, lewat tenaga kontrak dan honorer yang kemudian diprioritaskan dalam seleksi PPPK. Di Enrekang, Sulawesi Selatan, pemeriksaan inspektorat atas 589 PPPK hasil seleksi 2023 menemukan 64 orang memakai SK honorer fiktif, sebagian baru mengabdi tiga atau empat bulan atau belum pernah sama sekali. Pemkab menyatakan kontrak mereka tidak dilanjutkan, lapor detikSulsel pada Agustus 2025. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan pada Desember 2024 bahwa sejumlah BKD memanipulasi data sehingga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak bisa ikut seleksi, sementara honorer yang baru setahun justru bisa.
Jual beli jabatan. Pengadilan telah memvonis sejumlah kepala daerah karena memperjualbelikan jabatan. Bupati Pati Sudewo divonis 8,5 tahun penjara pada 21 Oktober 2026 oleh Pengadilan Tipikor Semarang atas pemerasan dalam pengisian perangkat desa, selain suap proyek perkeretaapian. Menurut jaksa, calon untuk 601 formasi perangkat desa dimintai Rp165 juta sampai Rp225 juta per orang. Saat itu ia menyatakan pikir-pikir. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko divonis 6,5 tahun pada 14 Agustus 2026 atas korupsi yang antara lain mencakup penerimaan Rp900 juta agar seorang direktur RSUD tetap menjabat. Vonis sebelumnya menjerat Bupati Klaten (Sri Hartini, 11 tahun, 2017), Nganjuk (Novi Rahman Hidayat, 7 tahun, 2022), Probolinggo (Puput Tantriana Sari, 4 tahun, dikuatkan Mahkamah Agung), dan Pemalang (Mukti Agung Wibowo, 6,5 tahun, 2023). Pada Juni 2026, KPK juga menangkap sepuluh orang dalam operasi terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kuantan Singingi, Riau, dan meminta bupati serta sekda menyerahkan diri. Belum ada putusan pengadilan dalam perkara itu.
Pengakuan para ASN. Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025, responden internal menyebut nepotisme dalam promosi dan mutasi terjadi lewat hubungan kekerabatan (32%), kedekatan dengan pejabat (33%), serta kesamaan almamater atau organisasi (23%). Porsi yang melaporkan pengaruh pihak luar terhadap keputusan rekrutmen pegawai non-ASN, promosi, rotasi, mutasi, dan diklat di pemerintah daerah naik dua kali lipat menjadi 20% dari 10% setahun sebelumnya, menurut KPK.
Pengawas yang dihapus. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga independen pengawas sistem merit, memperkirakan pada Januari 2017 bahwa perputaran uang jual beli jabatan ASN mencapai Rp35 triliun per tahun di 600 instansi, lapor Liputan6. Pada Maret 2019, ketuanya menyebut lebih dari 90% kementerian diduga melakukan praktik itu pada level berbeda-beda; Menteri PANRB saat itu, Syafruddin, membantah keras, lapor Antara. UU ASN 2023 menghapus KASN, dan pada 2024 tugasnya beralih ke Kementerian PANRB, yang menetapkan kebijakan sistem merit, dan BKN, yang kini mengawasinya. BKN menyatakan telah menerbitkan 6.881 rekomendasi atas 64.338 usulan mutasi hingga 1 Juni 2026. Para pengkritik sudah lama memperingatkan bahwa melebur komisi itu ke kementerian akan melemahkan pengawasan independen, lapor Tirto.
Kursi komisaris BUMN. Untuk jabatan publik dengan bayaran tertinggi, jalurnya penunjukan, bukan tes. Transparency International Indonesia (TII) memetakan 562 jabatan komisaris di 59 BUMN induk dan 60 anak usaha pada September 2025 dan menemukan 165 kursi diduduki politisi, termasuk kader partai dan relawan politik. Gerindra, partai yang diketuai Presiden Prabowo Subianto, menempati 53 kursi kader partai. TII mencatat 33 wakil menteri merangkap komisaris BUMN pada 2025 dan 30 pada 2026, meski MK pada 28 Agustus 2025 memutuskan wakil menteri dilarang merangkap jabatan tersebut dan memberi pemerintah waktu hingga 28 Agustus 2027 untuk menyesuaikan. Koalisi yang antara lain beranggotakan TII dan CELIOS menyebut setidaknya tujuh wakil menteri diangkat menjadi komisaris setelah putusan itu. Ombudsman sebelumnya menemukan 397 komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan berdasarkan data 2019.
Jawaban pemerintah baru sebagian. CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan pada Agustus 2025 bahwa tantiem komisaris sudah dihapus dan jumlah komisaris dipangkas menjadi maksimal enam orang, sesuai perintah Prabowo. TII menyatakan pada September 2025 bahwa jumlah kursi komisaris pada kenyataannya tidak berkurang. Muhammad Qodari, yang saat itu menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, membela penunjukan figur dari beragam latar belakang karena membawa "perspektif yang baru", tetapi tidak memberi jadwal penertiban rangkap jabatan wakil menteri, lapor DW.
Apa artinya
Data mendukung sebagian rasa frustrasi itu dan mempertajam sebagian lainnya. Syarat gelar memang mendominasi lowongan kantoran daring yang dikejar banyak anak muda, tetapi sebagian besar lowongan secara nasional adalah pekerjaan setingkat SMA, dan lulusan SMA serta SMK justru paling banyak menganggur. Tes CPNS adalah pintu publik yang paling terbuka, tetapi sempit, sekitar 16 pelamar per formasi pada 2024, dan pernah dicurangi. Pintu yang melewati tes, yaitu rekrutmen honorer, perangkat desa, promosi jabatan, dan penunjukan komisaris, adalah tempat catatan pengadilan, survei KPK, dan hitungan TII menunjukkan koneksi dan uang bekerja.
Aturan yang membolehkan lulusan SMA menjadi presiden adalah pilihan yang dipertahankan pembuat undang-undang. DPR sedang menyusun RUU Pemilu yang ditargetkan rampung Maret 2027, dan seorang pimpinan Komisi II mengusulkan syarat sarjana bagi calon anggota legislatif. Belum ada usulan yang menyentuh sisi lain kesenjangan itu: bagaimana jabatan di negara dan perusahaan negara diisi.
Sumber
- 1.BPS: TPT Agustus 2026 sebesar 4,75 persen (5 Nov 2026), bps.go.id
- 2.Katadata Databoks: Persentase pengangguran Agustus 2026 menurut pendidikan, databoks.katadata.co.id
- 3.Journal Arta: Pengangguran sarjana 880,43 ribu pada Agustus 2026, journalarta.com
- 4.detikFinance: BPS klaim pengangguran turun, tapi makin banyak yang jadi ojol (5 Nov 2026), finance.detik.com
- 5.Kemnaker: SPARK 2025 Nasional (Karirhub data), paskerid.kemnaker.go.id
- 6.World Bank: Indonesia's Online Vacancy Outlook (2021), documents1.worldbank.org
- 7.Satudata Kemnaker: Mengenal NEET di Indonesia (6 Nov 2026), satudata.kemnaker.go.id
- 8.BBC News Indonesia: MK tolak gugatan diskriminasi usia dalam lowongan kerja, bbc.com
- 9.MK: Penetapan batas usia dalam rekrutmen harus proporsional dan relevan (124/PUU-XXII/2024), mkri.id
- 10.Kemnaker: Menaker terbitkan SE larangan diskriminasi dalam rekrutmen (28 May 2025), kemnaker.go.id
- 11.Katadata Databoks: Survei KedaiKOPI hambatan pemuda cari kerja (21 Oct 2026), databoks.katadata.co.id
- 12.BKN: Jumlah pelamar CPNS 2024 capai 3,9 juta, bkn.go.id
- 13.KemenPANRB: Tersedia 250.407 formasi CPNS 2024, menpan.go.id
- 14.BKN: Kepala BKN tegaskan sistem CAT tidak bisa diintervensi (24 Sep 2026), bkn.go.id
- 15.Kompas: Sindikat joki ujian masuk CASN 2021 terbongkar, kompas.id
- 16.Kompas.com: Kasus joki CPNS Kejaksaan di Lampung, regional.kompas.com
- 17.detikSulsel: 64 PPPK Enrekang pakai SK honorer fiktif (Aug 2025), detik.com
- 18.DPR: Pimpinan Komisi II ungkap modus manipulasi data PPPK, emedia.dpr.go.id
- 19.Antara: Bupati Pati Sudewa divonis 8,5 tahun (21 Oct 2026), antaranews.com
- 20.BBC News Indonesia: Sudewo divonis 8,5 tahun, kasus perangkat desa, bbc.com
- 21.Antara Jatim: Sugiri Sancoko divonis 6,5 tahun (14 Aug 2026), jatim.antaranews.com
- 22.detikNews: Bupati Klaten divonis 11 tahun, news.detik.com
- 23.detikJatim: Kepala daerah Jatim ditangkap KPK (Nganjuk, Probolinggo), detik.com
- 24.detikJatim: Kasasi ditolak, Bupati Probolinggo tetap 4 tahun, detik.com
- 25.Antara: Bupati Pemalang dihukum 6,5 tahun, antaranews.com
- 26.CNN Indonesia: KPK ultimatum Bupati dan Sekda Kuansing (30 Jun 2026), cnnindonesia.com
- 27.KPK: Booklet SPI 2025, spi.kpk.go.id
- 28.Liputan6: KASN sebut bisnis jual beli jabatan Rp35 T per tahun (2017), liputan6.com
- 29.Antara: Pemerintah bantah 90 persen K/L jual beli jabatan (2019), antaranews.com
- 30.SE MenPANRB 2024: pengawasan sistem merit pasca pengalihan tugas KASN, peraturan.bpk.go.id
- 31.BKN: Kelola karier 6,7 juta ASN, rekomendasi I-Mut, bkn.go.id
- 32.Kompas.com: Pembubaran KASN jadi legacy buruk (Oct 2023), regional.kompas.com
- 33.Tirto: Pembubaran KASN, serangan balik calo jual beli jabatan?, tirto.id
- 34.TI Indonesia: Komisaris rasa politisi (30 Sep 2025), ti.or.id
- 35.Kompas: 165 kursi komisaris BUMN diisi politisi, kompas.id
- 36.TI Indonesia: Dua putusan MK diabaikan, wamen rangkap komisaris (10 Sep 2026), ti.or.id
- 37.DW Indonesia: Penertiban rangkap jabatan, mengapa seolah diulur? (12 Oct 2026), dw.com
- 38.Ombudsman: 397 komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan, ombudsman.go.id
- 39.Republika: Prabowo perintahkan komisaris dipangkas, Danantara: sudah dilaksanakan, ekonomi.republika.co.id
- 40.Antara: MK tolak syarat capres/caleg/cakada minimal sarjana, antaranews.com
- 41.PasundanNews: Komisi II wacanakan syarat caleg S1, pasundannews.com




