Para menteri luar negeri Uni Eropa pada 16 November sepakat melanjutkan proses Perjanjian Asosiasi dengan Suriah, menurut kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas. Keputusan tersebut memajukan perundingan tetapi tidak membuat perjanjian final langsung berlaku.
Kerangka yang lama tertunda
Rancangan perjanjian berasal dari 2008, sebelum perang saudara Suriah dan jatuhnya Bashar al-Assad. Kesepakatan itu tidak diterapkan karena kekhawatiran hak asasi manusia. Pejabat Eropa kini melihat keterlibatan kembali sebagai salah satu cara mendukung transisi politik dan rekonstruksi Suriah.
Kerangka tersebut dapat mencakup perdagangan, dialog politik, dan kerja sama lebih luas. Para diplomat masih harus menyelesaikan rincian hukum dan teknis. Penyesuaian lebih lanjut mungkin diperlukan agar sesuai dengan perubahan politik Suriah.
Mengapa UE bergerak
Kallas menyatakan Suriah membutuhkan investasi dan transisi yang berhasil. Ia juga berpendapat kekosongan diplomatik dapat memberi kekuatan lain pengaruh lebih besar atas masa depan negara tersebut. Dokumen Dewan UE memuat dukungan €620 juta untuk Suriah selama 2026 dan 2027.
Masalah yang belum selesai
Keamanan, pemerintahan inklusif, keadilan transisi, dan pemulihan ekonomi tetap menjadi tantangan besar. Kesepakatan untuk melanjutkan perundingan tidak menyelesaikan persoalan tersebut atau menjamin tercapainya perjanjian. Tahap berikutnya adalah penyusunan naskah hukum, persyaratan yang diperbarui, dan proses persetujuan formal.




